Peristiwa

Kepala BPSDM Pemprovsu Bonar Sirait Tolak Anggapan Dirinya Dalang Kisruh Proses Diklat


Kepala BPSDM Pemprovsu Bonar Sirait Tolak Anggapan Dirinya Dalang Kisruh Proses Diklat
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Kepala BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemprovsu Bonar Sirait menolak anggapan kalau dirinya sebagai dalang kekisruhan sehingga proses diklat di OPD yang dipimpinnya tidak berjalan.
 
"Sampai saat ini kegiatan diklat masih terus berjalan. Saat ini masih berjalan pelatihan dasar (Latsar) kepada 1500-an lebih CPNS Kemenkumham. Kita juga telah selesai memberi pelatihan kepada 4000 Bidan Desa. Dan tahun ini kita targetkan seluruh bidan desa semua selesai mendapat pelatihan. Makanya saya heran soal kabar pelatih kita mogok itu. Tidak benar itu, semuanya tetap berjalan baik. Diklat tetap berjalan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (08/08/2018).
 
Begitupun Bonar Sirait tidak membantah kalau pihak Lembaga Administrasi Negara (LAN) belum menyelesaikan Sertifikasi Diklat PIM 3 dan PIM 4 akibat beredarnya informasi adanya kisruh di internal mereka."Makanya saya terus berusaha mendudukan persoalan yang ada termasuk mengundang rapat para Widyaiswara. Tapi mereka yang ribut itu tidak datang. Ini tentu menjadi evaluasi karena sebagai ASN tentu terikat dengan aturan yang ada," ujarnya lagi.
 
Sedangkan saat disinggung soal desakan pencopotan dirinya sebagai Kepala BPSDM karena dinilai gagal memimpin BPSDM Bonar pun enggan menanggapi lebih jauh."Kalau dibilang saya lamban, silahkan lihat kinerja saya. Diklat terus berjalan dan begitu juga pembangunan gedung kita. Jadi saya tetap fokus dan bertanggungjawab atas tugas saya," tegasnya.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz membuat rekomendasi atas kinerja buruk Bonar Sirait sebagai Kepala BPSDM.Muhri menjelaskan, permasalahan berawal saat 55 Aparatur Sipil Negara (ASN) BPSDM mengadukan pimpinannya ke Sekdaprov Sumut pada Maret lalu, terkait pembangunan masjid. Pembangunan Masjid dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan.Kemudian, 16 Widyaiswara melakukan mogok mengajar pada Mei 2018, diduga karena ada ketidakseimbangan dalam pembagian jadwal pengampu yang bersertifikat untuk mengajar, yang tidak memiliki sertifikat malah mendapat jadwal mengajar.
 
Terakhir, Diklat kepemimpinan 3 dan 4 tahun 2019 terancam tidak terlaksana karena akreditasi belum diperbarui. Lantaran, kisruh yang terjadi di BPSDM beberapa waktu lalu belum selesai."Karena terus menerus membuat kisruh dan masalah, Saya pikir Pj Gubsu harus berhentikan kepala BPSDM Pemprovsu dari jabatannya. Ambil alih pengelolaan BPSDM agar lebih baik dengan menunjuk plt kepala BPSDM yang baru," pungkas Muhri.(BS03)
 

Tag:Bonar SiraitDPRD SumutKepala BPSDM PemprovsuPemprovsu