Jumat, 20 September 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Kena OTT KPK, Bupati Labuhanbatu Juga Terancam Dicopot Sebagai Ketua PD Al Washliyah

Kena OTT KPK, Bupati Labuhanbatu Juga Terancam Dicopot Sebagai Ketua PD Al Washliyah

Jumat, 20 Juli 2018 20:35:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Sudah jatuh ketimpa tangga pula, pepatah ini seakan pantas disematkan kepada Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Setelah dibayangi pencopotan dirinya sebagai Ketua PDI Perjuangan, kini bupati yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga terancam dicopot dari Jabatannya sebagai Ketua PD Al Washliyah Labuhanbatu. 
 
Sekretaris PW Al Washliyah Sumut Isma Padli Ardya Pulungan saat dikonfirmasi tidak membantah perihal pencopotan tersebut.Begitupun,lanjut Isma Padli pihaknya saat ini masih menunggu laporan kepengurusan PD Al Washliyah Labuhanbatu."Sudah ada komunikasi dengan Pengurus Al Washliyah Labuhan batu. Rencananya besok mereka akan datang melaporkan terkait kondisi di sana," ujar Isma Padli melalui telepon selulernya, Jumat (20/07/2018). 
 
Dikatakan Fadli, setelah mendengarkan laporan dari para pengurus maka akan disikapi langkah apa yang akan diambil termasuk menunjuk Pelaksana Tugas (plt) Ketua Al Washliyah Labuhanbatu."Al Washliyah ini kan organisasi Islam tidak seperti Partai Politik. Kita dengarkan dulu informasi dari sana. Baru ditunjuk Plt-nya. Ya kalau kita pakai istilahnya bukan dicopotlah, tapi menunjuk Plt agar roda organisasi dapat berjalan baik," ujar Isma Padli.
 
Sebelumnya, PDI Perjuangan Sumut mengaku telah mengusulkan surat pemecatan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap sebagai Ketua DPC PDI-P Labuhanbatu ke DPP PDI-P. Tindakan ini merupakan sanksi tegas organisasi terhadap kader yang korupsi."Inikan OTT (operasi tangkap tangan), jadi kita tidak menunggu proses lagi. DPD PDI-P mengusulkan ke pusat untuk melakukan pemecatan. Sanksi organisasi adalah pemecatan," kata Sekretaris PDIP Sumut Soetarto kepada wartawan, Rabu (18/07/2018).
 
Menurutnya, PDI-P tetap komitmen dalam mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi."Komitmen ini selalu disampaikan oleh Ketua Umum Bu Megawati maupun Sekjen Mas Hasto. Terkait OTT yang lakukan KPK terhadap kader partai, maka DPD  mengusulkan ke pusat untuk melakukan pemecatan," katanya lagi.
 
Sebab, lanjutnya, bagi partai kader diminta membangun untuk kepentingan masyarakat dan vangsa bukan kepentingan kelompok maupun individu. "Tentu saja maka akan mendapatkan sanksi organisasi yaitu pemecatan, kita akan menggodok pergantian ketua DPC, terkait jabatan bupati kita serahkan kepada UU," ungkapnya seraya mengaku prihatin atas tertangkap tangannya Bupati Labuhanbatu tersebut.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap ditangkap KPK, Selasa (17/07/2018) lalu. ‎Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan Pangonal Harahap ditangkap dalam OTT di Jakarta."Saya pastikan ada lima orang yang diamankan sejauh ini. Jadi ada Bupati (Pangonal Harahap) tadi dibawa dari Bandara Soekarno Hatta," terang Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
 
Selain Bupati Pangonal Harahap yang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ada seorang lainnya yang juga diamankan di Jakarta dan dibawa ke KPK.Penyidik, kata Febri, juga menangkap tiga orang di Labuhanbatu, di antaranya pihak swasta. Sejauh ini, proses di Labuhanbatu maupun di Jakarta, berjalan dengan baik. Ada pihak swasta yang diamankan di Labuhanbatu dan sekarang dibawa ke Polres setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut.(BS03)
T#g:Al WashliyahAl-WashliyahBupati LabuhanbatuKPKOTTPangonal Harahap
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 jam lalu

    Lantik Bupati Labuhanbatu dan Asahan, Gubsu: Jangan Ingkari Sumpah Pelantikan

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe dan Bupati Asahan H Surya, sisa m

  • 5 hari lalu

    Plt Bupati Labuhanbatu Harapkan Petani untuk Berinovasi

    Beritasumut.com-Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe mengharapkan petani dan peternak untuk terus berinovasi. Masyarakat Labuhanbatu me

  • 6 hari lalu

    Poldasu Periksa Ajudan Wali Kota Terkait OTT Kasus Pungli di BPKAD Pematang Siantar

    Beritasumut.com-Rilan, yang disebut sebagai ajudan Wali Kota Pematang Siantar diperiksa Penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Kh

  • satu minggu lalu

    Terima DIM Revisi UU No.30, Presiden Jokowi: Independesi KPK Tak Boleh Terganggu

    Beritasumut.com-Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi) baru menerima Daftar Isian Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kom

  • 2 minggu lalu

    Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi, Ini Permintaan Mendagri kepada Kepala Daerah

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah pahami regulasi dan Undang-Undang. Dengan memahami dan patuh te

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.