Minggu, 19 Januari 2020
  • Home
  • Peristiwa
  • PT Panamtama Dituding Berbuat Tak Adil, Buruh Mengadu ke DPRD Sumut

PT Panamtama Dituding Berbuat Tak Adil, Buruh Mengadu ke DPRD Sumut

Senin, 17 Desember 2018 16:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Karyawan PT Padasa Enam Utama (Panamtama) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut jl Imam Bonjol Medan, Senin (17/12/2018). Kehadiran mereka untuk meminta DPRD Sumut agar memanggil PT Panatama agar mempertanggungjawabkan dan mengembalikan hak karyawan termasuk membayar kerugian yang selama ini dialami mereka.
 
Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Peduli Karyawan PT Panamtama (AMPK) Sumut, Asril Hasibuan mengatakan bahwa PT Panatama telah berbuat tidak adil (mendzolimi) para buruh yang telah berpuluh tahun mengabdi dan bekerja secara profesional dalam meningkatkan kesejahteraan perusahan tempat mereka bekerja. "Sayangnya hari ini perusahaan telah melakukan hal yang tidak sepantasnya didapat para buruh. Terjadi mutasi terhadap buruh yang umumnya rata-rata 50 tahun serta tidak memberikan upah minimum kerja selama kurang delapan bulan, dan tidak memperkerjakan para buruh tanpa adanya kejelasan," ujar Asril Hasibuan.
 
PT Panamtama, sebut Asril, telah melanggar pasal 28 huruf a Uu No 21 Tahun 2000 yang menyatakan siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dwn atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi.
 
"Dari hal ini sama-sama diketahui bahwa pihak PT Panatama telah mengangkangi UU yang berlaku dalam mensejahterakan pekerja ataupun buruh. Kami meminta DPRD Sumut memanggil PT Panamtama agar mempertanggungjawabkannya. Kepada Gubernur Sumut kami meminta menindak tegas PT Panamtama yang telah menelantarkan pekerja serta memberikan upah selama kurang lebih delapan bulan. Kami juga meminta Direktur/manager PT Panamtama membatalkan mutasi dan membayar upah sesuai UMK Kabupaten Asahan tahun 2018 serta mempensiunkan dini yang umumnya 50 tahun keatas," tegasnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E Darmawan Sembiring saat menerima masyarakat mengaku akan menindaklanjuti keinginan masyarakat. "Akan kita tindaklanjuti keinginan masyarakat dengan mengagendakan pemanggilan untuk mendengar Rapat Dengar Pendapat," ujarnya. (BS03)
T#g:BuruhDPRD SumutPT PanamtamaPemprovsuUU Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Plt Wali Kota Medan Hadiri Peresmian Mesjid Gubsu di Jalan Urip

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, diwakili Kasubag Agama, Setda Kota Medan Agus, menghadiri Peresmian Mesjid Gubsu yang berada

  • 4 minggu lalu

    Perayaan Natal DPRD Sumut, Gubsu Ajak Semua Pihak Kerja Tulus untuk Rakyat

    Beritasumut.com-Perayaan Natal Keluarga Besar DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang dilaksanakan di Kutaraja Ballroom, Tiara Convention Center, Jalan Cu

  • 4 minggu lalu

    Mantan Kabiro Keuangan Pemprovsu, Mhd Syafii Mendaftar ke PAN

    Beritasumut.com-Mantan birokrat yang pernah menjabat Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Dr Drs H Mhd Syafii SH MH MSi resmi mengembalikan formulir

  • satu bulan lalu

    Plt Ketua TP PKK Kota Medan Ucapkan Selamat Kepada Pengurus BKKKS Provinsi Sumut

    Beritasumut.com-Plt Ketua TP PKK Kota Medan Hj Nurul Khairani Akhyar mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Sosi

  • satu bulan lalu

    Gubsu Diminta Hentikan Rencana Penerimaan Karyawan Baru PDAM Tirtanadi

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diminta menghentikan rencana seleksi penerimaan karyawan baru di lingkungan kerja PDAM Tirtanadi. S

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.