Peristiwa

Tak Juga Dilakukan Gelar Perkara, Status Hukum Bupati Madina Belum Jelas


Tak Juga Dilakukan Gelar Perkara, Status Hukum Bupati Madina Belum Jelas
BERITASUMUT.COM/IST
Polda Sumut.
Beritasumut.com-Status hukum Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution hingga kini belum jelas. Penyidik Subdit II/Harta Benda, Bangunan dan Tanah (Hardabangtah) Polda Sumut tak kunjung melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
 
"Belum ada jadwal resmi untuk gelar perkaranya. Sebab, baru hari ini kita ajukan untuk dilakukan gelar perkara kepada Wassidik," kata Kasubdit II/Hardabangtah Polda Sumut, AKBP Frido Situmorang, Senin (19/09/2016).
 
Menurutnya, setelah pengajuan gelar perkara itu, barulah tim wassidik menjadwalkan proses gelar perkara."Tim wassidik lah yang menentukan kapan gelar perkara dilakukan, setelah ada waktu pelaksanaanya barulah kita lakukan gelar perkara. Sehingga, belum tau kita kapan waktu pelaksanaan gelar, kita tunggu saja dari pihak wassidik," ujarnya.
 
Padahal sebelumnya, pada Rabu (30/06/2016) lalu penyidik Subdit II/Hardabangtah Polda Sumut telah memeriksa orang nomor satu di Madina itu. Dalam pemeriksaan itu, Frido menyebut, Dahlan Nasution mengakui ada menerima uang dari Tahjudin Pardosi senilai Rp600 juta. Namun, Dahlan sudah mengembalikannya kepada pelapor. Sehingga, kasus tersebut perlu didalami secara komprehensif agar tidak salah melangkah. Sebab, proses hukum hutang-piutang bisa saja masuk perdata, bukan pidana. 
 
Tetapi, pada Kamis (25/08/2016) lalu, Frido menyebut penyidiknya sudah memiliki bukti-bukti dan keterangan saksi dalam kasus yang menjerat Bupati Madina tersebut dan masuk ke ranah Pidana. Sehingga penanganan perkaranya bisa dilakukan Polisi."Saksi pelapor dan saksi terlapor sudah diperiksa, alat bukti dan keterangan saksi-saksi sudah lengkap. Tinggal menunggu hasil gelar perkara saja nanti," kata Frido waktu itu.
 
Terpisah, pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan (PushPa) Sumut, Muslim Muis mengatakan, sudah menjadi tabiat polisi, khususnya di Polda Sumut melakukan segala upaya untuk mendapatkan kepentingan tertentu di balik penanganan kasus yang ditanganinya."Etika dan perilaku seperti ini memang sudah berlarut-larut terjadi. Bahkan sejak dulu sudah ada, dan ini terkesan dibiarkan mengalir seperti air," katanya.
 
Menurut Muslim, Kapolri harus menarik proses hukum yang saatini sedang berjalan di Polda Sumut. Jika perlu mengirimkan penyidik Independen dari Mabes Polri."Penyidik Polda Sumut ini sudah tidak bisa dipercaya lagi, Kapolri haris menarik proses pemeriksaanya. Bila perlu mengirimkan penyidiknya dari mabes. Sebab, jika di Polda Sumut kasus seperti ini akan selalu diulur hingga bertahun-tahun lamanya," pungkasnya.(BS04)

Tag: Polda Sumut