Sabtu, 21 September 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Kepala Bakamla RI Courtessy Call ke Kemenkumham RI

Kepala Bakamla RI Courtessy Call ke Kemenkumham RI

Rabu, 07 Agustus 2019 23:10:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A Taufiq R, melakukan Courtessy Call ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang langsung disambut hangat oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly SH MSc PhD, di Gedung Imigrasi Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (06/08/2019).
 
Kedatangan Kepala Bakamla didampingi oleh Sestama Laksda Bakamla S Irawan MM, Plt Deputi Inhuker Laksma Bakamla Dade Ruskandar SH MH, Plt Deputi Jakstra Laksma Bakamla Drs Hariadi SH, Kasubdit HI dan PUU Bakamla Letkol Bakamla Hudiansyah Is Nursal SH MILIR, Kasi PUU Mayor Bakamla Muhamad Azhari SH, dan Staf TU Kepala Mayor Bakamla Lisa. 
 
Kunjungan kehormatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan situasi Bakamla RI/IDNCG saat ini dan mengharapkan dukungan Menkumham agar RUU Kamla dapat menjadi prioritas pembentukan di DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
 
Dikatakan oleh Laksdya Taufiq bahwa dalam Perpres 178 tahun 2014 menjelaskan tugas Bakamla RI salah satunya adalah mensinergikan penegakan hukum di laut dan mengemban fungsi Coast Guard dalam menjalankan tugas sebagai penjaga keselamatan laut (Maritime Safety), penjaga keamanan laut (Maritime security), dan komponen cadangan (komcad) pertahanan.
 
"UU Kamla dibentuk merupakan keniscayaan untuk memperkuat fungsi Coast Guard di Indonesia. Demokratisasi menginginkan penegakan hukum dilakukan oleh sipil, dalam hal ini oleh Coast Guard. Secara yurisdiksi internasional, saat ini dikenal hanya Navy dan Coast Guard. Ke depannya setelah UU Kamla ditetapkan DPR bersama Presiden, personelnya harus personel tetap dan institusinya harus independen," ujar Laksdya Taufiq.
 
Menkumham Yasonna H Laoly menyambut baik maksud kedatangan Kepala Bakamla RI beserta rombongan. Dia mengatakan akan memerintahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengusulkan RUU Kamla menjadi prioritas tahun 2020 dan disegerakan pembahasannya di DPR. Menurut Menteri Yasonna, penegakan hukum di laut idealnya hanya satu instansi, dengan model Single Agency Multi Task. "Terlalu banyak yang melakukan penegakan hukum di laut, kita buat komprehensif penataannya dan diintegrasikan," jelasnya, didampingi Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting SH MH. (Rel)
T#g:Bakamla RICourtessy CallIndonesian CostGuardKemenkumham RI
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • kemarin

    Bakamla Amankan Kapal Minyak SPOB di Sungai Musi Palembang

    Beritasumut.com-Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengamankan kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) yang diduga bermuatan solar (HSD) hasil oplosan

  • 3 hari lalu

    Keberhasilan Bakamla Berawal dari Dukungan Keluarga

    Beritasumut.com-Keberhasilan Bakamla berawal dari adanya dukungan keluarga dan keberhasilan seorang suami ada doa yang kuat dari istri.  

  • 2 minggu lalu

    Bakamla RI Gelar Latihan Teknik Fotografi Pemotretan dari Udara

    Beritasumut.com-Guna mempertajam kemampuan interpretasi atas foto udara yang akan diolah sebagai data intelijen, sejumlah awak pesawat dan personel

  • 2 minggu lalu

    Bakamla RI Rencanakan Bangun Pusdiklat

    Beritasumut.com-Bakamla RI menggelar Rapat Koordinasi diikuti puluhan personel Bakamla yang berkompeten dalam bidang pembinaan personel. Adapun tuj

  • 3 minggu lalu

    Bakamla RI Libatkan Unsur Zona Maritim Barat Latihan Bersama SEACAT 2019

    Beritasumut.com-Sejumlah personel Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) yang bertugas di wilayah Zona Maritim Barat mengikuti Latihan Bersama S

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.