Sabtu, 24 Februari 2018
  • Home
  • Peristiwa
  • NasDem Usul Pendidikan Formal Bukan Syarat Jadi Pejabat Publik
pilkada beritasumut.com

NasDem Usul Pendidikan Formal Bukan Syarat Jadi Pejabat Publik

Kamis, 07 Desember 2017 19:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com–Ketua Departemen Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan, pendidikan formal diusulkan tidak menjadi syarat bagi calon pejabat publik. Entah itu anggota DPR, menteri, kepala daerah, atau presiden sekalipun.  Pasalnya, menurut Willy, jalur yang ditempuh untuk menjadi pejabat publik adalah jalur politik.
 
“Pendidikan formal menjadi tidak penting untuk menduduki jabatan publik. Yang harus dilihat adalah rekam jejak dan integritasnya,” demikian ditegaskannya dalam diskusi 'Merumuskan Format Pendidikan Politik' yang digelar di Jakarta, pertengahan pekan ini.
 
Menurutnya, menjadi politisi itu tidak butuh gelar atau jenjang pendidikan yang tinggi. Dia menyatakan, secara pribadi dirinya tidak sepakat dengan anggota dewan yang melanjutkan studinya. “Itu kebutuhan untuk menjadi akademisi. Menjadi politisi itu yang penting keberpihakan. Buat apa melanjutkan studi? Lebih baik dia mencurahkan segala tenaganya untuk berkhidmat di DPR, buat para konstituennya,” tegas Willy kembali, Kamis (07/12/2017).
 
Menurut aktivis‘98 ini, salah kaprahnya politisi dan para pembuat kebijakan ini disebabkan keterjebakan mereka terhadap metode skolastik dalam pendidikan politik. “Akhirnya mereka terjebak dalam demokrasi Athenian. Politik seolah hanya milik para filosof saja seperti zaman Yunani kuno dulu,” imbuhnya.
 
Padahal, Willy melanjutkan, saat ini adalah era demokrasi deliberatif. “Ini biasa disebut dengan demokrasi gelombang ketiga. Dasar dari demokrasi ini adalah partisipasi publik,” tambahnya.
 
Akibat dari karakter elitis semacam ini, ruang politik dalam demokrasi representatif saat ini menjadi sekadar pemilu atau pilkada saja. Publik seperti tidak memiliki ruang politik lain. “Sudah waktunya kita meluaskan ruang politik tidak sekedar pemilu atau pilkada. Seorang kepala daerah bisa memasang APBDnya di ruang-ruang publik, entah itu masjid, taman, atau apapun. Jadi publik terlibat dalam kehidupan politik yang lebih luas,” tuturnya.
 
Demikian juga anggota DPR, kata Willy. Fungsi representasi semestinya bisa menjadi ruang pendidikan politik yang paling mengena. “Catatannya, jangan cuma bagi-bagi traktor kalau reses. Tapi sampaikan juga tentang pentingnya peraturan A, UU B, dan lainnya,” cetus Willy. (Rel)
T#g:Fraksi Nasdempejabat publikPendidikan FormalWilly Aditya
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Luthfi Andi Mutty: Polemik UU MD3 harus Jadi Pelajaran Bagi DPR RI

    Beritasumut.com-Meski telah disahkan, revisi UU MD3 menimbulkan polemik. Beberapa pasal dinilai publik terlalu berlebihan, khususnya dalam hak imun

  • 2 minggu lalu

    Johnny G Plate : Ini Sejumlah Cacat dalam Revisi UU MD3

    Beritasumut.com-DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sejumlah pasal dinilai cacat d

  • 2 minggu lalu

    Ekonomi Digital Jadi Pertimbangan UU Ketentuan Pajak Baru

    Beritasumut.com–Perkembangan ekonomi digital yang melanda dunia juga dirasakan Indonesia. Kondisi ini mendisrupsi pola-pola ekonomi tradision

  • 3 minggu lalu

    Choirul Muna : RUU PKS Jangan Tumpang Tindih dengan RKUHP

    Beritasumut.com-Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna meminta ormas-ormas keagamaan maupun pemerhati perempuan dan anak untuk memberikan masukan

  • 4 minggu lalu

    Divestasi Freeport Melalui Participating Interest Rio Tinto, NasDem Minta Pemerintah Hati-hati

    Beritasumut.com–Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menyatakan bahwa proses Divestasi Freeport menjadi ribet dan berbelit-belit. Bulan Agustus

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.