Minggu, 17 Desember 2017
  • Home
  • Peristiwa
  • NasDem Usul Pendidikan Formal Bukan Syarat Jadi Pejabat Publik
pilkada beritasumut.com

NasDem Usul Pendidikan Formal Bukan Syarat Jadi Pejabat Publik

Kamis, 07 Desember 2017 19:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com–Ketua Departemen Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan, pendidikan formal diusulkan tidak menjadi syarat bagi calon pejabat publik. Entah itu anggota DPR, menteri, kepala daerah, atau presiden sekalipun.  Pasalnya, menurut Willy, jalur yang ditempuh untuk menjadi pejabat publik adalah jalur politik.
 
“Pendidikan formal menjadi tidak penting untuk menduduki jabatan publik. Yang harus dilihat adalah rekam jejak dan integritasnya,” demikian ditegaskannya dalam diskusi 'Merumuskan Format Pendidikan Politik' yang digelar di Jakarta, pertengahan pekan ini.
 
Menurutnya, menjadi politisi itu tidak butuh gelar atau jenjang pendidikan yang tinggi. Dia menyatakan, secara pribadi dirinya tidak sepakat dengan anggota dewan yang melanjutkan studinya. “Itu kebutuhan untuk menjadi akademisi. Menjadi politisi itu yang penting keberpihakan. Buat apa melanjutkan studi? Lebih baik dia mencurahkan segala tenaganya untuk berkhidmat di DPR, buat para konstituennya,” tegas Willy kembali, Kamis (07/12/2017).
 
Menurut aktivis‘98 ini, salah kaprahnya politisi dan para pembuat kebijakan ini disebabkan keterjebakan mereka terhadap metode skolastik dalam pendidikan politik. “Akhirnya mereka terjebak dalam demokrasi Athenian. Politik seolah hanya milik para filosof saja seperti zaman Yunani kuno dulu,” imbuhnya.
 
Padahal, Willy melanjutkan, saat ini adalah era demokrasi deliberatif. “Ini biasa disebut dengan demokrasi gelombang ketiga. Dasar dari demokrasi ini adalah partisipasi publik,” tambahnya.
 
Akibat dari karakter elitis semacam ini, ruang politik dalam demokrasi representatif saat ini menjadi sekadar pemilu atau pilkada saja. Publik seperti tidak memiliki ruang politik lain. “Sudah waktunya kita meluaskan ruang politik tidak sekedar pemilu atau pilkada. Seorang kepala daerah bisa memasang APBDnya di ruang-ruang publik, entah itu masjid, taman, atau apapun. Jadi publik terlibat dalam kehidupan politik yang lebih luas,” tuturnya.
 
Demikian juga anggota DPR, kata Willy. Fungsi representasi semestinya bisa menjadi ruang pendidikan politik yang paling mengena. “Catatannya, jangan cuma bagi-bagi traktor kalau reses. Tapi sampaikan juga tentang pentingnya peraturan A, UU B, dan lainnya,” cetus Willy. (Rel)
T#g:Fraksi Nasdempejabat publikPendidikan FormalWilly Aditya
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 hari lalu

    Penyakit Difteri Mewabah, DPR Minta Kemenkes Dievaluasi

    Beritasumut.com-Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian lu

  • 6 hari lalu

    RUU Kepalangmerahan Disahkan, NasDem Berikan Catatan

    Beritasumut.com-Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan yang lama 'mangkrak' rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari

  • 2 minggu lalu

    Sekjen NasDem : Drama Politik jangan Sampai Korbankan Bangsa dan Negara

    Beritasumut.com–Komisi XI DPR Johnny G Plate dalam Rapat Kerja dengan Bank Indonesia di Kompleks DPR RI menyebutkan, salah satu dampak berkem

  • 2 minggu lalu

    Johnny G Plate Minta Otoritas Keuangan Tangkis Isu Pelemahan Daya Beli

    Beritasumut.com–Isu seperti penurunan daya beli yang melemah, hutang yang semakin tinggi, menjadi isu yang sudah mirip telenovela. Dua isu it

  • 2 minggu lalu

    DPR Berikan Catatan Terkait Pelaksanaan Haji 2017

    Beritasumut.com-Meski dianggap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan haji tahun 2017 memiliki beberapa catatan. Satu di antaranya soa

  • http://ceritasumut.com/
    Copyright © 2010 - 2017 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.