Sabtu, 29 Februari 2020
  • Home
  • Peristiwa
  • Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Minggu, 21 April 2019 09:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau pada tanggal 15-16 April 2019 lalu.
 
"Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan 7 kapal perikanan asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara," ujar Agus Suherman, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) seperti dilansir dari laman kkp.go.id, Minggu (21/04/2019)
 
Agus menambahkan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar, KRI Usman Harun melakukan peran pengejaran terhadap ketujuh kapal tersebut. Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 7 kapal atas nama Zhong Tai."Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," jelas Agus.
 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 
Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (BS09)
 
T#g:IkanKapalLautMenteri Susitiongkok
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Lokasi Observasi WNI di Pulau Sebaru

    Beritasumut.com-Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto SIP, bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs Idham Azis MSi, Kasal Laksamana TNI Siwi

  • 3 hari lalu

    Temui Panglima TNI, Kepala Bakamla RI Bahas Omnibus Law Sinergi Peran Bakamla

    Beritasumut.com-Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya TNI Aan Kurnia SSos MM, melaksanakan kunjungan ke Mabes TNI di Gedung Mabe

  • 3 hari lalu

    Sekdaprov Sabrina Serahkan Penghargaan Adiwiyata kepada 145 Sekolah di Sumut

    Beritasumut.com-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina menyerahkan penghargaan Adiwiyata 2019 kepada 145 sekolah d

  • 3 hari lalu

    Menkes: Saat Ini Konsentrasi Penanganan Evakuasi WNI di Kapal Dream World

    Beritasumut.com-Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, menyampaikan bahwa saat ini konsentrasi bagaimana warga negara Indonesia (WNI) d

  • 5 hari lalu

    Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Ketua Umum DPP INSA

    Beritasumut.com-Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia SSos MM menerima courtesy call Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipow

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.