DPK HKTI Madina foto bersama dengan pengurus HKTI Sumut usai melakukan konsolidasi di Kantor HKTI Sumut. (Ist)
Beritasumut.com - Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan KerukunanTani Indonesia (HKTI) di Jakarta pada 8 April lalu, HKTI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Kabupaten Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPK HKTI) se-Sumut di Sekretariat HKTI Sumut, Medan, Senin (13/4/2015) lalu.
Dalam kesempatan itu Ketua HKTI Sumut Paulus Ronald Sinambela menyampaikan kepada pengurus DPK HKTI Kabupaten Madina yang diwakili M Yakub Hasibuan, Khoirul Anwar Siregar, Abdul Rozak Lubis, dan Adip Nasution bahwa untuk mensukseskan program hasil rakernas yakni harus meningkatkan spirit dan team work yang solid sebab HKTI ini adalah perjuangan mulia untuk membantu dan membela pahlawan yang terlupakan yaitu petani. Untuk itu di Tahun 2015 ini HKTI Sumut khususnya melahirkan slogan baru yakni "Gerakan Berterima Kasih".
"Gerakan Berterima Kasih adalah kita harus berterima kasih kepada petani di seluruh Republik Indonesia yang kita cintai ini khususnya masyarakat petani di Sumatera Utara dengan bentuk bergandeng tangan di semua lini untuk mensukseskan program nasional yaitu swasembada pangan," katanya.
Sementara Ketua HKTI Madina Muhammad Yakub Hasibuan didampingi Sekretaris Khoirul Anwar Siregar mengatakan, untuk menjalankan hasil Rakernas HKTI, pihaknya siap bekerja untuk petani. Pasalnya makmurnya petani khususnya di Madina adalah kesuksesan semua. Maka diharapkan Pemkab Madina bergandeng tangan dan dapat berkomunikasi dengan semua steakholder agar tujuan mulia ini terlaksana.
HKTI Madina siap bermitra dengan Pemkab Madina jika program dan pembangunan itu mengarah untuk memakmurkan petani dan siap ntuk menjadi garda terdepan untuk menentang jika kebijakan yang dilakukan merugikan petani.
Untuk itu DPK HKTI Madina segera membentuk dua tim, yaitu advokasi dan koperasi. Dengan adanya advokasi dan koperasi nantinya diharapkan petani dapat menyampaikan masalah-masalah yang timbul dan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku agar diproses sesuai ketentuan hukum, dan dengan adanya koperasi petani dapat penambahan modal dengan sifatnya meminjam untuk meningkatkan produktifitas hasil tani, pungkasnya. (BS-026)
