Kamis, 30 Januari 2020
  • Home
  • Peristiwa
  • Mendagri Terus Ingatkan Kepala Daerah dan ASN untuk Hindari Area Rawan Korupsi

Mendagri Terus Ingatkan Kepala Daerah dan ASN untuk Hindari Area Rawan Korupsi

Rabu, 16 Oktober 2019 22:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terus mengingatkan kepala daerah dan ASN dalam berbagai kesempatan untuk menghindari area rawan korupsi. Hal itulah yang kembali dilakukannya dalam acara Sosialisasi Permendagri Nomor.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 
“Saya menitipkan, pahami dengan jelas khususnya teman-teman yang hadir, yang berkaitan dengana area rawan korupsi, yang menyangkut anggaran, jual beli jabatan, mekanisme jasa yang ada, perizinan, dana hibah dan dana bansos,” kata Tjahjo dilansir dari laman kemendagri, Rabu (16/10/2019).
 
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan melibatkan semua pihak untuk saling mengingatkan area rawan korupsi dan tidak terjebak pada penyalahgunaan wewenang.“Fungsi pencegahan ini sangat penting. Tolong pejabat politik dalam hal ini para kepala daerah, yang memahami konstruksi tata kelola pemerintahan di daerah adalah bapak/ibu sekalian, Sekda, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum, tolong selalu sampaikan informasi ini kepada kepada daerah,” ujarnya.
 
Ditambahkannya, Sekda yang melekat pada Kepala Daerah harus menjelaskan dan mengingatkan kepada daerah untuk mengikuti proses dan alur kerja yang sesuai regulasi agar tidak terjebak pada area rawan korupsi“Seharusnya Sekda-nya menginformasikan mana yang boleh mana yang tidak, ikuti proses dengan baik, sesuai hukum dan regulasi yang ada, karena Sekda ini melekat dengan kepala daerah, tolong untuk ingatkan,” imbuhnya.
 
Ia menuturkan, selama hampir lima tahun menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ia melakukan sosialisasi bersama KPK untuk melakukan pencegahan dan mengingatkan kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi.“Saya selama lima tahun ini, mayoritas hampir di 31 provinsi selalu hadir dengan Pimpinan KPK dengan Korsupgah yang sekarang ini menjadi Korwil untuk menjelaskan area rawan korupsi,” kata Tjahjo.
 
Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Tak hanya itu, peluncuran sistem informasi tersebut juga sebagai upaya keterbukaan informasi dan pecegahan korupsi di pemerintahan daerah.(BS09)
T#g:ASNKorupsiMendagriOTTPNSWali Kota Medan Kena OTT
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 10 jam lalu

    Kemenag RI dan KPK Perkuat Fungsi Pencegahan Korupsi

    Beritasumut.com-Kementerian Agama (Kemenag) RI, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk memperkuat fungsi pencegahan korups

  • 2 minggu lalu

    15 Personil KPK Rekonstruksi di Hotel Swiss Belinn Jalan Gajah Mada Medan

    Beritasumut.com-Sebanyak 15 personil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonstruksi kasus di Hotel Swiss Belinn Jalan Gajah Mada Medan.

  • 2 minggu lalu

    Korupsi DBH PBB Pemkab Labura dan Labusel, Poldasu Tetapkan 5 Tersangka

    Beritasumut.com–Kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu

  • 2 minggu lalu

    425 Lokasi Siap Laksanakan Seleksi CPNS

    Beritasumut.com-Mendekati pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang akan berlangsu

  • 3 minggu lalu

    Ini Pandangan Psikolog Irna Mianuli Terkait Plt Wali Kota Medan yang Hadiri Sidang Dzulmi Eldin di PN Medan

    Beritasumut.com-Direktur Minauli Consulting, Irna Minauli MSi menilai jika kehadiran Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dalam sidang lanj

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.