Sabtu, 19 Oktober 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Pemerintah dan DPR Bahas Penyelesaian Tenaga Honorer K-2

Pemerintah dan DPR Bahas Penyelesaian Tenaga Honorer K-2

Senin, 23 Juli 2018 23:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri langsung Rapat Gabungan mengenai Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/07/2018). Rapat Gabungan yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.
 
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek.
 
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan beberapa permasalahan dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer. Pertama, dari data tenaga honorer K-1 dan K-2 ternyata diketahui masih ada yang belum masuk hasil validasi data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemen-PANRB. 
 
Permasalahan kedua, terdata masih ada tenaga honorer kategori K-1 dan K-2 yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ketiga, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih mengangkat tenaga honorer yang dialokasikan pada APBD. "K-2 yang tidak lulus tes kompetensi masih menjalankan tugas dan mengabdi di lingkungan pemerintah daerah, untuk diperhatikan oleh pemerintah menjadi CPNS," kata Tjahjo dilansir dari laman kemendagri.
 
Kemendagri, lanjut Tjahjo, telah melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K-2. Yakni dengan mengevaluasi anggaran APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan mengefisiensi pengangkatan tenaga honorer daerah dan menjamin anggaran pengangkatan honorer K-2. 
 
"Kami juga telah menyampaikan surat Mendagri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota," terangnya. 
 
Rapat Gabungan Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K2 hari ini diketahui merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR RI. Rapat lanjutan ini turut menentukan nasib sejumlah tenaga honorer kategori K-2 ke depan. 
 
Wakil Ketua DPR Utut Adiyanto di Gedung DPR RI, Senayan, pekan lalu mengungkapkan status tenaga honorer K-2 yang belum lulus tes menjadi CPNS sebanyak 438.590. Tenaga honorer K-2 ini tersebar pada beberapa kementerian. Di antaranya pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikatan hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
 
Rapat hari ini, selain beberapa kementerian tersebut, DPR RI juga mengundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Luar Negeri. (BS09)
T#g:CPNSDPRPemerintahTenaga Honorer K-2
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    50 Anggota DPRD Deli Serdang Dilantik, Inilah Nama-Namanya

    Beritasumut.com-Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sohe SH MH melantik 50 anggota DPRD Deli Serdang periode 2019-2024, di Gedung DPRD Deli Serdan

  • 2 minggu lalu

    Nama-Nama Calon Pimpinan Definitif DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Telah Diumumkan

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH, dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri rapat paripurna

  • 2 minggu lalu

    Jumlah Pimpinan MPR Bertambah, Pemerintah Siap Tambah Anggarannya

    Beritasumut.com-Pemerintah siap menambahkan anggaran yang dibutuhkan terkait dengan penambahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

  • 2 minggu lalu

    Orientasi dan Pembekalan Tugas Bagi Anggota DPRD Ditutup, Ini Harapan Pemko Medan

    Beritasumut.com-Kegiatan orientasi dan pembekalan tugas bagi para anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2019-2024 resmi di tutup Wali Kota Medan, Dr

  • 2 minggu lalu

    Pemprov dan Pemkab/Pemkot Diminta Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

    Beritasumut.com-Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan un

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.