Sabtu, 24 Agustus 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Menag Pimpin Rapat Bahas Definisi Agama dan Penodaan Agama

Menag Pimpin Rapat Bahas Definisi Agama dan Penodaan Agama

Senin, 11 Februari 2019 22:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat membahas isu-isu keagamaan di Indonesia. Rapat dipimpin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan dihadiri sejumlah pejabat Kemenag di ruang rapat Menag, Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4, Jakarta Pusat, Senin (11/02/2019)."Rapat ini adalah tindaklanjut diskusi pada Jumat lalu (Majelis Risalah Jakarta)," ujar Menag.
 
Dalam paparannya, Menag Lukman mengungkapkan tentang perlunya aturan terkait persoalan penodaan dan penistaan agama. Aturan itu antara lain menjabarkan tentang definisi pokok agama, pengertian penistaan, siapa yang berhak menentukan suatu tindakan itu dianggap penistaan atau penodaan, siapa yang berhak menentukan batasan pokok ajaran agama, dan sebagainya.
 
"Problemnya ada kekosongan hukum dan norma yang mestinya menjadi acuan penegak hukum dari berbagai kasus baik itu penodaan agama, pelecehan agama dan penistaan agama yang hingga saat ini belum ada kejelasan hukum," kata Menag seperti dilansir dari laman kemenag.
 
Rapat pun kemudian mengerucut pada kemungkinan revisi terhadap undang-undang yang terkait dengan penodaan agama, khususnya UU PNPS tahun 1965 dan alternarif wadah hukum lainnya."Mungkinkah kita menjabarkan pasal 1 dan 4 terkait penafsiran pokok-pokok ajaran agama untuk menyempurnakan UU PNPS tahun 1965, atau mencari wadah hukum lainnya," sambung Menag.
 
Pada bagian akhir diskusi, Menag berharap ada tindaklanjut berupa draf rumusan dengan prioritas untuk membahas serta mendalami materi hukum untuk dikaji bersama termasuk dengan mengundang ahli hukum dan pakar."Ini bisa menjadi cara kita memberikan budaya hukum yang baik kepada masyarakat. Jangan sedikit-sedikit masyarakat mengadukan ke aparat penegak hukum, dan dulu tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dengan membuat batasan yang jelas, publik bisa diedukasi bahwa ada kepastian hukum," pungkas Menag.(BS09)
T#g:AgamaMenagpenodaan agama
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • kemarin

    Prosesi Puncak Haji Lancar, Itjen Haji Sebut Manasik Perlu Diperkuat

    Beritasumut.com-Supervisor tim pemantau Inspektorat Jenderal Haji, M Thambrin mengatakan bahwa prosesi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan

  • 4 hari lalu

    Delegasi Amirul Hajj Usulkan Tahun Depan Buku Manasik Dilengkapi Panduan Perlindungan Jemaah

    Beritasumut.com-Delegasi Amirul Hajj Imam Addaruqutni mengusulkan agar di tahun mendatang, buku manasik dapat dilengkapi dengan panduan perlindunga

  • 7 hari lalu

    Seleksi Muktamar Pemikiran Santri Nusantara 2019 Dibuka Hingga 12 September

    Beritasumut.com-Dalam rangka memperingati Hari Santri 2019, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontre

  • 2 minggu lalu

    Sambangi BPJPH, Muhammadiyah Siap Berperan sebagai Lembaga Pengawas Halal

    Beritasumut.com-Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban (LPH-KHT) PP Muhammadiyah, Nadratuzzaman Hosen menyatakan pihakny

  • 2 minggu lalu

    PPIH Sebut 900 Petugas Haji Telah Diberangkatkan Menuju Arafah

    Beritasumut.com-Waktu menunjukkan pukul 00.30 Waktu Arab Saudi (WAS) ketika Kepala Bidang Transportasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Ase

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.