Minggu, 22 September 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Kirim Surat Edaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Kekeringan

Kirim Surat Edaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Kekeringan

Kamis, 08 Agustus 2019 22:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah dalam hal ini Gubernur untuk menjaga pasokan air sebagai dampak kemungkinan terjadinya kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Permintaan ini disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran bernomor 365/7309/SJ tertanggal 1 Agustus 2019.
 
“Melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas perihal Antisipasi Dampak Kekeringan yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet, kami minta kepada seluruh Gubernur untuk memerhatikan dan melakukan beberapa langkah terkait antisipasi dampak kekeringan,” kata Tjahjo dalam surat edaran seperti dilansir dari laman setkab, Kamis (08/08/2019).
 
Hal-hal yang harus diperhatikan para kepala daerah akibat kemungkinan kekeringan berkepanjangan, menurut Mendagri, adalah pertama, Gubernur mengambil langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat sebagai antisipasi risiko dampak kekeringan di daerah.
 
Kedua, Gubernur mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akibat dampak kekeringan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polisi di wilayahnya, mengingat sebagian besar penyebab karhutla adalah disengaja atau ulah oknum masyarakat; Mempunyai pos anggaran rutin untuk mengantisipasi karhutla dalam APBD Provinsi yang ditampung dalam RKPD dan RPJMD.
 
“Mengalokasikan pendanaan tanggap darurat bencana dan kebakaran yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Mendahri dalam surat edaran itu.
 
Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan, bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 
“Sehubungan dengan hal beberapa hal tersebut, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap antisipasi dampak kekeringan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan,” pungkas Mendagari. (BS09)
 
T#g:CuacaHujanKekeringanMendagri
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Atasi Permasalahan Akta Kelahiran, Kemendagri Ciptakan Inovasi Supertajam

    Beritasumut.com-Dengan akta kelahiran, keberadaan dan status hukum seseorang diakui oleh negara. Bisa dibayangkan jika seorang anak tidak memiliki

  • 2 minggu lalu

    Aparatur Pemerintahan Diharapkan Pahami Permendagri No 130 Tahun 2018

    Beritasumut.com-Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra

  • 2 minggu lalu

    Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi, Ini Permintaan Mendagri kepada Kepala Daerah

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah pahami regulasi dan Undang-Undang. Dengan memahami dan patuh te

  • satu bulan lalu

    Hujan Deras di Kota Medan, Satu Pohon Tua Tumbang di Jalan Perpustakaan

    Beritasumut.com-Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Medan. Akibatnya, Minggu (18/8/2019) siang. Sejumah pohon yang sudah tua bertumbang

  • satu bulan lalu

    Sekjen Kemendagri Tegaskan Pemerintah Konsisten Memajukan Desa dan Kelurahan

    Beritasumut.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan pemerintah selalu berupaya untuk memajukan desa dan kelurahan, sepe

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.