Peristiwa

Pemko Medan Miliki Program Bedah Rumah, Dewan Tuding Syaratnya Terlalu Ribet

Pemko Medan Miliki Program Bedah Rumah, Dewan Tuding Syaratnya Terlalu Ribet
BERITASUMUT.COM/BS07
Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan memiliki program bedah rumah 1000 unit di tahun 2018. Namun, sampai sata ini baru 200 unit yang mendapatkan bantuan program bedah rumah tersebut.
 
Anggota Komisi D DPRD Medan, Paul Mei Anton menyebut program bantuan itu tampaknya kurang berjalan karena terlalu ribetnya persyaratan yang diberikan.Dia bilang banyak rumah warga di Medan Utara yang bisa dibantu dengan program bedah rumah. Hanya saja tidak bisa dilakukan.
 
Politisi PDIP ini menilai terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi warga agar dapat memperoleh bantuan bedah rumah di antaranya perihal surat silang sengketa dari kelurahan.Sementara untuk mengurusan surat silang sengketa biayanya mahal dan ribet."Apa harus seperti itu? Harusnya pengurusan administrasi untuk mendapat bantuan ini dipermudahlah, ini kan program untuk masyarakat miskin," kata Paul, Kamis (19/4/2018).
 
Paul juga menanyakan, apa rumah semi permanen bisa mendapat bantuan bedah rumah. "Rumah itu semi permanen, batulah di bawahnya, tapi kondisi rumah itu sudah tak layak untuk ditempati. Apa bisa dapat bantuan bedah rumah," katanya.
 
Sementara itu Kepala Dinas PKP2R Sampurno Pohan dari target 1000 bedah rumah, sejauh ini yang baru terealisasi hanya 200 unit. Dia bilang, banyak syarat yang tak dipenuhi warga saat mengajukan permohonan bantuan bedah rumah. "Saat ini ada 800 warga yang mengajukan bantuan program ini. Mohon maaf tapi tak bisa kita penuhi karena tak memenuhi syarat," ungkap Sampurno.
 
Sampurno lantas merinci lebih jauh syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah."Rumah tak berada di pinggir sungai dan pinggiran rel kereta api. Selanjutnya rumah berdiri di atas tanah milik sendiri dan bukan tanah warisan. Selanjutnya, rumah tidak boleh rumah sewa. Artinya rumah itu memang benar miliknya dan si pemilik memang tinggal di rumah itu, bukan disewakan ke orang lain," sebutnya.
 
Sampurno menambahkan, anggaran biaya yang disiapkan sebesar Rp25 juta/KK atau untuk persatu rumah. Sehingga, total Rp 25 miliar anggaran yang digelontorkan untuk program bantuan tersebut.“Setelah persyaratan lengkap, maka kami akan turun untuk melakukan survei, selanjutnya memberikan RAP proyek pekerjaan kepada pihak ketiga dan dalam hal ini pemilik rumah tidak ada dilibatkan dalam hal pembangunan,” pungkasnya.(BS07)