Sabtu, 20 Juli 2019

ASN Jadi Caleg DPR/DPRD, Pilihannya Mundur atau Diberhentikan

Rabu, 03 April 2019 11:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin juga memberikan penegasan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) maupun Pengurus dan Anggota Partai Politik (Parpol).
 
Melalui Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019, tertanggal 26 Maret 2019, Menteri PANRB menegaskan, bagi ASN yang menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melengkapi surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.“Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima,” ujar Menteri PANRB seperti dilansir dari laman setkab, Rabu (03/04/2019).
 
Adapun terhadap ASN yang menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Surat Edaran Menteri PANRB ini, pemberhentiannya bukan mengacu pada surat pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan pemberhentiannya mengacu pada larangan ASN menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 
Oleh karena ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, menurut Surat Edaran ini, maka ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.“ASN yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri ASN yang bersangkutan,” bunyi Surat Edaran ini.
 
Keputusan pemberhentian, menurut Surat Edaran ini, ditetapkan paling lama 14 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.“Terhadap ASN yang tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN terhitung mulai akhir bulan ASN yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” tegas Menteri PANRB.
 
Keputusan pemberhentian terhadap ASN yang tidak mengundurkan diri itu, menurut Surat Edaran ini, ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah ASN yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 
Mengenai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dinyatakan lolos seleksi sebagai calon pegawai ASN, menurut Menteri PANRB melalui Surat Edaran ini, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kelulusannya sebagai calon pegawai ASN harus dibatalkan oleh Panitia Seleksi.(BS09)
 
T#g:ASNcalegPNSPemilupilegpilpres
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Mendagri: Permohonan Izin Pejabat Daerah ke Luar Negeri Harus Diajukan Paling Lambat H-10

    Beritasumut.com-Dalam rangka tertib administrasi dan koordinasi pelaksanaan perjalanan ke luar negeri bagi pejabat daerah, yaitu kepala daerah dan

  • 2 hari lalu

    Tingkatkan Profesionalitas ASN, Pemprov Sumut Jalin Kerja Sama dengan Unhan

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menjalin kerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia untuk mening

  • 4 hari lalu

    Kapolrestabes Medan Pimpin Wisuda Purna Bhakti Personel Polri dan ASN

    Beritasumut.com-Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto memimpin wisuda Purna Bhakti personel Polri dan ASN Tahun 2019, sejajaran Polrest

  • 5 hari lalu

    Terlibat Video Mesum, Dua PNS Dijadikan Tersangka oleh Polres Simalungun

    Beritasumut.com-Polres Simalungun menetapkan dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan Gunun

  • 6 hari lalu

    Sidak ke Kantor Dinas Penanaman Modal, Wabup Tobasa Minta ASN Tingkatkan Produktivitas Kerja

    Beritasumut.com-Wakil Bupati (Wabup) Toba Samosir (Tobasa) Hulman Sitorus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan P

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.