Kamis, 23 Mei 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Turun Langsung ke Laut, Menteri Susi Hentikan 7 Kapal Berbendera Tiongkok

Minggu, 21 April 2019 09:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau pada tanggal 15-16 April 2019 lalu.
 
"Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan 7 kapal perikanan asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara," ujar Agus Suherman, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) seperti dilansir dari laman kkp.go.id, Minggu (21/04/2019)
 
Agus menambahkan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar, KRI Usman Harun melakukan peran pengejaran terhadap ketujuh kapal tersebut. Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 7 kapal atas nama Zhong Tai."Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," jelas Agus.
 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 
Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (BS09)
 
T#g:IkanKapalLautMenteri Susitiongkok
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    ABK KN Tanjung Datu-301 Jinakkan Kobaran Api di Perairan Malaka

    Beritasumut.com-Preyen KN Tanjung Datu 301 tiba-tiba berbunyi 'Peran Kebakaran, Peran Kebakaran, Peran Kebakaran di Ruang Tahanan'. Kejadia

  • 6 hari lalu

    KN Tanjung Datu 301 Passing Exercise dengan Kapal Indian Coast Guard

    Beritasumut.com-KN Tanjung Datu 301 melaksanakan latihan bersama passing exercise dengan kapal Indian Coast Guard di perairan Andaman. Kerjasama la

  • satu minggu lalu

    Kader PDI-P Boydo Panjaitan Diculik dan Dipukuli, Poldasu: Pelaku Sudah Diamankan

    Beritasumut.com–Ditreskrimum Polda Sumut mengamankan seorang pria yang terlibat penculikan dan penganiayaan terhadap anggota DPRD Medan, Boyd

  • satu minggu lalu

    Seorang Penculik Anggota DPRD Medan Boydo Panjaitan Ditangkap, Poldasu Dalami Motif Pelaku

    Beritasumut.com-Tiga hari pasca peristiwa penculikan anggota DPRD Medan Boydo Panjaitan, Polda Sumut (Poldasu) akhirnya berhasil menangkap salah se

  • satu minggu lalu

    Inilah 8 Profil Srikandi KN Tanjung Datu 301 Penakluk Samudera

    Beritasumut.com-Bekerja meniti karir sebagai seorang Anak Buah Kapal (ABK) di Indonesia Coast Guard tidaklah mudah bagi seorang perempuan yang bias

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.