Sabtu, 18 Januari 2020
  • Home
  • Peristiwa
  • KPK Ikut Pantau Penyelesaian Tunggakan BPJS Pemerintah Daerah

KPK Ikut Pantau Penyelesaian Tunggakan BPJS Pemerintah Daerah

Kamis, 08 September 2016 21:14:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/BS03

Beritasumut.com-Komisi Pemberantasan Korupsi ikut memantau penyelesaian tunggakan iuran wajib BPJS Kesehatan dan Jamkesdda Pemerintah Daerah. Hal itu ditegaskan dalam acara Sosialisasi Program BPJS Kesehatan dan Penyelesaian Tunggakan Iuran Wajib Pemda serta Jamkesda periode tahun 2014, 2015, 2016 kepada Pemerintah Prov/kabupaten/kota se-Sumut di Bina Graha Jalan Diponegoro, Kamis (08/09/2016).

KPK dan BPJS  Kesehatan fokus terhadap 6 daerah, salah satu Sumut sebagai bagian dari tindak lanjut untuk melakukan fungsi pencegahan korupsi.Bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya BPJS Kesehatan dapat menyampaikan tembusan kepada KPK terhadap pelanggaran dan penyimpangan tunggakan. KPK dalam hal ini bisa  meminta data daerah untuk bisa melakukan konsolidasi.

Sekda Pemprovsu Hasban Ritonga dalam sambutannya mengatakan, dalam hal tunggakan ini, Provinsi Sumut berada di lima provinsi paling kecil tunggakannya di Indonesia. Namun, sebutnya, sekecil apapun tunggakan tersebut, apalagi untuk pelayanan kesehatan tentu tidak dibenarkan.

"Tunggakan kita sekarang ada 14 Miliyar lebih, tapi itu untuk seluruh Kabupaten/Kota. Sementara kalau untuk pemerintahan provinsi Sumut tidak ada tunggakan, kita dalam posisi lunas," jelasnya.

Hasban menambahkan, pihaknya akan segera mengevaluasi lalu menyurati kabupaten/kota agar segera membayar tunggakan tersebut. "Pemprovsu punya kewenangan untuk memberi teguran. Tapi kalau diabaikan, baru adan sanksi yang diberikan," tegasnya.

Kordinator Tim Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sumut, Adlinsyah Malik Nasution menyatakan, dirinya sudah meminta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk menyiapkan data terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dirinya berharap, sesegera mungkin tunggakan itu dapat diselesaikan, walaupun diakuinya perlu penganggaran.

"Tolong itu jadi perhatian la. Itukan kebutuhan dasar masyarakat, jangan ditunda-tunda. Apalagi jika sampai dipakai untuk kebutuan pribadi," imbuhnya.

Adlinsyah menyebutkan, Sumut jangan sampai seperti daerah lain yang katanya sudah menggunakan dana ini untuk kepentingan pribadi. "Kita berharap Sumut jangan sampai seperti itu lah," tandasnya.

Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS DR. dr. Bayu Wahyudi, SpOG, MHKes, MM (RS) mengatakan, dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, ada poin yang menyatakan kalau badan usaha/pemberi kerja, Pemkab harus melaksanakan program strategis nasional berdasarkan UU 45 dan Nawacita pada poin ke lima.

"Bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan ada sanksi, pertama administratif, sanksi hukum dalam hal ini kurungan penjara 8 tahun dan denda Rp 1 Milliar, sehingga program strategis nasional ini harus dilaksanakan," ujarnya.

Sedangkan dalam UU Otonomi Daerah tahun 2014, lanjutnya, Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada pimpinan Kabupaten/kota bila tidak melaksanakan upaya program strategis nasional berupa teguran tertulis sebanyak 2 kali, hingga pemberhentian selama 3 bulan dan secara permanen.

"Kita mengundang KPK sesuai MoU BPJS Kesehatan dengan KPK. Kita bersama-sama melakukan pencegahan. Namanya manusia pasti punya kelalaian dan godaan, maka perlu diingatkan. MoU dengan KPK untuk meningkatkan program yang berpihak pada rakyat," tambahnya seraya mengatakan, sudah ada komitmen dari kabupaten/kota di Sumut untuk membayar tunggakannya pada tahun 2017.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Divisi Regional I Sumut-Aceh, Ferry Aulia mengungkapkan, lebih dari 3 Kabupaten/Kota di Sumut menunggak iuran wajib Pemda dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada BPJS Kesehatan. Jumlahnya, sebut Ferry, mencapai hingga sebesar Rp 14,4 Miliyar.

"Yang menunggak di 2014 itu ada 14,4 Miliyar. Jumlahnya lebih dari 3 Kabupaten/kota. Namun yang paling besar itu adalalah Kabupaten Simalungun, yakni sekitar Rp 12 Miliyar," ungkapnya kepada wartawan, usai kegiatan sosialisasi.

Meskipun begitu, Ferry menjelaskan untuk tunggakan ditahun 2015 kemarin, utang pembayarannya saat ini sudah dibayarkan oleh Kabupaten/kota. Sedangkan, sesuai rencana, tunggakan pada 2014 tadi, akan dilunasi pada tahun 2017 mendatang.(BS03)

T#g:BPJSBPJS KesehatanBPJS Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    RSUD Pandan, Satu-satunya RS Pemerintah Tipe C se-Sumut Peraih Bintang IV dari KARS

    Beritasumut.com-Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menetapkan RSUD Pandan naik peringkat status Akreditasi menjadi Tingkat Utama atau rating Bint

  • 4 minggu lalu

    PP Nomor 82 Tahun 2019: Hak Menuntut Manfaat JKK Jadi 5 Tahun, Jaminan Kematian Jadi Rp 20 Juta

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan m

  • satu bulan lalu

    Tinjau RSUD Dr Pirngadi Medan, Plt Wali Kota Medan Minta Pelayanan Kesehatan Ditingkatkan

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi meninjau fasilitas kesehatan kelas tiga di RSUD Dr Pirngadi Medan,

  • 2 bulan lalu

    Predikat Sangat Memuaskan, Kepala BPJamsostek Karo Sanco Simanullang Raih Gelar Doktor di USU

    Beritasumut.com-Setelah berhasil mempertahankan disertasinya pada  ujian promosi (Sidang terbuka) Doktor  USU di ruang  IMTGT USU Me

  • 2 bulan lalu

    Peringatan Hari Kesehatan Nasional, Sekda Provinsi Sumut Ingatkan Prioritaskan Stunting dan Jaminan Kesehatan

    Beritaumut.com-Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R Sabrina dan Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar menghadiri acara peringatan H

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.