Jumat, 22 Februari 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Menag Pimpin Rapat Bahas Definisi Agama dan Penodaan Agama

Menag Pimpin Rapat Bahas Definisi Agama dan Penodaan Agama

Senin, 11 Februari 2019 22:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat membahas isu-isu keagamaan di Indonesia. Rapat dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan dihadiri sejumlah pejabat Kemenag di ruang rapat Menag, Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4, Jakarta Pusat, Senin (11/02/2019)."Rapat ini adalah tindaklanjut diskusi pada Jumat lalu (Majelis Risalah Jakarta)," ujar Menag.
 
Dalam paparannya, Menag Lukman mengungkapkan tentang perlunya aturan terkait persoalan penodaan dan penistaan agama. Aturan itu antara lain menjabarkan tentang definisi pokok agama, pengertian penistaan, siapa yang berhak menentukan suatu tindakan itu dianggap penistaan atau penodaan, siapa yang berhak menentukan batasan pokok ajaran agama, dan sebagainya.
 
"Problemnya ada kekosongan hukum dan norma yang mestinya menjadi acuan penegak hukum dari berbagai kasus baik itu penodaan agama, pelecehan agama dan penistaan agama yang hingga saat ini belum ada kejelasan hukum," kata Menag seperti dilansir dari laman kemenag.
 
Rapat pun kemudian mengerucut pada kemungkinan revisi terhadap undang-undang yang terkait dengan penodaan agama, khususnya UU PNPS tahun 1965 dan alternarif wadah hukum lainnya."Mungkinkah kita menjabarkan pasal 1 dan 4 terkait penafsiran pokok-pokok ajaran agama untuk menyempurnakan UU PNPS tahun 1965, atau mencari wadah hukum lainnya," sambung Menag.
 
Pada bagian akhir diskusi, Menag berharap ada tindaklanjut berupa draf rumusan dengan prioritas untuk membahas serta mendalami materi hukum untuk dikaji bersama termasuk dengan mengundang ahli hukum dan pakar."Ini bisa menjadi cara kita memberikan budaya hukum yang baik kepada masyarakat. Jangan sedikit-sedikit masyarakat mengadukan ke aparat penegak hukum, dan dulu tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dengan membuat batasan yang jelas, publik bisa diedukasi bahwa ada kepastian hukum," pungkas Menag.(BS09)
T#g:AgamaMenagpenodaan agama
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 21 jam lalu

    Berminat, Kemenag Akan Buka Seleksi Petugas Haji Kab/Kota Mulai 25 Februari Mendatang

    Beritasumut.com-Tahapan proses seleksi petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1440H/2019M segera dimulai. Direktur Bina Haji D

  • 3 hari lalu

    Kemenag RI Buka Program Beasiswa Santri Berprestasi Mulai 1 April 2019

    Beritasumut.com-Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama akan kembali membuka Program Beasiswa Santri Berp

  • 6 hari lalu

    ASN Kemenag Sumut Deklarasi Dukung Pemilu Damai Tahun 2019

    Beritasumut.com-Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut) mendeklarasikan sikap mendukung pemilu damai tahun 201

  • satu minggu lalu

    Menag Ajak Rohaniawan Buddha Isi Ruang Publik dengan Pesan Esensi Ajaran Agama

    Beritasumut.com-Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada segenap rohaniawan Buddha Indonesia untuk mengisi ruang-ruang publik da

  • satu minggu lalu

    Kemenag Usulkan 20.790 Formasi Tenaga Guru dan Dosen

    Beritasumut.com-Pemerintah akan membuka pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019. Sekjen Kemenag M Nur Khol

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.