Selasa, 20 Agustus 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Lembaga Masyarakat Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik untuk Anak

Lembaga Masyarakat Harus Pertimbangkan Kepentingan Terbaik untuk Anak

Jumat, 19 April 2019 15:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Lembaga masyarakat harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu kode etik yang harus dipenuhi dalam lembaga masyarakat yang bergerak dalam isu anak. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendampingi daerah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan anak sehingga dapat terwujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
 
Demi mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan WVI.
 
“Banyak yang sudah dilakukan oleh WVI dan ini merupakan praktik baik dalam mendorong pemerintah setempat untuk selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Demi wujudkan perlindungan anak diperlukan kerja sama dari berbagai pihak termasuk lembaga masyarakat untuk membuat perubahan berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan tanpa membedakan agama, ras, etnis dan jenis kelamin."
 
"Program dan kegiatan yang WVI lakukan juga langsung dirasakan oleh keluarga-keluarga di akar rumput. Saya berharap WVI juga mampu mengaktifkan kembali program perlindungan anak yang ada di kampung-kampung. Kita juga harus memastikan bahwa anak-anak yang ada di kampung pun terlindungi,” papar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dilansir dari laman kemenpppa.go.id, Jumat (19/04/2019).
 
Sejak 2005 WVI telah bekerjasama dengan Kemen PPPA untuk membantu program yang berfokus pada anak dan banyak anak telah merasakan manfaat program pendampingan WVI. Berbagai program perlindungan anak dilakukan oleh WVI melalui pendampingan program perlindungan anak seperti pendampingan forum anak di wilayah dampingan WVI, advokasi dan sosialisasi tentang Perlindungan Anak di wilayah dampingan WVI, serta perlindungan anak berbasis masyarakat.
 
Ruang lingkup nota kesepahaman ini nantinya akan dilakukan di wilayah dampingan WVI tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Kegiatan akan dilakukan pada bidang penguatan kebijakan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan perlindungan anak, pendampingan aktivasi penyelenggaraan perlindungan anak, serta pengembangan dan penguatan peran pemerintah daerah, pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
 
Hingga 2018, terdapat 27 kabupaten/kota area program pelayanan WVI yang telah mendeklarasikan komitmennya menuju KLA, dan 9 kabupaten/kota lainnya tengah diupayakan advokasi menuju komitmen tersebut. “Memfasilitasi implementasi KLA di Indonesia merupakan salah satu komitmen WVI.
 
Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Kemen PPPA ini, kami berharap ruang untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah program pelayanan WVI dapat didukung penuh oleh Kemen PPPA. Kolaborasi dan kemitraan untuk bertukar ide juga dapat dilakukan dengan maksimal antara kedua belah pihak. Dengan demikian, kita dapat bergandengan tangan dan memiliki komitmen yang sama menuju Indonesia Layak Anak 2030,” ujar Direktur Nasional WVI, Doseba Sinay.
 
Sebagai langkah aksi nyata dari tindak lanjut nota kesepahaman, dalam waktu dekat Kemen PPPA bersama WVI akan menyelenggarakan Lokakarya Percepatan Perwujudan KLA di Kupang, NTT pada 28-30 Mei 2019.(BS09)
 
 
T#g:AnakLSM
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 21 jam lalu

    Terpisah dengan Orang Tua Saat Berburu, Anak 13 Tahun Dua Minggu Hilang di Hutan

    Beritasumut.com-Anggota TNI Batalyon Infanteri Mekanis Raider (Yonif MR) 411/Pandawa Kostrad) yang sedang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan

  • 22 jam lalu

    Kadinkes Sumut Proyeksikan Eliminasi Kasus Stunting Hingga 0%

    Beritasumut.com-Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara (Sumut) dr Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan, jika pihaknya akan mengambil langka

  • 2 hari lalu

    Bupati Langkat Perintahkan Kadis Kesehatan serta OPD Terkait Tangani Stunting

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA serius melakukan penanganan penurunan angka stunting, tujuannya untuk menyelamatkan generasi bangs

  • satu minggu lalu

    Pemko Medan Apresiasi Digelarnya Festival Kreativitas Anak Bangsa Provinsi Sumut Tahun 2019

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengapresiasi digelarnya festival kreativitas anak bangsa provinsi Sumut, sebab dengan adanya festiva

  • 2 minggu lalu

    Peduli Terhadap Nasib ADHA, Nawal Edy Rahmayadi Dinobatkan Sebagai Ibu Asuh ADHA

    Beritasumut.com–Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi dinoba

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.