Kamis, 24 Oktober 2019

ASN Jadi Caleg DPR/DPRD, Pilihannya Mundur atau Diberhentikan

Rabu, 03 April 2019 11:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin juga memberikan penegasan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) maupun Pengurus dan Anggota Partai Politik (Parpol).
 
Melalui Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019, tertanggal 26 Maret 2019, Menteri PANRB menegaskan, bagi ASN yang menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melengkapi surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.“Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima,” ujar Menteri PANRB seperti dilansir dari laman setkab, Rabu (03/04/2019).
 
Adapun terhadap ASN yang menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini, pemberhentiannya bukan mengacu pada surat pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan pemberhentiannya mengacu pada larangan ASN menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 
Oleh karena ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, menurut Surat Edaran ini, maka ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.“ASN yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri ASN yang bersangkutan,” bunyi Surat Edaran ini.
 
Keputusan pemberhentian, menurut Surat Edaran ini, ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.“Terhadap ASN yang tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai akhir bulan ASN yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” tegas Menteri PANRB.
 
Keputusan pemberhentian terhadap ASN yang tidak mengundurkan diri itu, menurut Surat Edaran ini, ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah ASN yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 
Mengenai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dinyatakan lolos seleksi sebagai calon pegawai ASN, menurut Menteri PANRB melalui Surat Edaran ini, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kelulusannya sebagai calon pegawai ASN harus dibatalkan oleh Panitia Seleksi.(BS09)
 
T#g:ASNcalegPNSPemilupilegpilpres
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 13 jam lalu

    Kapolsek Medan Timur: Pengamanan Pemilu Sukses di Medan, Bukti Sinergitas TNI dan Polri

    Beritasumut.com-Kapolsek Medan Timur Kompol Muhammad Arifin menyebut, pengamanan pemilu 2019 berjalan sukses dan kondusif di Medan, sebab unsur TNI

  • 2 hari lalu

    Guru PAI Non PNS Bakal Terima Anggaran Insentif 66 Milyar dari Kemenag RI

    Beritasumut.com-Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp66 Milyar untuk membayar insentif Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

  • 4 hari lalu

    Bupati Labusel Peringatkan ASN untuk Terus Berbenah Diri Menuju Aparatur yang Profesional dan Tanggap

    Beritasumut.com-Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) H Wildan Aswan Tanjung SH MM menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan serta melan

  • 5 hari lalu

    DPRD di Seluruh Indonesia Diminta Turut Sukseskan Pilkada Tahun 2020

    Beritasumut.com-DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia, terutama daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, diminta untuk turut menyukseskan Pilkada Ta

  • 7 hari lalu

    Keluyuran di Jam Kerja, 6 ASN dan 1 Pegawai Honorer Pemko Medan Kena Razia

    Beritasumut.com-Sebanyak 6 orang Apratur Sipil Negara (ASN) dan seorang pegawai honorer di lingkungan Pemko Medan kedapatan keluyuran saat jam kerj

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.