Kamis, 22 Agustus 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Kejari Karo Imbau Pemberi Kerja Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

Kejari Karo Imbau Pemberi Kerja Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

Jumat, 05 Oktober 2018 10:56:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Kejaksaan Negeri Karo mengimbau kalangan usaha dan pemberi kerja mulai dari usaha mikro hingga usaha besar termasuk yayasan pendidikan, koperasi dan juga honorer daerah dan perangkat desa untuk memenuhi kewajiban, mendaftarkan seluruh tenaga kerja baik pekerja tetap,  pekerja harian, pekerja magang, pekerja kontrak  dan juga melunasi tunggakan  serta membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya sesuai peraturan yang berlaku.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Karo melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Taufik selepas acara sosialisasi Peraturan Perundangan  BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Karo, Kamis (04/10/2018).
 
Pada kesempatan tersebut, puluhan tenaga honorer yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karo menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti kepesertaan.
 
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Karo, terbukti cukup banyak pemberi kerja dari berbagai kalangan usaha yang masih belum melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan.
Para pekerja itu berada pada kegiatan seperti sekolah, para honorer di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, para pekerja di perusahaan, Koperasi, CV dan lembaga lembaga lain, dtemukaan belum melaksanakan kewajiban Undang undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 
“Pemerintah sendiri  juga harus memberikan keteladanan  dalam mendaftarkan para para honorer daerah, guru honor, para perangkat desa dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saya dengar pekerjaan konstruksi  yang menggunakan dana APBD / APBN,  dana APBDES, proyek swasta masih banyak belum mematuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Taufik.
 
Disebutkannya, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Karo dalam waktu dekat akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK).
 
“Kita akan panggil perusahaan yang melanggar aturan. Sebelum dipanggil, Kami imbau agar pemberi kerja  mematuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan juga mendaftarkan pekerjanya karena pada akhirnya perusahaan dan tenaga kerja lah yang akan diuntungkan dengan pendaftaran ini.
 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Karo Kabanjahe, Sanco Simanullang mengungkapkan, pihaknya akan segera  menyampaikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk melakukan tugas penagihan tunggakan iuran dan juga perusahaan atau lembaga yang masih belum memenuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. 
 
"Kami sudah menyurati melalui Surat Peringatan mulai dari Berastagi sampai ke Kabanjahe. Ratusan  surat sudah dilayangkan dalam bentuk  SP1 bahkan sebanyak 70 perusahaan sudah SP2, tinggal menyerahkan ke Kejaksaan jika belum memenuhi kewajiban dalam minggu ini,” jelas Manullang.
 
Ia berharap sebelum diserahkan kepada Kejaksaan perusahaan bersedia melunasi kewajiban membayar iuran, dan juga  mendaftarkan tenaga kerjanya.  "Kita tetap mengedepankan upaya persuasif, namun jika tidak, sanksi administratif seperti pencabutan ijin  merupakan pilihan terakhir,"  ungkap Sanco.
 
Berdasarkan undang-undang Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar perusahaan yang menunggak iuran BPJS diancam delapan tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp1 miliar.(rel)
T#g:BPJSBPJS KaroBPJS Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Walikota Medan Minta Pembayaran Klaim Pelayanan kesehatan Warga Miskin Tepat Sasaran

    Beritasumut.com-Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Kota Medan meminta pembayaran Klaim Pelayanan kesehatan Warga Miskin dan

  • 2 bulan lalu

    Rapat Bersama BPJS, Wali Kota Medan: Penerima BPJS PBI adalah Fakir Miskin dan Masyarakat Tak Mampu

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Ir H Wiriya Alrahman MM memimpin Rapat Pembahasan Kepesertaan BPJS Pem

  • 3 bulan lalu

    Selama Libur Lebaran, BPJS Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima

    Beritasumut.com-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Johana, memastikan akan tetap memberikan layanan yang prima terhadap pe

  • 3 bulan lalu

    Bupati Langkat Beri Dukungan Penuh dan Ajak Masyarakat Sukseskan Program JKN-KIS

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberi dukungan penuh serta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Langkat untuk menyuksekan

  • 6 bulan lalu

    Maksimalkan Kepesertaan JKN, Pemkab Pakpak Bharat Jalin Kerjasama dengan BPJS Cabang Kabanjahe

    Beritasumut.com-Guna memaksimalkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Pakpak Bharat, Pj Bupati Pakpak Bharat Dr H

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.