Selasa, 28 Januari 2020
  • Home
  • Peristiwa
  • Persoalan Data Masih Jadi Kendala Penanggulangan Kemiskinan

Persoalan Data Masih Jadi Kendala Penanggulangan Kemiskinan

Kamis, 23 Juni 2016 12:04:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa.

Beritasumut.com-Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai persoalan data masih menjadi kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan. Padahal, salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kesehatan, melalui pembebasan iuran BPJS bagi mereka yang berhak.

Oleh karena itulah, kebutuhan akan data siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut menjadi hal yang signifikan. Tetapi, sayangnya, sayangnya, sampai penetapan data terakhir berbasis tahun 2015 akurasi dan validasi data masih banyak ditemukan kelemahan

"Berbagai laporan yang diterima kami di komisi VIII, berdasarkan temuan lapangan, menunjukkan validasi dan akurasi data tentang orang miskin banyak bermasalah. Misalnya mereka yang tak mampu tak terdaftar, mereka yang mampu terdaftar, ada yang sudah wafat tetap terdaftar, ada yang terdaftar ganda mendapat dua kartu BPJS dan KIS, dsb," jelas Ledia Hanifa, Kamis (23/06/2016).

Problem pendataan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, menurut Ledia, akan menghambat proses penanggulangan kemiskinan secara mendasar karena tidak tepat sasaran dan berpotensi memunculkan "gesekan" di tengah masyarakat.

"Masyarakat yang mendapati ketidakakuratan ini, akan curiga ada permainan data, kesal dan complain pada pemangku kepentingan seperti RT, RW atau Kepala Desa," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini.

Di sisi lain, para pemangku kepentingan terdepan seperti RT, RW atau Kepala Desa sendiri secara khusus tidak dilibatkan dalam proses pendataan ini sehingga mereka pun harus terkena "getahnya".

Oleh karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kementerian Sosial, Selasa (21/06/2016) lalu, Ledia meminta agar persoalan validasi, verifikasi, serta akurasi data seperti ini, tidak terulangi lagi, khususnya data penerima bantuan iuran tahun 2017.

“Dengan perkiraan tambahan penerima bantuan iuran sekitar 2 juta jiwa, dan peningkatan anggaran pemutakhiran data sekitar 60 Miliar Rupiah, problem pendataan tahun-tahun sebelumnya seharusnya dapat diatasi. Para penerima bantuan harus jelas terdata by name by address dan prosesnya kami harap melibatkan unsur RT, RW atau Kepala Desa untuk meningkatkan akurasi dan validasi data,“ tegasnya.(BS07)

T#g:DataKemiskinan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 24 jam lalu

    Permudah dan Bidik Investor Sektor ESDM, Menteri Arifin Rampungkan Regulasi Pengelolaan Data Terpadu

    Beritasumut.com-Investasi Sektor ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merampungkan regulasi terkait pengelolaan National Data Rep

  • 2 minggu lalu

    Sospen Setda Kota Medan Data Ulang Penerima Dana Jasa Pelayanan

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan, melalui Bagian Sosial Pendidikan (Sospen) Setda Kota Medan akan kembali melakukan pendataan ulang te

  • 2 bulan lalu

    Pemkab Langkat Entaskan Kemiskinan dengan Pengembangan Informasi dan Kooordinasi Harga Pangan

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten II Ekbangsos memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negeri dijajaran Pemerintah Kab

  • 2 bulan lalu

    Sensus Penduduk 2020 Secara Online, Menko PMK Berharap Satukan Data Kependudukan

    Beritasumut.com-Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 pada bulan Februari-Maret 2020. Sensus dilakukan secara mand

  • 2 bulan lalu

    Pemko Medan Persiapkan Diri untuk Sensus Penduduk 2020

    Beritasumut.com-Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Administrasi Umum, Renward Parapat, membuka Sosial

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.