Kamis, 21 November 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Minggu, 21 April 2019 09:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau pada tanggal 15-16 April 2019 lalu.
 
"Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan 7 kapal perikanan asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara," ujar Agus Suherman, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) seperti dilansir dari laman kkp.go.id, Minggu (21/04/2019)
 
Agus menambahkan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar, KRI Usman Harun melakukan peran pengejaran terhadap ketujuh kapal tersebut. Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 7 kapal atas nama Zhong Tai."Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," jelas Agus.
 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 
Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (BS09)
 
T#g:IkanKapalLautMenteri Susitiongkok
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 9 jam lalu

    Gara-gara Beritakan Istri Anggota DPRD Deli Serdang Tersungkur, Wartawan dan Jurnalis Demo ke Polresta Deli Serdang

    Beritasumut.com-Puluhan wartawan dan masyarakat peduli wartawan melakukan aksi unjuk rasa damai di Mapolresta Deli Serdang, Rabu (20/11/2019). Aksi

  • 2 hari lalu

    Kepala Bakamla RI Pimpin Uji Coba Kapal Patroli RHIB

    Beritasumut.com-Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A Taufiq R, memimpin uji coba laut (sea trial) terhadap kapal patr

  • 4 hari lalu

    Tingkatkan Konsumsi Ikan, Pemkab Langkat Laksanakan Program Gemarikan

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten I Pemerintahan Abdul Karim mengatakan, untuk meningkatkan angka kosumsi ikan perka

  • 4 hari lalu

    Bupati Deli Serdang Terima Anugerah Kihajar dari Mendikbud

    Beritasumut.com-Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan menerima Anugerah Kihajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. Anugerah ini

  • 4 hari lalu

    Tingkatkan Jumlah Paten, USU Gelar Percepatan Perolehan Granted Paten

    Beritasumut.com-Untuk meningkatkan jumlah perolehan paten di kalangan dosen dan peneliti yang dimiliki, Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.