Selasa, 20 Agustus 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Minggu, 21 April 2019 09:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau pada tanggal 15-16 April 2019 lalu.
 
"Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan 7 kapal perikanan asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara," ujar Agus Suherman, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) seperti dilansir dari laman kkp.go.id, Minggu (21/04/2019)
 
Agus menambahkan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar, KRI Usman Harun melakukan peran pengejaran terhadap ketujuh kapal tersebut. Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 7 kapal atas nama Zhong Tai."Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," jelas Agus.
 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 
Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (BS09)
 
T#g:IkanKapalLautMenteri Susitiongkok
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 16 detik lalu

    Hari Ini, 50 Pejabat Eselon IV Pemko Medan Dilantik Sekda

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH, diwakili Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, melantik 50 pejabat struktural Eselo

  • 3 jam lalu

    Perlu Inovasi, Seskab Berharap Pejabat Baru Tidak Bekerja Secara Rutinitas

    Beritasumut.com-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung melantik 49 pegawai untuk jabatan Administrator (eselon III) dan jabatan Pengawas (eselon

  • 3 hari lalu

    Wabup Deli Serdang Lantik Tiga Kades Antar Waktu

    Beritasumut.com-Wakil Bupati Deli Serdang HMA Yusuf Siregar melantik Dedi Arifiani Liswar sebagai Kepala Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba. Saksi

  • 3 hari lalu

    Meriahkan HUT RI ke-74, TK Kartika Armed 12 Angkat Tema Pendidikan Keluarga

    Beritasumut.com-Memperingati HUT ke-74 kemerdekaan RI, TK Kartika IX-43 Yonarmed 12/Divif 2 Kostrad menggelar banyak perlombaan. Tak hanya untuk pa

  • 3 minggu lalu

    Sebanyak 13 Pejabat Eselon III Dilantik Gubernur Sumut

    Beritasumut.com–Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 13 Pejabat Administrator (Eselon III) di lingkungan Organisasi Perangk

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.