Peristiwa

Terkait Proyek Pembangunan Sutet, Warga Binjai Tetap Protes PLN


Terkait Proyek Pembangunan Sutet, Warga Binjai Tetap Protes PLN
BERITASUMUT.COM/BS08
Warga Binjai Protes PLN di kantor Kelurahan
Beritasumut.com-Protes warga terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, terus terjadi. Bahkan, hingga ke tahap pembayaran sekalipun masih belum ada kata 'sepakat' dari sebagian warga. Hal ini terjadi di Kantor Kelurahan Jati Makmur, yang beralamat di Jalan Gaharu No 1, Binjai utara, Rabu (26/10/2016).
 
Kantor Kelurahan ini menjadi tempat berkumpulnya warga yang ingin mendapat konpensasi dari PLN, sekaligus tempat warga melakukan aksi protes terhadap PT PLN. Masyarakat menilai, pembayaran konpensasi yang dilakukan oleh pihak PLN tidak sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
 
"Dari nilai yang disodorkan ke saya, jelas harga tersebut tidak sesuai. Tanah saya seluas rante dengan bangunan permanen, jelas itu tidak sesuai. Bayangkan saja, setiap tahun saya bayar pajak 600 ribu setiap tahunnya," ucap Arifin Manik, salah seorang warga yang lahannya ikut terkena aliran transmisi Sutet. 
 
"Yang lebih membingungkan lagi, data itu diambil PLN dari mana? Karena kita tiba tiba di panggil, lalu angkanya PLN yang menentukan. Pembayarannya tersebut apa tidak ada aturannya?" tambahnya dengan merasa kecewa dengan perhitungan yang dilakukan pihak PLN.
 
Sementara itu, Suminar, perwakilan dari pihak PLN sempat menolak memberikan informasi terkait proses ganti rugi lahan warga ini. "Sekarang ini kami masih mengumpulkan berkas berkas dari warga. Ada sekitar 60 warga yang kami panggil, sedangkan untuk pembayarannya akan ditransfer melalui rekening masing masing warga," katanya saat di desak wartawan.
 
Suminar yang juga bertugas di PLN unit Induk Pembangun 2 di Medan ini menjelaskan, perihal harga tanah warga yang sudah ditentukan, itu bukan kewenangan dari pihak PLN.
 
"Harga tanah, bangunan serta tanaman, itu bukan kami yang menentukan. Yang berwenang untuk menilainya adalah KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) yang merupakan lembaga independen yang diakui oleh kementrian keuangan," tegasnya. (BS08)

Tag:DemoPLNProtes