Selasa, 20 Agustus 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Menteri PANRB: PNS Pelaku Tindak Pidana Jabatan Yang Sudah Inkrah Harus Segera Diberhentikan

Menteri PANRB: PNS Pelaku Tindak Pidana Jabatan Yang Sudah Inkrah Harus Segera Diberhentikan

Rabu, 06 Maret 2019 11:14:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kembali menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan agar segera diberhentikan.
 
Sikap tegas itu disampaikan Menteri PANRB Syafruddin melalui Surat Edaran (SE) Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Panglima TNI; 3. Kapolri; 4. Jaksa Agung; 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerianl 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 8. Para Gubernur; dan 9. Para Bupati/Wali Kota.
 
Dalam SE tersebut, Menteri PANRB menegaskan, sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri PANRB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 13 September 2018, PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.
 
“Pemberhentian sebagaimana dimaksud terhitung mulai tanggal ditetapkannya PTDH sebagai PNS,” bunyi poin nomor 2b. SE tersebut.
 
Dalam hal PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud namun yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin, menurut Menteri PANRB, keputusan penjatuhan hukuman disiplin harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.
 
Terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud, dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah SKB tanggal 13 September 2018 itu, menurut Menteri PANRB, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Dalam SE itu Menteri PANRB Syafruddin menegaskan, terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 
“Pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan paling lambat 30 April 2019, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala BKN dengan tembusan kepada Mendagri dan Menteri PANRB,” bunyi poin nomor 6 Surat Edaran tersebut, seperti dilansir setkab.go.id.
 
Tembusan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 itu disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Mendagri, Kepala BKN, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(BS01)
T#g:PNSdisiplin PNSSanksi PNStindak pidana
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

    Beritasumut.com-Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan huku

  • 2 minggu lalu

    Prajurit TNI dan PNS Kodim 0826/Pamekasan Terima Pelayanan Vaksin Hepatitis B

    Beritasumut.com-Hepatitis merupakan salah satu penyakit yang dinilai berbahaya. Pasalnya, selain mampu menghancurkan sel darah merah, hepatitis din

  • 2 minggu lalu

    Kemendagri Tampung Kajian Perbaikan Regulasi Pilkada Serentak dari Berbagai Daerah

    Beritasumut.com-Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) saat ini tengah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk mendapatkan masukan te

  • 4 minggu lalu

    Wapres: CPNS Harus Mau Ditempatkan di Mana Saja

    B-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan Presidential Lecture pada Pembukaan Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi sekitar 6.000 Calon Pe

  • 4 minggu lalu

    Langgar Netralitas, 991 ASN Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik

    Beritasumut.com-Meskipun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN harus menjalank

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.