Minggu, 21 April 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Kemendagri Kecam Berita Hoax Terkait Larangan Rapat di Hotel

Kemendagri Kecam Berita Hoax Terkait Larangan Rapat di Hotel

Selasa, 12 Februari 2019 22:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengungkapkan pernyataannya bahwa selama ini Kemendagri tidak pernah mengeluarkan kebijakan larangan rapat di hotel. Itu adalah berita hoax (bohong) dan mendiskreditkan lembaga kemendagri.
 
“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel, ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin dilansir dari laman kemendagri, Selasa (12/02/2019).  
 
Lebih lanjut, ia mengatakan bahkan seringkali rapat rapat Kemendagri dikarenakan melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar di Kemendagri maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah. “Termasuk kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada Senin dan Selasa (11-12 Februari 2019), Rapat Koordinasi jajaran Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulawesi Selatan," ungkapnya.
 
Jadi, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri. Pihak yang menyampaikan informasi tersebut telah menyebarkan berita bohong dan fitnah kepada lembaga Kemendagri. Dan yang bersangkutan tidak pernah melakukan konfirmasi.
 
Berkenaan dengan hal tersebut, secara kelembagaan Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi. Mendagri hanya memberikan arahan kepada staf internal kemendagri agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan Perda APBD sebagai respon atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu yang lalu.
 
“Aparat pemerintah daerah yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi rancangan perda APBD agar tetap dilaksanakan di kantor Kemendagri," terang Mendagri. 
 
Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa harus memperhatikan soal evaluasi rancangan perda APBD  adalah hal sensitif maka dilakukan terbuka dikantor dan hal tersebut dalam pengawasan KPK RI. Jadi arahan kepada aparat internal kemendagri untuk menyusun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.“Jadi, sama sekali tidak ada  larangan rapat-rapat di hotel. Kami sangat keberatan dengan penyebaran informasi yang tidak benar tersebut dan itu adalah  fitnah, berita bohong (Hoax)," ungkap Bahtiar.
 
"Demikian kami luruskan, mohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat agar masyarakat mendapat informasi.utuh dan lengkap.Setiap kebijakan yang hendak di keluarkan Kemendagri yang berkaitan dengan kepentingan publik selalu di komunikasikan dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Dan kami taat azas-azas penyusunan regulasi yang baik," sambungnya.
 
Bahtiar menambahkan, SOP proses penyusunan regulasi selalu ada forum antar kementerian lembaga untuk sinkronisasi  harmonisasi kebijakan sebelum diterbitkan. Dan untuk diketahui Mendagri Tjahjo Kumolo sangat memahami dan  taat azas bahwa setiap hal hendak menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga atau terkait kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah selalu dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Bapak Presiden RI dan Wakil Presiden RI.(BS09)
T#g:HoaxKemendagriMendagriRapat di Hotel
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Buat Layanan Chatbot Anti Hoaks, Kementerian Kominfo Terus Upayakan Perangi Hoaks

    Beritasumut.com-Dalam rangka meningkatkan upaya memerangi hoaks, kabar bohong, informasi menyesatkan dan ujaran kebencian, Kementerian Komunikasi d

  • satu minggu lalu

    Mendagri: Politik Uang dan Gerakan Serangan Fajar Harus Kita Lawan Bersama

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Tim Pemantauan Pemilu mendeteksi serangan Fajar yang mungkin terjadi di hari

  • satu minggu lalu

    Mendagri Beri Pembekalan Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Pemilu 2019

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan Pembekalan pada Tim Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Pemilu Serentak 20

  • 3 minggu lalu

    Kapuspen TNI Sebut Berita Hoax Bahayakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

    Beritasumut.com-Penyebaran informasi dan berita-berita bohong atau hoax melalui media sosial dapat menyebabkan perpecahan yang membahayakan persatu

  • 3 minggu lalu

    Jelang Pemilu 17 April, Jumlah Konten Hoaks yang Beredar Cenderung Meningkat

    Beritasumut.com-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat, menjelang hari pencoblosan 17 April 2019, jumlah hoaks, kabar bohong, be

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.