Minggu, 17 November 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Soal Pengesahan P APBD TA 2019 DPRD Sumut Gagal, Ketua DPRD Sumut di Somasi FITRA SUMUT dan SAHDaR

Soal Pengesahan P APBD TA 2019 DPRD Sumut Gagal, Ketua DPRD Sumut di Somasi FITRA SUMUT dan SAHDaR

Rabu, 04 September 2019 11:46:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/BS03
Beritasumut.com–Rurita Ningrum,SH Direktur Eksekutif FITRA Sumut dan Ibrahim, SH, Koordinator SAHdAR melalui Kuasa Hukumnya, LBH Medan diwakili oleh Ismail Lubis, SH dan Maswan Tambak, SH mengirimkan Somasi kepada Ketua DPRD Sumut. Somasi ini terkait Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019, dengan jumlah anggota dewan yang tidak kourum dan menyerahkannya kepada Mendagri sesuai PP No.12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. 
 
“Kami melakukan somasi  secara citizen lawsuit, karena itu dengan hormat meminta kepada pimpinan dewan  agar melakukan persidangan kembali untuk duduk bersama dan mengesahkan Ranperda PAPBD,” kata H Hamdani Harahap SH MH, mewakili kuasa atau advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. 
 
Somasi ini telah dikirimkan ke DPRD Sumut pada Selasa ini (03/09/2019). Diketahui, somasi dilakukan berdasarkan Pendampingan Hukum terhadap perwakilan masyarakat yakni Rurita Ningrum selaku Direktur FITRA Sumut dan Ibrahim SH koordinator SAHdAR.
 
Dijelaskannya, berdasarkan  data dan keterangan kliennya tersebut rapat pengesahan P APBD Sumut 2019 telah beberapa kali gagal karena tidak memenuhi kourum, beberapa anggota dewan (DPRD Sumut)  tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan hukum (tidak jelas), padahal KUA PPAS P-APBD telah disepakati bersama-sama sebelumnya, jika PAPBD mengacu pada KUA PPAS Perubahan harusnya sudah tidak ada penolakan atau tidak kuorum seperti saat terakhir Paripurna.
 
“Dan, hemat kami secara hukum dan akal sehat perbuatan tersebut sebagai perbuatan menyalahgunakan jabatannya secara melawan hukum (permalukan) dengan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi  yang melekat kepadanya sehingga mengakibatkan masyarakat di sumut dirugikan karena perbuatan tersebut,” ucapnya.
 
Oleh karena itu, paparnya, guna menghindari stigma negatif pada anggota dewan  dan menghindari peristiwa  hukum yang terjadi  seperti di masa pemerintahan Gatot Pudjo Nugroho .”Hemat kami beralasan pimpinan dewan mengadakan kembali  sidang paripurna  Perubahan APBD 2019 selambat-lambatnya  3 hari sejak surat ini, atas kesepakatan bersama demi kepentingan masyarakat Sumut, bila tidak  dilaksanakan maka selaku masyarakat  kami akan melaporkan ke KPK,” tegasnya.
 
Rurita Ningrum Direktur Eksekutif FITRA Sumut selaku pemberi kuasa, laporan yang diberikan sebagai upaya meminta dukungan terhadap Perubahan APBD 2019, Eksekutif dan Legislatif perlu duduk bersama, merunut kembali tahapan apa yang sudah dilalui, jangan karena egois masing-masing mengabaikan apa yang sudah dilakukan, untuk pembahasan Ranperda PAPBD ini telah menghabiskan anggaran yang sangat banyak, pembahasannya saja dilakukan  di Jakarta, wajar sebagai masyarakat kami akan menggugat kalau output dari kegiatan yang menghabiskan anggaran segitu banyaknya tidak ada!, PAPBD adalah dokumen keuangan daerah yang dibahas bersama-sama antara eksekutif dengan Legislatif demi kedaulatan rakyat atas anggaran, demi kepentingan rakyat.
 
“Jadi, ini untuk kepentingan Sumut, ingat kami rakyat dapat menggugat kinerja DPRD sebagaimana kita semua tau saat ini, melihat dari proses pembahasan PAPBD ini, kita dapat melihat siapa yang tidak memiliki komitmen pada setiap tahapan ini,” tambahnya.
 
“Harapan kita semua mekanisme dijalankan, agar kedepan tidak ada lagi pejabat di Sumut yang ‘sekolah’,” ujar Maswan Tambak, SH, Kuasa Hukum dari LBH Medan menambahkan.(BS03)
T#g:APBD SumutPAPBDSomasi Ketua DPRD
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 12 bulan lalu

    Sah, APBD Sumut TA 2019 Rp 15,2 Triliun

    Beritasumut.com-Peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprovsu tahun 2019 disahkan dan ditandatangani bersama ole

  • 12 bulan lalu

    Gubernur Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Sumut 2019

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapa

  • tahun lalu

    P-APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 Disetujui

    Beritasumut.com-Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018, diterima dan disejui pada Sidang Paripurna

  • 2 tahun lalu

    Pemprov Sumut Usulkan 18 Ranperda di Prolegda Tahun 2018

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke dalam Program Legislas

  • 2 tahun lalu

    PAPBD Kota Medan 2017 Disahkan, Belanja Kota Bertambah Rp 60 Miliar Lebih

    Beritasumut.com-Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S Msi bersama Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua Iswanda Nanda Ramli,

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.