Selasa, 17 September 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Jaringan Mafia Pemalsuan Surat Tanah Grand Sultan di Tanjungmulia Hilir Berhasil Diungkap Poldasu

Jaringan Mafia Pemalsuan Surat Tanah Grand Sultan di Tanjungmulia Hilir Berhasil Diungkap Poldasu

Kamis, 27 Desember 2018 19:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com–Terbengkalainya proyek pembangunan tol Medan–Binjai akhirnya mengungkap fakta baru. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan grand sultan (sertifikat tanah) di Tanjungmulia Hilir. Keempat tersangka ini terdiri dari satu pengacara atas nama Afrizon dan tiga masyarakat sebagai ahli waris, masing-masing Tengku Awaluddin, Tengku Azan Khan dan Tengku Isywari.
 
Namun dalam gelar paparan, hanya menghadirkan dan melakukan penahanan terhadap tiga tersangka saja. Satu tersangka lainnya atas nama Tengku Azan Khan sedang mengalami stroke dan dirawat di rumah sakit. “Tol Medan-Binjai terkendala karena adanya gugatan perdata. Salah satunya menggunakan grand sultan palsu yang tidak terdata di BPN dan hanya foto kopi palsu. Surat dipalsukan, seolah-olah dikeluarkan oleh BPN,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, dilansir dari Tribratanews.sumut.polri.go.id, Kamis (27/12/2018).
 
Adapun modus yang dilakukan pengacara Afrizon, yakni mengubah isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No 598/12.71-300/VI/2016, tanggal 15 Juni dengan isi Grand Sultan No 254, 255, 256, 258 dan 259 yang sebelumnya memang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan. Namun, dari pernyataan Tengku Awaluddin dan Tengku Isywari, keduanya sama sekali tidak pernah melihat grand sultan tersebut.
 
Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Bambang Priono yang juga hadir dalam paparan, menjelaskan permasalahan tol Medan-Binjai belum dapat dituntaskan karena munculnya 11 gugatan perdata di pengadilan. “Yang digugat 16 hektare dengan meminta uang ganti rugi Rp 321 miliar. Saya sebagai ketua panitia pengadaan tanah. Kalau sempat ini loloskan, saya ikut menggembosi negara dan saya juga pasti akan ditangkap Pak Kapolda. Ini adalah program nasional,” kata Bambang.
 
Kini, proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai sudah dikerjakan sepanjang 22,825 kilometer, dan sisanya hanya 2,616 kilometer atau hanya 7,36 persen saja. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian mengatakan, laporan (LP) atas kasus ini diterima Polda Sumut pada bulan Oktober 2018. Di mana selang dua bulan proses penyidikan, para pelaku akhirnya dapat diamankan. Andi Rian menyatakan para pelaku membuat surat hak lahan yang disengketakan seolah asli dari BPN, agar dapat memperoleh ganti rugi.
 
Maka dari itu, keempat pelaku, ujar Andi Rian akan dipersangkakan dengan Pasal 263 dan 266 KUHPidana dengan ancaman 8 tahun. “Pemalsuan ini yang buat adalah pengacaranya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dapat kita lakukan tahap 1 dan kita sudah koordinasi dengan kejaksaan,” ujarnya.
 
Andi mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga ada kemungkinan dapat dikembangkan terhadap tersangka lainnya. “Masih ada 6 gugatan lagi kepada tim pengadaan tanah dengan motif grandsultan. Ini yang masih dipelajari,” katanya. Terpisah, Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono menambahkan, dalam luas lahan 800 meter yang disengketakan tersebut terdapat 459 Kepala Keluarga (KK) dengan 9 status hak milik.
 
Di mana terdiri dari 11 gugatan, dengan 5 perkara yang sudah selesai dan 6 lainnya masih dalam proses pengadilan. Sedangkan Afrizon sendiri mengaku, jika dirinya berjuang atas kepentingan ahli waris keturunan Sultan. Di mana sambungnya, tiga tersangka yang ditangkap bersama dirinya adalah para ahli waris Sultan Ma’moen Al Rasyid.
 
Namun Afrizon menolak memberikan keterangan lebih lanjut, dan menegaskan jika pihaknya akan membuktikan di persidangan. Meski ia juga mengakui jika dirinya belum pernah melihat Grandsultan yang dimaksud dalam kasus ini. “Nanti kita buktikan di persidangan, karena kasus ini perlu diuji. Pihak Polda silakan menyelidiki, tapi kalau saya berkomentar, takutnya nanti terjadi konflik perbedaan pandangan,” ujarnya.
 
Ahli Hukum Tanah Adat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Edy Ikhsan menegaskan tidak satu pun pelepasan tanah yang berada pada proyek pembangunan tol Binjai hingga Helvetia berdasarkan grand sultan. Jika pun memang berdasarkan grand sultan, maka dapat dipastikan palsu. “Pelepasan tanah dari Binjai-Helvetia berdasarkan pengetahuan hukum dan data-data yang saya miliki, hampir tidak boleh di daerah itu memiliki grand. Pada zaman kolonial, tidak ada grand karena di daerah itu tanah konsesi perkebunan tembakau,” kata Edy melalui sambungan telepon, Rabu (26/12/2018).
 
