Senin, 19 Agustus 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Ketua BIN Sumut: Oknum Kepsek Korupsi Dana Bos dan Lakukan Pungli Harus Dipecat

Ketua BIN Sumut: Oknum Kepsek Korupsi Dana Bos dan Lakukan Pungli Harus Dipecat

Rabu, 14 Agustus 2019 19:10:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS04
Beritasumut.com-Realita yang dihadapi masyarakat sangat ironis terhadap hak anak dalam pendidikan. Negara sudah menyiapkan dana untuk pendidikan anak, namun para oknum penyelenggara pendidikan baik di tingkat SLTP maupun SLTA /sederajat, selalu berupaya mencari keuntungan pribadi dalam bentuk pungutan liar (Pungli). Padahal, dalam Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 
Hakikat guru sebagai seorang pendidik sudah tidak lagi berada di koridornya. Sebab, banyaknya oknum pengusaha percetakan menawarkan iming-iming hadiah kepada para oknum kepala sekolah buku-buku LKS dan bahan ajar lainnya seperti buku mandiri untuk siswa/siswi di sekolah. Padahal, yang sebenarnya di sinilah dituntut kreativitas guru untuk membuat LKS kepada muridnya walaupun para siswa/siswi dibebankan biaya fotocopynya. Begitupun apabila pihak penyelenggara sekolah ingin mengadakan buku-buku LKS dan mandiri, uang yang disediakan negara masih mampu membiayai buku-buku tersebut.
 
Faktanya di Medan, ada sekolah SMP Negeri 6 Medan mampu membuktikan bahwa siswa/siswi sama sekali tidak dibebankan biaya apapun bahkan bagi siswa/siswi yang miskin mereka membantunya dengan maksimal, agar dapat menyelesaikan pendidikan tanpa harus beralasan tidak punya biaya artinya SMP Negeri 6 sempurna dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun.
 
Hampir seluruh SLTPS/SLTPN dan SLTAN/SLTAS di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan masih melakukan pungli kepada siswa/siswi melakukan menjuali buku-buku dengan dalih "Koperasi Sekolah" dan dalih uang "Komite Sekolah" padahal ada regulasi yang melarang hal tersebut. Sumbangan Orangtua murid dibolehkan, namun tidak boleh ditetapkan nilainya. 
 
Menanggapi fakta ini, Ketua Badan Investigasi Nasiona (BIN) Koordinator Wilayah Sumatera Utara Bung Jhoni Harahap SH kepada wartawan, Rabu (14/08/2019) meminta kepada Walikota Medan agar memecat seluruh oknum Kepsek SLTPN bermental Koruptor di Kota Medan yang menjual buku LKS dan buku bahan ajar lainnya, hingga dan menjual seragam sekolah. Dia juga meminta Kadis Pendidikan Kota Medan harus berkomitmen terhadap regulasi atau peraturan yang sudah ada terhadap larangan-larangan kepada pihak penyelenggara Sekolah SLTP baik negeri maupun swasta.
 
Menurutnya, seharusnya Dinas Pendidikan sudah 2 kali mengeluarkan surat edaran, agar penyelenggara sekolah mematuhi regulasi yang ada dan tidak boleh melakukan penjualan buku apapun di karenakan sudah ditanggung oleh dana BOS. "Begitu juga setingkat SLTAS/SLTAN komite dan pihak penyelenggara sekolah harus mendapatkan persetujuan rapat komite menggalang dana berbentuk sumbangan yang tidak mengikat. Tidak boleh berbentuk pungutan yang ditetapkan jumlah uangnya, artinya sumbangan sukarela," jelasnya.
 
Bung Jhoni menilai, sekolah-sekolah yang telah mengambil dana BOS, jangan lagi membebankan uang buku LKS dan buku bahan ajar lainnya kepada siswa. "Negara melalui dana BOS sudah menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000 per siswa SLTP tiap tahunnya. Untuk SLTAS/SLTAN sejumlah Rp 1.400.000 per siswa dala, setahun. Ini berdasarkan Permendikbud No 1 tahun 2018 tentang Juknis dana BOS, tambahnya.
 
Untuk itu, Bung Jhoni meminta kepada Kapoldasu dan Kajatisu agar lebih serius memeriksa sekolah pengguna dana BOS, baik berstatus negeri maupun swasta. Menindak dengan tegas para oknum Kepsek atau oknum penyelenggara sekolah yang terlibat. Atas dugaan mencurangi penggunaan dana BOS, serta yang melanggar regulasi/aturan terkait larangan menjual buku LKS dan kutipan uang mengatasnamakan komite yang notabene sudah dilarang  Negara. "Saya berharap agar seluruh kepala daerah ikut menjalani peraturan-peraturan melalui Kepala Dinas Pendidikannya agar mengawasi dan memonitoring jalannya dana BOS," tandas Bung Jhoni. (BS04)
T#g:BIN SumutDana BOSJhoni HarahapKetua BINSumutKorupsipungli
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

    Beritasumut.com-Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan huku

  • 2 minggu lalu

    Polres Langkat Launching Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten I Pemerintahan Abdul Karim menghadiri Launching Zona Integritas Polres Langkat men

  • 4 minggu lalu

    Diduga Korupsi Rp 10 Milyar, Lima Mantan Pejabat PDAM Tirtanadi Ditahan

    Beritasumut.com-Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang mengamankan lima orang tersangka kasus korupsi PDAM, Kamis (18/0

  • satu bulan lalu

    Indonesian Coast Guard Bentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar

    Beritasumut.com-Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang disingkat Bakamla RI atau Indonesian Coast Guard membentuk unit non struktural baru yan

  • 2 bulan lalu

    Tegur 11 Gubernur dan 80 Bupati, Mendagri Minta ASN Daerah Terlibat Korupsi Segera Diberhentikan

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Waliko

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.