Senin, 16 September 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Persoalan Data Masih Jadi Kendala Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan Data Masih Jadi Kendala Penanggulangan Kemiskinan

Kamis, 23 Juni 2016 12:04:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa.

Beritasumut.com-Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai persoalan data masih menjadi kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan. Padahal, salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kesehatan, melalui pembebasan iuran BPJS bagi mereka yang berhak.

Oleh karena itulah, kebutuhan akan data siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut menjadi hal yang signifikan. Tetapi, sayangnya, sayangnya, sampai penetapan data terakhir berbasis tahun 2015 akurasi dan validasi data masih banyak ditemukan kelemahan

"Berbagai laporan yang diterima kami di komisi VIII, berdasarkan temuan lapangan, menunjukkan validasi dan akurasi data tentang orang miskin banyak bermasalah. Misalnya mereka yang tak mampu tak terdaftar, mereka yang mampu terdaftar, ada yang sudah wafat tetap terdaftar, ada yang terdaftar ganda mendapat dua kartu BPJS dan KIS, dsb," jelas Ledia Hanifa, Kamis (23/06/2016).

Problem pendataan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, menurut Ledia, akan menghambat proses penanggulangan kemiskinan secara mendasar karena tidak tepat sasaran dan berpotensi memunculkan "gesekan" di tengah masyarakat.

"Masyarakat yang mendapati ketidakakuratan ini, akan curiga ada permainan data, kesal dan complain pada pemangku kepentingan seperti RT, RW atau Kepala Desa," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini.

Di sisi lain, para pemangku kepentingan terdepan seperti RT, RW atau Kepala Desa sendiri secara khusus tidak dilibatkan dalam proses pendataan ini sehingga mereka pun harus terkena "getahnya".

Oleh karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kementerian Sosial, Selasa (21/06/2016) lalu, Ledia meminta agar persoalan validasi, verifikasi, serta akurasi data seperti ini, tidak terulangi lagi, khususnya data penerima bantuan iuran tahun 2017.

“Dengan perkiraan tambahan penerima bantuan iuran sekitar 2 juta jiwa, dan peningkatan anggaran pemutakhiran data sekitar 60 Miliar Rupiah, problem pendataan tahun-tahun sebelumnya seharusnya dapat diatasi. Para penerima bantuan harus jelas terdata by name by address dan prosesnya kami harap melibatkan unsur RT, RW atau Kepala Desa untuk meningkatkan akurasi dan validasi data,“ tegasnya.(BS07)

T#g:DataKemiskinan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    KPU Sumut Gelar Rakor Evaluasi Data Pemilih Pemilu 2019

    Beritasumut.com-Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Data Pemilih Pemilu 2019 diselenggarakan pada 12-13 September 2019 di Hotel Grand Mutiara, Berast

  • 4 minggu lalu

    Percepat Proses Pemulihan, Kemenkominfo Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, dan setelah berkoor

  • satu bulan lalu

    Persatuan Wredatama Prima Karya Diharapkan Berperan Kurangi Pengangguran

    Beritasumut.com–Persatuan Wredatama Prima Karya (PW Prika) Sumatera Utara (Sumut) yang beranggotakan para pensiunan PNS diharapkan dapat berp

  • 2 bulan lalu

    Kemendagri Imbau Masyarakat Tidak Unggah KTP/KK

    Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, data kependudukan,  seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) ata

  • 2 bulan lalu

    Canon Luncurkan Printer PIXMA Ink Efficient G-Series Terbaru, Bisa Cetak Banyak, Murah dan Berkualitas

    Beritasumut.com-Mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau adalah keinginan semua pelanggan. Terlebih bagi para pelaku bisnis keci

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.