Selasa, 10 Desember 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Irma Suryani Sebut Peredaran Obat Ilegal Perlu Dicari Solusi Komprehensif

Irma Suryani Sebut Peredaran Obat Ilegal Perlu Dicari Solusi Komprehensif

Senin, 09 Oktober 2017 19:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Anggota Komisi IX Fraksi Partai NasDem Irma Suryani mengaku geram terhadap peredaran obat ilegal yang semakin marak di beberapa daerah. Kekhawatiran Irma sampaikannya saat terkait terungkapnya 7 juta butir obat ilegal oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Minggu (08/10/2017).
 
"Aduh bisa rusak generasi masa depan kita ini. Sudah dihajar dengan zat adiktif (narkoba), sekarang diserang pakai obat ilegal yang disalahgunakan," ujarnya melalui siaran persnya, Senin (09/10/2017). 
 
Menurut Irma, menangani peredaran obat ilegal haruslah diselesaikan secara komperhensif serta menyeluruh. "Kasus peredaran obat ilegal ini harus di selesaikan secara komprehensif. Tidak bisa diselesaikan secara parsial per kasus," sambungnya.
 
Dia menambahkan, sinergitas antar masing-masing institusi terkait sangat diperlukan untuk membendung peredaran obat tersebut. Aparat hukum, BPOM dan Kementerian Kesehatan serta pemerintah daerah harus dalam satu kesatuan regulasi. "Izin apotek ada di Kementerian Kesehatan, sedangkan kontrol peredaran ada di BPOM. Semestinya jika terjadi kasus apotek menjual obat tanpa resep dokter atau ditemukan penyalahgunaan, harus diberi sanksi," kata Irma.
 
Dalam amatannya, kesatuan regulasi tersebut belum berjalan secara efektif khususnya antara Kemenkes dan BPOM. Dia menilai, di lapangan tidak ada sanksi tegas kepada apotek yang telah terbukti melanggar. Begitu pula di sisi penindakan, kondisinya menurut Irma sama saja. Sanksi hukum yang diberikan cenderung belum memberikan efek jera bagi pelaku atau farmasi ilegal. "Ya, dalam posisinya BPOM saat ini hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Kemenkes. Sanksi hukum oleh aparat tidak sesuai dengan UU, bahkan banyak juga pelanggar penggunaan zat berbahaya untuk makanan yang akhirnya lolos," ujarnya.
 
Oleh karena itu,  selain diperlukan sinergitas antar pihak terkait, Irma mengatakan siap mendorong DPR dan pemerintah untuk secara intensif membahas UU BPOM. "Kita pasti akan dukung UU ini,  agar tugas dan wewenang pengawasan BPOM semakin kuat. Mereka nantinya tidak hanya memberikan rekomendasi tetapi memiliki otoritas untuk melakukan sidak, sita dan sidik bersama dengan aparat keamanan dan hukum," pungkasnya. (Rel)
T#g:DPR RIDPR-RIFraksi NasdemIrma Suryaniobat ilegal
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Presiden Jokowi Berharap RUU KUHP dan Sejumlah RUU Lain Dibahas DPR Periode Mendatang

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunda menunda pengesahan sejumlah ranc

  • 5 bulan lalu

    Pemko Medan Minta Ada Penambahan Sekolah Negeri ke Komisi X DPR RI

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menerima kunjungan kerja Komi

  • 5 bulan lalu

    Ada Celah Hukum, DPR Tagih Pemerintah Ajukan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi

    Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri telah memperpanjang hak akses Astra terhadap data kependudukan RI yang telah dilakukan sejak tahun 2017. P

  • 5 bulan lalu

    Komisi V DPR RI Kunjungi Pelabuhan Belawan

    Beritasumut.com-Anggota Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Sigit Sosiantomo beserta rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara

  • 7 bulan lalu

    Ali Taher: Pemerintah Harus Tinjau Pembagian Kloter Berdasarkan Wilayah

    Beritasumut.com-DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 131 tahun 2019 tentang

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.