Selasa, 17 September 2019

Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi, Ini Permintaan Mendagri kepada Kepala Daerah

Jumat, 06 September 2019 21:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah pahami regulasi dan Undang-Undang. Dengan memahami dan patuh terhadap regulasi, kepala daerah diharapkan tak terjerat kasus hukum termasuk kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
 
“Seharusnya jadi kepala daerah itu semua regulasi dan aturan harusnya tahu, mana yang melanggar mana yang tidak,” kata Tjahjo saat menghadiri Penganugerahan Pin Tanda Alumni Kehormatan Lemhanas RI kepada Menko PMK, Puan Maharani seperti dilansir dari laman kemendagri, Jumat (06/09/2019).
 
Dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah menunjukan masih adanya oknum kepala daerah yang tidak patuh dan tidak memahami Undang-Undang. Meski demikian, Tjahjo mempersilahkan KPK dan penegak hukum untuk memproses kepala daerah yang terbukti melanggar.“Ya tidak ada masalah, kalau ditemukan alat bukti yang cukup gimana lagi (OTT),” ungkapnya.
 
Padahal, selain fokus pencegahan korupsi melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, dalam hal ini Kemendagri selalu menekankan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri,” pungkas Mendagri.(BS09)
T#g:Kepala daerahKorupsiMendagriOTT
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 8 jam lalu

    Diduga Korupsi Dana Desa, Kades dan Kadis PMD Didatangi Ratusan Massa

    Beritasumut.com-Ratusan Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Labuhanbatu mendatangi Kantor Kepala Desa Sei Penggantungan, Ke

  • 3 hari lalu

    Poldasu Periksa Ajudan Wali Kota Terkait OTT Kasus Pungli di BPKAD Pematang Siantar

    Beritasumut.com-Rilan, yang disebut sebagai ajudan Wali Kota Pematang Siantar diperiksa Penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Kh

  • 7 hari lalu

    Sekda Kota Siantar Diperiksa Poldasu Terkait Dugaan Penipuan Proyek Pasar Horas

    Beritasumut.com-Usai melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah Noor, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Po

  • 7 hari lalu

    Atasi Permasalahan Akta Kelahiran, Kemendagri Ciptakan Inovasi Supertajam

    Beritasumut.com-Dengan akta kelahiran, keberadaan dan status hukum seseorang diakui oleh negara. Bisa dibayangkan jika seorang anak tidak memiliki

  • 7 hari lalu

    Aparatur Pemerintahan Diharapkan Pahami Permendagri No 130 Tahun 2018

    Beritasumut.com-Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.