Peristiwa

Jabat Kadispora dan Ketua FORMI, Baharuddin Dinilai Rentan Salahgunakan Wewenang

Jabat Kadispora dan Ketua FORMI, Baharuddin Dinilai Rentan Salahgunakan Wewenang
BERITASUMUT.COM/IST
Baharuddin Siagian
Beritasumut.com-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut, Baharuddin Siagian kini juga menjabat Ketua Umum Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Potensi penyalahgunaan wewenang hingga konflik kepentingan pun terbuka lebar!
 
Diketahui, Baharuddin Siagian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua FORMI Sumut (2020-2025) pada Musyawarah Provinsi (Musprov) FORMI Sumut di Aula Disporasu, Kawasan Medan Estate, Sabtu (01/02/2020) lalu. Musprov tersebut dihadiri 26 pengurus induk organisasi olahraga masyarakat dan rekreasi.
 
FORMI sendiri merupakan induk organisasi setara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Meski sama-sama mengurusi pengembangan olahraga, namun kedua organisasi itu memiliki tugas berbeda. Jika KONI mengurusi pembinaan prestasi cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON), maka FORMI dikhususkan mengurusi pembinaan cabang-cabang olahraga rekreasi maupun tradisional.
 
Berdasakan bunyi dan penjelasan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Baharuddin merupakan Pengguna Anggaran (PA) di Dispora Sumut. Dari tangannya pula diatur pengalokasian dana pembinaan bagi KONI maupun FORMI Sumut.
 
Posisi Baharuddin sebagai PA sekaligus penerima dana pembinaan olahraga inilah yang kemudian dipandang membuka celah penyelewengan maupun konflik kepentingan. Posisi rangkap ini dipandang tak lazim, menurut sumber di lingkup pemerintahan."Itu makanya tak ada camat atau kepala dinas yang jadi ketua KNPI atau Karang Taruna. Sebab, kedua organisasi itu merupakan penerima dana pembinaan dari pemerintah," ujar sumber tersebut.
 
Terbukanya celah penyalahgunaan wewenang sekaligus konflik kepentingan atas posisi rangkap Baharuddin juga dikemukakan Pengamat Kebijakan Anggaran, Elfenda Ananda kepada wartawan, baru-baru ini. Karenanya, dia cukup menyesalkan keikutsertaan Baharuddin Siagian dalam pemilihan Ketua FORMI Sumut."Rangkap jabatan Kadispora sekaligus Ketua FORMI berpotensi menyebabkan penyimpangan anggaran ataupun pengelolaan anggaran yang buruk," tukas Elfenda.
 
Diurai Elfenda, organisasi pengguna APBD atau APBN secara norma akan bias bila dipimpin oleh pejabat yang mengatur pemberian dana. Eksekusi regulasi, termasuk besaran anggaran akan berpengaruh."Jika kondisi ini dibiarkan, maka organisasi tidak akan punya inovasi dan kreativitas. Karena organisasi ini nantinya akan diisi oleh orang-orang yang dianggap bisa dipercaya si kadis, termasuk juga para stafnya di Dispora," pungkasnya.
 
Di sisi lain, dalam posisinya sebagai Kadispora Sumut, Baharuddin Siagian juga terseret pusaran kasus korupsi Proyek Renovasi Lintasan Sirkuit Tartan Atletik PPLP Provsu. Proyek ini dibiayai APBD Sumut TA 2017 dengan pagu Rp4,79 miliar dan Baharuddin bertindak langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar lebih dari Rp1,5 miliar.(BS03)