Rabu, 29 Januari 2020
  • Home
  • Peristiwa
  • Ribuan Nelayan Desak Pemerintah Cabut dan Revisi Permen KP No 71 Tahun 2016

Ribuan Nelayan Desak Pemerintah Cabut dan Revisi Permen KP No 71 Tahun 2016

Kamis, 08 Februari 2018 15:02:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/BS03
Beritasumut.com-Ribuan Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Sumut berdemonstrasi depan Kantor Gubernur Sumut Jalan P Diponegoro Medan, Kamis (08/02/2018). Aksi ini membuat jalur transportasi di depan Kantor Gubernur ditutup. 
 
Mereka menuntut agar pemerintah mencabut atau merevisi Permenkp No 71 Tahun 2016 yang dinilai menyengsarakan nelayan dan tidak berlandasan sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
 
Massa juga mempertanyakan adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap para nelayan di Republik Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Hal ini menyusul adanya pernyataan Menteri Perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti yang memperbolehkan penggunaan pukat cantrang di Pulau Jawa seperti Nelayan Pantura.
 
"Kita melihat adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap kita karena melarang penggunaan pukat Hela dan pukat tarik. Apakah Sumut ini tidak bagian dari NKRI dan kenapa nelayan seperti di Jawa Tengah sana bisa. Padahal pukat cantrang dan pukat hela adalah sejenis. Untuk itu kami nelayan Sumut meminta agar disamakan haknya dengan nelayan Provinsi lain seperti nelayan di Pulau Jawa," ujar Ketua AMAN Sumut Molen Gultom saat diterima perwakilan Pemprovsu di ruang staf ahli Gubernur.
 
Dikatakan Gultom, bahwa saat ini pihaknya meras kebingungan dengan statemen yang disampaikan pemerintah pusat. Dimana sebelumnya saat demosntrasi di Istana Negara yang kebetulan dirinya hadir, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penggunaan pukat cantrang masih diperbolehkan. Hanya saja keesokan harinya Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementrian memberikan statemen berbeda yang memperbolehkan pukat cantrang hanya di Pulau Jawa saja. 
   
"Oleh karenanya kami memohon kepada Pemprovsu untuk mengambil sikap menolak Permenkp No 71 Tahun 2016 seperti yang dilakukan Gubernur Jateng maupun Maluku. Karena kami butuh kepastian hari inu agar kami bisa kembali melaut untuk menghidupi keluarga kami. Menyekolahkan anak kami," ujar Gultom lagi.(BS03)
T#g:Permen KP 71/2016Nelayanprotes nelayanpukat cantrang
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Pemkab Nias Utara Serahkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada Nelayan

    Beritasumut.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara melalui Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara melaksanakan acara serah terima bantuan penan

  • 4 minggu lalu

    2019, Pemprov Sumut Serahkan Bantuan 5.470 Alat Tangkap Ikan hingga Asuransi untuk 10.000 Nelayan

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, berbag

  • satu bulan lalu

    Hari Nusantara di Belawan, Edy Rahmayadi Berdialog dan Serahkan Bantuan kepada Nelayan

    Beritasumut.com–Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Nusantara ke-20, di Dermaga Angkatan

  • 2 bulan lalu

    Plt Wali Kota Medan: Laut dan Sungai Jangan Dicemari, Anggaplah Halaman Depan Rumah Kita

    Beritasumut.com-Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi mengajak masyarakat menganggap bahwa laut dan sungai merupakan hala

  • 2 bulan lalu

    Bupati Deli Serdang: Masyarakat Harus Gemar Makan Ikan, Jangan Tergiring Isu Hoax

    Beritasumut.com-Terkait viralnya pemberitaan virus Hog Kholera yang marak belakangan ini di wilayah Sumatera Utara dan juga di wilayah Deli Serdang

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.