Rabu, 19 Juni 2019

Ada 990 Kasus Hingga Maret 2019, 99,5% Pelanggar Netralitas ASN Berstatus Pegawai Instansi Daerah

Jumat, 12 April 2019 15:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Dari data yang dihimpun Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg), tercatat 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019.
 
Hal itu berarti pula sejak perhelatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga jelang pemilihan calon legislatif (Pileg), dan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) telah terjadi beragam kasus pelanggaran netralitas ASN.
 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan pelanggaran netralitas yang paling banyak dilakukan ASN, dilakukan melalui media sosial (medsos), mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.
 
“Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara (KASN). Dari jumlah pelanggaran yang diterima, 99,5% didominasi pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota. Total angka kasus itu di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, email Humas, dan medsos,” terangnya, seperti dilansir setkab.go.id.
 
Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat. Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.
 
Ridwan juga menambahkan selain aktivitas medsos, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung misalnya menghadiri kampanye paslon dan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik paslon.
 
Jenis-jenis pelanggaran dalam medsos, sebelumnya sudah dijelaskan BKN melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016. Dalam surat edaran tersebut, ASN juga telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya.(BS01)
T#g:ASNPemilu 2019netralitasnetralitas ASN
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • kemarin

    Bupati Deli Serdang Serahkan SK CPNS kepada 680 Orang

    Beritasumut.com-Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan bersama Wakil Bupati HMA Yusuf Siregar menyerahkan SK CPNS sebanyak 680 orang yang terdiri da

  • 5 hari lalu

    Menko Polhukam : Aparat Keamanan Terus Siaga Jaga Persidangan Gugatan Pemilu di MK

    Beritasumut.com-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, menegaskan jika aparat keamanan, baik kepolisia

  • 7 hari lalu

    Beri Tuntunan ASN dengan Jujur, Baik dan Benar, Bakamla Gelar Bimtek LHKASN

    Beritasumut.com-Ratusan personel Bakamla yang berdinas di Jakarta mengikuti bimbingan teknis pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

  • satu minggu lalu

    Hari Pertama Kerja Pasca Libur Lebaran, Gubsu Ingatkan ASN Tingkatkan Etos Kerja

    Beritasumut.com-Hari pertama kerja setelah libur Lebaran Idulfitri 1440 H/2019, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi diwakili Sekretaris D

  • satu minggu lalu

    Gelar Halal Bihalal dengan ASN Deli Serdang, Wabup: Mari Kita Buang Perasaan Tak Menyenangkan

    Beritasumut.com-Usai melaksanakan apel pagi, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Deli Serdang melaksanakan Halal Bi Halal 1440 Hijriah, di Halama

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.