Sabtu, 14 Desember 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • PT Panamtama Dituding Berbuat Tak Adil, Buruh Mengadu ke DPRD Sumut

PT Panamtama Dituding Berbuat Tak Adil, Buruh Mengadu ke DPRD Sumut

Senin, 17 Desember 2018 16:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Karyawan PT Padasa Enam Utama (Panamtama) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut jl Imam Bonjol Medan, Senin (17/12/2018). Kehadiran mereka untuk meminta DPRD Sumut agar memanggil PT Panatama agar mempertanggungjawabkan dan mengembalikan hak karyawan termasuk membayar kerugian yang selama ini dialami mereka.
 
Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Peduli Karyawan PT Panamtama (AMPK) Sumut, Asril Hasibuan mengatakan bahwa PT Panatama telah berbuat tidak adil (mendzolimi) para buruh yang telah berpuluh tahun mengabdi dan bekerja secara profesional dalam meningkatkan kesejahteraan perusahan tempat mereka bekerja. "Sayangnya hari ini perusahaan telah melakukan hal yang tidak sepantasnya didapat para buruh. Terjadi mutasi terhadap buruh yang umumnya rata-rata 50 tahun serta tidak memberikan upah minimum kerja selama kurang delapan bulan, dan tidak memperkerjakan para buruh tanpa adanya kejelasan," ujar Asril Hasibuan.
 
PT Panamtama, sebut Asril, telah melanggar pasal 28 huruf a Uu No 21 Tahun 2000 yang menyatakan siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dwn atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi.
 
"Dari hal ini sama-sama diketahui bahwa pihak PT Panatama telah mengangkangi UU yang berlaku dalam mensejahterakan pekerja ataupun buruh. Kami meminta DPRD Sumut memanggil PT Panamtama agar mempertanggungjawabkannya. Kepada Gubernur Sumut kami meminta menindak tegas PT Panamtama yang telah menelantarkan pekerja serta memberikan upah selama kurang lebih delapan bulan. Kami juga meminta Direktur/manager PT Panamtama membatalkan mutasi dan membayar upah sesuai UMK Kabupaten Asahan tahun 2018 serta mempensiunkan dini yang umumnya 50 tahun keatas," tegasnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E Darmawan Sembiring saat menerima masyarakat mengaku akan menindaklanjuti keinginan masyarakat. "Akan kita tindaklanjuti keinginan masyarakat dengan mengagendakan pemanggilan untuk mendengar Rapat Dengar Pendapat," ujarnya. (BS03)
T#g:BuruhDPRD SumutPT PanamtamaPemprovsuUU Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 21 jam lalu

    Bahas Dana Bagi Hasil dan Banjir, Anggota DPRD Sumut Dapil 1 Medan Kunjungi Pemko Medan

    Beritasumut.com-Sejumlah anggota DPRD Sumut dapil 1 Medan mengunjungi Pemko Medan, Jumat (13/12/2019). Kunjungan ini sendiri terkait dengan reses p

  • 22 jam lalu

    Dengarkan Aspirasi Seniman, Wagubsu Dukung Pengembangan Kesenian di Sumut

    Beritasumut.com-Pengembangan bidang kesenian menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Aspirasi, saran dan

  • 2 hari lalu

    Gubsu Harapkan Karang Taruna Bersinergi Membangun Desa Menata Kota

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengharapkan Karang Taruna Sumut dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov

  • 2 minggu lalu

    Kota Medan Raih Enam Besar Penerima Penghargaan APE

    Beritasumut.com-Kota Medan berhasil meraih posisi di peringkat 6 (enam) terbesar dalam nominasi penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (AP

  • 3 minggu lalu

    Temui Plt Walikota Medan, KSPSI Sampaikan Hal Ini

    Beritasumut.com-Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution, MSi menerima audiensi pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.