Sabtu, 19 Oktober 2019

Ada Celah Hukum, DPR Tagih Pemerintah Ajukan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi

Rabu, 24 Juli 2019 11:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri telah memperpanjang hak akses Astra terhadap data kependudukan RI yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Persoalan jaminan perlindungan data pribadi sangat penting dilakukan. 
 
"Warga negara sudah mempercayakan datanya kepada negara, maka negara wajib melindungi data yang dipercayakan tersebut sebagaimana amanat Undang-undang. Tapi saya melihat ada celah hukum dalam hal jaminan perlindungan data pribadi warga negara. Karenanya saya mendesak pemerintah agar segera mengajukan draft RUU Perlindungan Data Pribadi kepada DPR," ujar Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, di Jakarta, Minggu (21/07/2019).
 
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa soal perlindungan data pribadi sebetulnya sudah diatur, namun belum utuh. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan (adminduk) pasal 58 mengatur bahwa pemanfaatan data kependudukan untuk penggunaan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Demikian juga pasal 79 (1) mengamanatkan bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasaiaannya oleh negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan akses data kependudukan ini diatur dalam Peraturan Menteri. Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai kewenangannya. Kalau dieksploitasi untuk kepentingan lain maka ini bisa masuk pelanggaran hukum. 
 
Sementara itu Peraturan Mendagri No. 61 tahun 2015 tentang ruang lingkup dan akses data kependudukan pasal 4 mengatur bahwa Kemendagri berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data kependudukan kepada lembaga pengguna yang meliputi : lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat pusat. Dalam hal ini, Astra dan FIF merupakan badan hukum Indonesia yang bersifat badan hukum privat yang berbentuk Perseroan Terbatas. 
 
"Aturan-aturan seperti ini belumlah memadai, belum cukup utuh, sehingga perlu diatur dalam undang-undang khusus. Ketidakjelasan perbedaan pelayanan publik dengan privat dalam UU bisa menjadi celah hukum. Masalahnya persoalan data penduduk ini sangat rawan diselewengkan. Makanya pemerintah harus segera serius untuk mengajukan draft RUU Perlindungan Data Pribadi ini. DPR sudah 'mengalah' agar RUU ini menjadi inisiatif pemerintah, agar lebih cepat dibahas. Faktanya sudah sekitar 3 tahun ini DPR belum terima draftnya. Sepertinya pemerintah belum satu suara terhadap beberapa hal. Ya segera disepakatilah, kompak gitu lho. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pemerintah memang tidak mau melindungi data pribadi warganya," tegas Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.(rel)
T#g:DPR RIDPR-RIPKSPerlindungan Data PribadiRUU Perlindungan Data Pribadikeamanan identitas
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 minggu lalu

    Presiden Jokowi Berharap RUU KUHP dan Sejumlah RUU Lain Dibahas DPR Periode Mendatang

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda menunda pengesahan sejumlah ranc

  • 3 bulan lalu

    Pemko Medan Minta Ada Penambahan Sekolah Negeri ke Komisi X DPR RI

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menerima kunjungan kerja Komi

  • 3 bulan lalu

    Komisi V DPR RI Kunjungi Pelabuhan Belawan

    Beritasumut.com-Anggota Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Sigit Sosiantomo beserta rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara

  • 5 bulan lalu

    Ali Taher: Pemerintah Harus Tinjau Pembagian Kloter Berdasarkan Wilayah

    Beritasumut.com-DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 131 tahun 2019 tentang

  • 6 bulan lalu

    Waspadai Aliran Deras Hot Money

    Beritasumut.com-Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai derasnya alir

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.