Peristiwa

Musda KNPI Sumut Versi Kongres Jakarta Berlangsung Ricuh


Musda KNPI Sumut Versi Kongres Jakarta Berlangsung Ricuh
A Chan
Ketua Panitia Pelaksana Musda KNPI Sumut versi Kongres Jakarta Marasutan Harahap.
Beritasumut.com - Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Sumatera Utara (Sumut) XIII versi Kongres Jakarta di Hotel Candi, Jalan Darussalam, Medan, berakhir ricuh, Sabtu (15/8/2015) sore.

Ratusan kader KNPI dari beberapa DPD Kabupaten/Kota di Sumut membubarkan pelaksanaan musda yang dituding ilegal tersebut.

Ketua Panitia Pelaksana Musda DPD KNPI Sumut versi Kongres Jakarta Marasutan Harahap nyaris menjadi bulan-bulanan ratusan kader KNPI yang mengamuk.

"Apa kau' Jangan kau pecah belah pemuda di Sumut ini ya," kata ratusan pemuda yang mendatangi lokasi musda.

Awak media yang melakukan peliputan kericuhan itu sempat dilarang. "Apa kalian rekam-rekam, jangan diliput," teriak para pemuda yang tampak beringas itu.

Situasi akhirnya dapat dikendalikan dan awak media diperkenankan mengambil gambar peristiwa kericuhan itu.

Sejumlah petugas Polsek Sunggal dan TNI yang mendapat informasi terjadinya kericuhan turun ke lokasi kejadian.

Petugas kemudian membawa Ketua Panitia Pelaksana Musda KNPI Sumut versi Kongres Jakarta Marasutan Harahap ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan.

Petugas kepolisian juga meminta musda dihentikan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Usai membubarkan pelaksanaan musda itu, para pemuda mencopot spanduk musda yang terpasang di depan hotel. Papan bunga ucapan selamat atas pelaksanaan musda juga diputar balik. 

Musda yang seyogiyanya digelar tersebut merupakan kubu KNPI versi Kongres Jakarta diketuai Fahh A Rafiq.

Sementara, yang melakukan pembubaran merupakan kader-kader KNPI Kongres Papua yang dipimpin Muhammad Rifai Darus.

"Yang jelas, sampai saat ini yang kami akui Kongres Papua, jadi jangan mereka datang mengobok-obok KNPI di Sumut ini," ujar seorang kader KNPI dari Sapma PP, Syaiful Sambas.

Sementara itu, pengurus DPD KNPI Medan Coky Aritonang mengatakan pembubaran dilakukan karena pelaksanaan musda tersebut tidak mendapat izin dan ilegal.

"Gak bisa dipertanggungjawabkan. Katanya kita diundang, rupanya gak ada diundang," jelasnya. (BS-001)

Tag: