Peristiwa

Kaji STDB, Dinas Pertanian Asahan Gelar Sosialisasi Tentang Perkebunan


Kaji STDB, Dinas Pertanian Asahan Gelar Sosialisasi Tentang Perkebunan
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Dinas Pertanian Kabupaten Asahan menggelar sosialisasi tentang perkebunan, terkait program pemerintah yakni STDBD (Surat Tanda Daftar Budi Daya) yang mengkaji tentang luasan perkebunan di bawah 25ha harus didaftarkan. Sosialisasi yang digelar di Aula Waterboom Ragil Tanjung Alam Kisaran, awal pekan kemarin, turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, UPT Pertanian, PPL, Koordinator BPP dan 137 peserta.
 
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Ir Oktoni Erianto MMA, dilansir dari Asahankab.go.id, Minggu (24/11/2019), mengatakan kegiatan ini berkaitan dengan Permentan No.5 tahun 2019 tentang tata cara Perizinan berusaha sektor Pertanian. "Di kesempatan ini, kita juga melaksanakan sosialisasi kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dari Dinas Pertanian bersama BNN Asahan. Tujuannya adalah untuk mencegah peredaran narkoba dilingkup ASN Asahan khususnya di Dinas pertanian Asahan," ujarnya.
 
Dia berharap, agar peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya seremonial saja. Mari kita ambil manfaat apa yang disampaikan pemateri nantinya, agar dapat diaplikasikan dalam lingkungan kerja masing-masing”, ungkap Kadis Pertanian.
 
Senada, Kepala BNNK Asahan Kompol B Sitompul SH dalam paparannya menyampaikan, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat, akurat dan efisien. "Kita mencegah, melindungi dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh Instansi Pemerintah dalam upaya tersebut, dengan mendorong Pemerintah Kabupaten untuk ikut menjadi pelaku P4GN," sebutnya.
 
Sedangkan Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Indra Gunawan Girsang STP MMA menyampaikan materi sosialisasi perkebunan terkait program pemerintah. "Guna mengatur dan membantu pertumbuhan perkebunan sawit milik perkebunan kecil seperti Petani, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan kebijakan bagi pemilik lahan sawit maksimal seluas 25 hektar, wajib memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)," paparnya.
 
Pentingnya STD-B bagi kepemilikan lahan kurang dari 25 hektar ini, sambungnya, diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018, tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B). “Harus diingat oleh Pemda bahwa pengurusan STD-B itu bukan bagian dari Dinas Perizinan, melainkan bagian pekerjaan dari Dinas Perkebunan atau Subdis Perkebunan yang ada di Dinas Pertanian di daerah,” katanya.
 
Dia mengatakan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak secara tegas menyebutkan, apakah pengurusan STD-B di bawah bidang perizinan atau bidang perkebunan di daerah. "Namun karena banyaknya keluhan mengenai hal ini, kita menilai sudah sangat pantas bila pengurusan STD-B ditempatkan di Dinas Perkebunan atau di Dinas yang ada Sub Perkebunannya," pungkasnya. (BS09)

Tag:AsahanPerkebunanPertanian