Jumat, 15 November 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Fraksi Demokrat Nilai Ranperda Pengawasan Pendistribusian LPG Penting

Fraksi Demokrat Nilai Ranperda Pengawasan Pendistribusian LPG Penting

Senin, 15 Oktober 2018 17:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS07

Beritasumut.com-Fraksi Demokrat DPRD Medan menilai pembentukan Perda Kota Medan tentang Sitem pengendalian dan pengawsan pendistribusian  tertutup Liguified Ptroleum Gas (LPG) tertentu di wilayah kota Medan sangat penting. Mengingat, keberadaan LPG merupakan salah satu aspek dan sangat mendasar soal kesejahteraan rakyat kecil.

"Oleh karenanya, ketersediaan LPG harus benar benar terjamin pendistribusiannya bagi masyarakat apalagi bahan LPG 3 kg adalah bahan bakar bersubsidi. Untuk itu, penyalurannya harus tepat sasaran  kepada warga miskin serta pengusaha mikro," ujar juru bicara fraksi Demokrat, Hendrik Sitompul ketika menyampaikan pandangan fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda tentang sistem pengendalian dan pengawasan pendistribusian LPG dalam rapat paripurna dewan, Senin (15/10/2018).

Pertimbangan lain, kata Hendrik, fakta di lapangan bahwa LPG 3 kg masih banyak dinikmati kalangan masyarakat kaya. Bahkan kata Hendrik, selama ini diduga ada oknum tertentu yang menyalagunakan LPG bersubsidi dengan pengoplosan LPG 3 kg ke 12 kg. Sehingga, masyarakat miskin kesulitan mendapat LPG dipasaran. Pada hal ketentuan sudah mengatur secara jelas bahwa ketentuan LPG tabung 3 kg hanya peruntukan bagi rumah miskin berpenghasilan rendah.

Terkait hal itu, Fraksi Demokrat DPRD Medan sangat sependapat  pembentukan Perda sistem pengendalian dan pengawasan pendistribusian. Hendrik berharap melalui Perda itu, Pemko Medan berkewenangan penuh mengawasi dan mengendalikan penyaluran LPG 3 kg.

Menurut Hendrik, kewenangan tersebut berdasarkan peraturan menteri ESDM NO 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. Menurut peraturan itu, Pertamina sebagai pengelola tata niaga LPG 3 kg tidak memiliki kewenangan untuk membatasi pembeliaan. Fungsi pebinaan dan pengawasan maupun kepatuhan tergadap HET serta kelancaran pendistribusian berada ditagan pemerintah.

Disampaikan Hendrik, Fraksinya berharaf pengajuan Ranperda hendaknya disertai dengan naskah akademis. Hal itu penting guna memberikan kajian terhadap rumusan masalah yang akan diatur sesuai peraturan perundang undangan. (BS07)

T#g:DPRD MedanElpiji BersubsidiFraksi DemokratGas ElpijiPertaminaRanperda LPG
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Hasyim dari Fraksi PDI-P Resmi Dilantik Jadi Ketua DPRD Medan

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Medan Masa Jabatan 2019-2024 berla

  • satu bulan lalu

    Nama-Nama Calon Pimpinan Definitif DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Telah Diumumkan

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH, dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri rapat paripurna

  • satu bulan lalu

    Orientasi dan Pembekalan Tugas Bagi Anggota DPRD Ditutup, Ini Harapan Pemko Medan

    Beritasumut.com-Kegiatan orientasi dan pembekalan tugas bagi para anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2019-2024 resmi di tutup Wali Kota Medan, Dr

  • 2 bulan lalu

    Tiga Pelajar Bawa Sajam dan Bom Molotov Saat Demo di Gedung DPRD Sumut Akan Dibina Polisi

    Beritasumut.com-Aksi demo pelajar pada Kamis (27/09/2019) dan Jumat (28/09/2019) di kawasan Gedung DPRD Medan dan Sumut Jalan Imam Bonjol yang memb

  • 2 bulan lalu

    Anggota DPRD Medan 2019-2024 Resmi Dilantik, Ini Harapan Walikota Medan

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Medan Masa Jabatan 2019-2024 berlangsung penuh kh

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.