Jumat, 23 Februari 2018
  • Home
  • Peristiwa
  • Terkait Kasus Dugaan Pungli di Polmed, AKBP Maringan: Itu Bisa Ditangani Krimsus
pilkada beritasumut.com

Terkait Kasus Dugaan Pungli di Polmed, AKBP Maringan: Itu Bisa Ditangani Krimsus

Jumat, 26 Januari 2018 22:45:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Kasubdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut (Poldasu), AKBP Maringan Simanjuntak yang dimintai tanggapannya trkait kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Politeknik Negeri Medan (Polmed) menyebutkan jika kasus itu bisa dilaporkan ke polisi dan penanganannya bisa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), tepatnya di Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 
 
"Kalau menurut saya, itu kalau dilaporkan akan ditangani Krimsus, di Tipikor," ujar Maringan kepada wartawan, Jumat (26/01/2018).
 
Diberitakan sebelumnya, praktik haram pungli diduga telah terjadi di Kampus Polmed dan telah berlangsung sejak tahun 2013 lalu.Nominal uang yang diduga dipungli oleh manajemen kampus terhadap para mahasiswanya, terutama mahasiswa baru sebesar Rp4 juta per orang. Bila dihitung-hitung, andai mahasiswa baru yang masuk ke Polmed setiap tahunnya 500 orang saja, jika dikalikan Rp4 juta, totalnya bisa mencapai Rp2 miliar. Angka yang cukup fantastis. Jika jumlah itu dikalikan 5 tahun, nominal yang sudah diraup Polmed dari para mahasiswanya mencapai Rp10 miliar.
 
Nah, praktik pungli ini terbilang halus dan seolah legal, di mana manajemen kampus menggunakan dalih Sumbangan Peningkatan Mutu (SPM).Uang SPM yang harus dibayar para mahasiswa itu, tertera pada lembar pengumuman penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. 
 
Mirisnya, dari informasi yang dihimpun wartawan, menyebutkan uang yang terkumpul dari praktik haram pungli 'SPM' itu ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pendidikan, melainkan dipakai untuk biaya plesiran dan foya-foya para dosen.
 
Lantas, apakah pengutipan uang SPM oleh Polmed itu dilarang atau diperbolehkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)?  Dari penelusuran yang dilakukan, ternyata oh ternyata, fakta itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud.
 
Lebih jelasnya pada Pasal 5 yang berbunyi, "Perguruan Tinggi Negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain dst..."Terkait kasus itu, Ayub Syaiful, Ketua Alumni Polmed yang dikonfirmasi via seluler, Senin (22/1) sore lalu, jam 17.16 wib, membenarkannya. "Iya, itu sudah sejak 2013 lalu," akunya.
 
Ditanya benarkah kasus itu sudah dia laporkan ke anggota DPRD Sumut, namun sampai saat ini tak kunjung ditindaklanjuti, Ayub juga membenarkannya dan bahkan dia langsung menyebut nama anggota DPRD Sumut itu, yakni Muhri Fauzi Hafiz. "Iya, Muhri Fauzi Hafiz namanya," sebut Ayub.
 
Anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz yang dikonfirmasi via seluler, tak bisa berkilah kalau dia memang menerima laporan pungli di Polmed tersebut. "Oh iya, laporannya dari ketua alumninya, Ayub namanya," aku pria yang akrab disapa Fauzi ini.(BS04)
T#g:DPRD SumutMahasiswaPolmedpungli
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    Tahukah Anda, Lebih dari 50 Persen Siswa Negara Maju Memilih Pendidikan Vokasi

    Beritasumut.com-Mempersiapkan diri meraih impian setelah selesai bangku SMA adalah keputusan penting. Sedikit orang yang tahu bahwa ada 2 pendidika

  • 3 hari lalu

    Panglima TNI: Mahasiswa Harus Peka dan Waspadai Perkembangan Fenomena Global

    Beritasumut.com-Mahasiswa harus peka dan waspadai dengan perkembangan fenomena global saat ini yang telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masy

  • 7 hari lalu

    Urusan Hukum Kepala Daerah, Pemerintah Tak Ikut Campur

    Beritasumut.com-Maraknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Menteri Dalam Negeri (Kem

  • 2 minggu lalu

    Soal Tuntutan Nelayan Sumut, Pemprovsu Akan Surati Kementerian Perikanan dan Kelautan

    Beritasumut.com-Tuntutan yang disampaikan ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Sumut agar Pemerintah mencabut atau merevi

  • 3 minggu lalu

    Inilah 8 Tuntutan dari Unjuk Rasa Aliansi 3000 Nelayan di DPRD Sumut

    Beritasumut.com-Tiga ribu nelayan yang terhimpun dalam Aliansi Nelayan Sumatera Utara unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Meda

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.