Tanah konsesi merupakan perjanjian jangka panjang selama 75 tahun yang dibuat Sultan Deli dengan pengusaha-pengusaha asing zaman dahulu. Oleh sebab itu, Edy yakin, sudah dapat dipastikan grand sultan diberikan kepada perseorangan. Sementara, konsesi diberikan kepada perusahaan. “Di atas tanah konsesi yang sudah diberikan hak konsensi, tidak akan ada yang namanya grand sultan. Saya bersedia dipanggil ke pengadilan untuk menjelaskan hal ini berdasarkan data. Saya bisa kasih tunjuk di daerah-dearah mana saja yang boleh ada grand sultan,” ujarnya.
 
“Fungsi BPN sudah betul melakukan verifikasi benar tidaknya sebuah dokumen hak atas tanah. Termasuk grand sultan yang merupakan salah satu surat tanah yang diberikan sultan deli pada masa kolonial,” ujar Edy. Edy menjelaskan, setelah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dikeluarkan, ada kewajiban agar seluruh pemegang hak termasuk grand sultan dikonversi menjadi sertifikat hak milik (SHM).
 
“Tapi, ada peraturan BPN yang mengatakan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengkonversi. Jadi, ketika terlambat memasukkan konversi masih bisa diterima,” katanya. Seluruh pencatatan berkaitan grand sultan, imbuh Edy, di dalam buku besar milik BPN dengan jelas tertera seluruh data-data grand sultan mulai nomor pertama dan terakhir. “Jadi kalau ada oknum yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen, sudah jelas mengandung unsur pidana. Walaupun nantinya harus ada pembuktian di pengadilan,” katanya.
 
Dijelaskannya, indikasi terjadinya pemalsuan berkas banyak terjadi karena Grandsultan yang kedua dibuat pada tahun 1930-an sudah distandarisasi dan dicetak tinggal memasukkan nama. “Jadi grand sultan yang pertama dibuat tahun 1910-an masih dalam tulisan. Jadi, banyak sekali form-form pada revolusi sosial pada tahun 1946 hilang dan terbakar. Itulah pada saat itu banyak form-form jatuh ke tangan orang yang kemudian seolah-olah asli. Dahulunya, grand sultan disimpan pada masing-masing kerapatan adat yang dimiliki kesultanan,” ujarnya.
 
Untuk membedakan grand sultan asli dan palsu merupakan tanggung jawab dari BPN melalui sosialisasinya mengenai kejelasan fisik mengenai surat-surat tanah model lama tersebut. Sebab, tidak semua masyarakat awam tidak paham betul struktur fisik grand sultan yang dituliskan dalam bahasa Arab Melayu. “Di BPN sendiri juga tidak terlalu banyak yang memahami dan mampu membaca grand sultan. Tapi, harus ada upaya dalam konteks yang lebih normatif mensosialisasikan tidak hanya diberi kepada masyarakat. Harus diberikan juga kepada notaris begitu juga dengan pengadilan. Yang paham asli atau palsu adalah BPN,” jelasnya. (BS04)
T#g:BPNGrand SultanMafia TanahPoldasutanah sengketaTanjungmulia Hilir
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Poldasu Periksa Ajudan Wali Kota Terkait OTT Kasus Pungli di BPKAD Pematang Siantar

    Beritasumut.com-Rilan, yang disebut sebagai ajudan Wali Kota Pematang Siantar diperiksa Penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Kh

  • 6 hari lalu

    Lahan Diserobot Mafia Tanah, Ahli Waris Minta Keadilan di Polrestabes Medan

    Beritasumut.com-Penyerobotan lahan dilakukan mafia tanah masih berlanjut di Kota Medan. Kali ini, selaku ahli waris lahan yang ada di Monginsidi 3

  • 2 minggu lalu

    Jadi Salah Satu Obvitnas, Polda Sumut Lakukan Mou dengan PT Inalum

    Beritasumut.com-Polda Sumut melakukan Penandatanganan Kesepahaman Bersama (Mou) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero di Aula Tribr

  • 2 minggu lalu

    Demo Masih Berlangsung, Polda Sumut Kirim 500 Personel Brimob ke Papua

    Beritasumut.com-Gelombang aksi demonstrasi masih terus dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat di Papua.Guna membantu upaya pemulihan di Papua, Kepolis

  • 4 minggu lalu

    Dirlantas Poldasu Kini Dijabat Kombes Pol Kemas Ahmad Yani

    Beritasumut.com-Kombes Pol Kemas Ahmad Yani resmi menjabat sebagai Direktur Lalulintas Polda Sumatera Utara (Poldasu) menggantikan Kombes Pol Yuli

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.