Selasa, 18 Juni 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Kemenag dan MUI Bahas Penyatuan Kalender Hijriyah

Kemenag dan MUI Bahas Penyatuan Kalender Hijriyah

Selasa, 21 Mei 2019 22:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumt.com-Kementerian Agama (Kemenag) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas rencana penyatuan kalender hijriyah dan moderasi beragama. Pembahasan ini dilakukan saat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersilaturahmi ke Kantor MUI, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 
 
Menag yang hadir didampingi Dirjen Bimas Islam Muhamadiyah Amin beserta jajarannya, Kepala Biro Humas Data dan Informasi Mastuki, serta Kabag TU Pimpinan Khoirul Huda, menyampaikan rencana penyatuan kalender hijriyah merupakan impian dari banyak kalangan umat muslim di Indonesia.
 
“Ini merupakan aspirasi dan kehendak banyak kalangan bagaimana kita bisa memiliki sebuah kalender hijriyah yg menyatukan kita. Khususnya dalam kita menjalani ibadah, terkait dengan penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah,” kata Menag dilansir dari laman kemenag, Selasa (21/05/2019).
 
Menag pun berharap agar MUI dapat menggelar halaqah dan mudzakarah untuk mengumpulkan para ahli falaq guna membahas hal tersebut. Menag menyampaikan Kementerian Agama akan memfasilitasi pelaksanaan mudzakarah tersebut.
 
Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang hadir menyambut Menag menyampaikan apresiasinya terhadap niat pemerintah tersebut. Proses ini menurutnya untuk melakukan penyatuan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Dalam penentuan awal bulan yang lazim dilakukan di Indonesia menggunakan wujudul hilal dan imkanur rukyat.“Kita mungkin tidak bisa menyatukan, tapi kita bisa lebih mendekatkan dua pendekatan yang ada ini,” ujar KH Ma’ruf Amin.
 
Sementara Sekjen MUI Anwar Abas menyatakan kesiapannya untuk sesegera melakukan mudzakarah. “Mungkin di bulan Juli atau Agustus mudzakarah dan halaqah yang dihadiri para ahli falaq, astronom dari ormas Islam dapat dilaksanakan,” tutur Sekjen MUI Anwar Abbas.
 
Menag mengatakan pemerintah optimis untuk melakukan penyatuan kalender hijriah, karena dua hal.  Pertama, karena selama ini Kemenag terus berdialog dengan ahli falaq, astronomi, dan banyak sekali kader-kader muda dari NU, Muhammadiyah, dan Ormas lain yang sangat menginginkan penyatuan ini. “Kedua, kami ingin menyelesaikan pendekatan ini dengan pendekatan ilmiah. Jadi biarkanlah ilmu yang menyelesaikan ini,” kata Menag.
 
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menyampaikan keinginan Kemenag untuk memasukkan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 yang tengah disusun oleh Bappenas. “Selama beberapa tahun terakhir, Kemenag secara serius telah menyampaikan wacana moderasi beragama ini,” jelas Menag.
 
MUI pun mendukung rencana memasukkan moderasi beragama dalam RPJMN. “Hal ini terkait dengan masa depan bangsa Indonesia. Kalau dalam Islam, namanya Wasathiyatul Islam fil Fikri wal harakat. Baik cara berpikir maupun gerakannya harus wasathiyah,” kata KH Ma’ruf Amin.(BS09)
 
T#g:Kalender HijriyahKemenagMUI
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    Beasiswa S2 Guru dan Calon Pengawas Madrasah dari Kemenag Sudah Dibuka

    Beritasumut.com-Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama membuka program Beasiswa Strata-2

  • 5 hari lalu

    Mengaku Bangga, Kapolrestabes Medan: Kerukunan Umat Beragama di Medan Harus Dipertahankan

    Beritasumut.com-Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto mengaku bangga, melihat kerukunan umat beragama di Kota Medan terjalin dengan bai

  • 2 minggu lalu

    Idul Fitri 1440 H Jatuh Pada Rabu 5 Juni 2019

    Beritasumut.com-Pakar astronomi dari Tim Falakiyah Kementerian Agama Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ket

  • 3 minggu lalu

    Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Syawal 1440H Pada 3 Juni 2019

    Beritasumut.com-Kementerian Agama (Kemenag) RI, melalui Ditjen Bimas Islam akan kembali menggelar sidang isbat (penetapan) awal bulan Syawal. Sidan

  • 4 minggu lalu

    Ali Taher: Pemerintah Harus Tinjau Pembagian Kloter Berdasarkan Wilayah

    Beritasumut.com-DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 131 tahun 2019 tentang

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.