Sabtu, 07 Desember 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Kejari Karo Imbau Pemberi Kerja Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

Kejari Karo Imbau Pemberi Kerja Penuhi Hak BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja

Jumat, 05 Oktober 2018 10:56:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Kejaksaan Negeri Karo mengimbau kalangan usaha dan pemberi kerja mulai dari usaha mikro hingga usaha besar termasuk yayasan pendidikan, koperasi dan juga honorer daerah dan perangkat desa untuk memenuhi kewajiban, mendaftarkan seluruh tenaga kerja baik pekerja tetap,  pekerja harian, pekerja magang, pekerja kontrak  dan juga melunasi tunggakan  serta membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya sesuai peraturan yang berlaku.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Karo melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Taufik selepas acara sosialisasi Peraturan Perundangan  BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Karo, Kamis (04/10/2018).
 
Pada kesempatan tersebut, puluhan tenaga honorer yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karo menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti kepesertaan.
 
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Karo, terbukti cukup banyak pemberi kerja dari berbagai kalangan usaha yang masih belum melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan.
Para pekerja itu berada pada kegiatan seperti sekolah, para honorer di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, para pekerja di perusahaan, Koperasi, CV dan lembaga lembaga lain, dtemukaan belum melaksanakan kewajiban Undang undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 
“Pemerintah sendiri  juga harus memberikan keteladanan  dalam mendaftarkan para para honorer daerah, guru honor, para perangkat desa dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saya dengar pekerjaan konstruksi  yang menggunakan dana APBD / APBN,  dana APBDES, proyek swasta masih banyak belum mematuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Taufik.
 
Disebutkannya, BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Karo dalam waktu dekat akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK).
 
“Kita akan panggil perusahaan yang melanggar aturan. Sebelum dipanggil, Kami imbau agar pemberi kerja  mematuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan juga mendaftarkan pekerjanya karena pada akhirnya perusahaan dan tenaga kerja lah yang akan diuntungkan dengan pendaftaran ini.
 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Karo Kabanjahe, Sanco Simanullang mengungkapkan, pihaknya akan segera  menyampaikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk melakukan tugas penagihan tunggakan iuran dan juga perusahaan atau lembaga yang masih belum memenuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. 
 
"Kami sudah menyurati melalui Surat Peringatan mulai dari Berastagi sampai ke Kabanjahe. Ratusan  surat sudah dilayangkan dalam bentuk  SP1 bahkan sebanyak 70 perusahaan sudah SP2, tinggal menyerahkan ke Kejaksaan jika belum memenuhi kewajiban dalam minggu ini,” jelas Manullang.
 
Ia berharap sebelum diserahkan kepada Kejaksaan perusahaan bersedia melunasi kewajiban membayar iuran, dan juga  mendaftarkan tenaga kerjanya.  "Kita tetap mengedepankan upaya persuasif, namun jika tidak, sanksi administratif seperti pencabutan ijin  merupakan pilihan terakhir,"  ungkap Sanco.
 
Berdasarkan undang-undang Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftar perusahaan yang menunggak iuran BPJS diancam delapan tahun kurungan penjara atau denda sebesar Rp1 miliar.(rel)
T#g:BPJSBPJS KaroBPJS Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Predikat Sangat Memuaskan, Kepala BPJamsostek Karo Sanco Simanullang Raih Gelar Doktor di USU

    Beritasumut.com-Setelah berhasil mempertahankan disertasinya pada  ujian promosi (Sidang terbuka) Doktor  USU di ruang  IMTGT USU Me

  • 3 minggu lalu

    Peringatan Hari Kesehatan Nasional, Sekda Provinsi Sumut Ingatkan Prioritaskan Stunting dan Jaminan Kesehatan

    Beritaumut.com-Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R Sabrina dan Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar menghadiri acara peringatan H

  • 3 minggu lalu

    BPJS Kesehatan Menunggak Rp 19 M ke RSUD Pirngadi

    Beritasumut.com-Pemko Medan meminta agar BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp.19 miliar. Sebab tunggak

  • satu bulan lalu

    Inilah Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan, Berlaku 1 Januari 2020

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dankesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan pe

  • 2 bulan lalu

    Bupati Karo Minta SKPD Optimalkan Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan

    Beritasumut.com-Bupati Karo Terkelin Brahmana meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan Pelaksanaan BPJS Ketenagaker

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.