Minggu, 22 September 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Fraksi Demokrat Nilai Ranperda Pengawasan Pendistribusian LPG Penting

Fraksi Demokrat Nilai Ranperda Pengawasan Pendistribusian LPG Penting

Senin, 15 Oktober 2018 17:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS07

Beritasumut.com-Fraksi Demokrat DPRD Medan menilai pembentukan Perda Kota Medan tentang Sitem pengendalian dan pengawsan pendistribusian  tertutup Liguified Ptroleum Gas (LPG) tertentu di wilayah kota Medan sangat penting. Mengingat, keberadaan LPG merupakan salah satu aspek dan sangat mendasar soal kesejahteraan rakyat kecil.

"Oleh karenanya, ketersediaan LPG harus benar benar terjamin pendistribusiannya bagi masyarakat apalagi bahan LPG 3 kg adalah bahan bakar bersubsidi. Untuk itu, penyalurannya harus tepat sasaran  kepada warga miskin serta pengusaha mikro," ujar juru bicara fraksi Demokrat, Hendrik Sitompul ketika menyampaikan pandangan fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda tentang sistem pengendalian dan pengawasan pendistribusian LPG dalam rapat paripurna dewan, Senin (15/10/2018).

Pertimbangan lain, kata Hendrik, fakta di lapangan bahwa LPG 3 kg masih banyak dinikmati kalangan masyarakat kaya. Bahkan kata Hendrik, selama ini diduga ada oknum tertentu yang menyalagunakan LPG bersubsidi dengan pengoplosan LPG 3 kg ke 12 kg. Sehingga, masyarakat miskin kesulitan mendapat LPG dipasaran. Pada hal ketentuan sudah mengatur secara jelas bahwa ketentuan LPG tabung 3 kg hanya peruntukan bagi rumah miskin berpenghasilan rendah.

Terkait hal itu, Fraksi Demokrat DPRD Medan sangat sependapat  pembentukan Perda sistem pengendalian dan pengawasan pendistribusian. Hendrik berharap melalui Perda itu, Pemko Medan berkewenangan penuh mengawasi dan mengendalikan penyaluran LPG 3 kg.

Menurut Hendrik, kewenangan tersebut berdasarkan peraturan menteri ESDM NO 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. Menurut peraturan itu, Pertamina sebagai pengelola tata niaga LPG 3 kg tidak memiliki kewenangan untuk membatasi pembeliaan. Fungsi pebinaan dan pengawasan maupun kepatuhan tergadap HET serta kelancaran pendistribusian berada ditagan pemerintah.

Disampaikan Hendrik, Fraksinya berharaf pengajuan Ranperda hendaknya disertai dengan naskah akademis. Hal itu penting guna memberikan kajian terhadap rumusan masalah yang akan diatur sesuai peraturan perundang undangan. (BS07)

T#g:DPRD MedanElpiji BersubsidiFraksi DemokratGas ElpijiPertaminaRanperda LPG
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Anggota DPRD Medan 2019-2024 Resmi Dilantik, Ini Harapan Walikota Medan

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Medan Masa Jabatan 2019-2024 berlangsung penuh kh

  • 6 hari lalu

    Anggota DPRD Medan Periode 2019-2024 Dilantik, 33 Orang Merupakan Wajah Baru

    Beritasumut.com-Senin (16/09/2019) di Gedung DPRD Medan Jalan Imam Bonjol sebanyak 50 Anggota DPRD Kota Medan periode 2019-2024 secara resmi akan d

  • satu bulan lalu

    Walikota Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Perda RTRW

    Beritasumut.com-Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH dihadiri Wakil Walikota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, menyampaikan Nota Pengantar R

  • 2 bulan lalu

    Ranperda Atas Pencabutan Perda Tentang Retribusi Izin Gangguan, Disetujui Pemko dan DPRD Kota Medan

    Beritasumut.com-Pemko Medan bersama dengan DPRD Kota Medan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan atas pencabutan Peraturan Da

  • 2 bulan lalu

    TNI dan PT Pertamina Jalin Kerja Sama Pengamanan Objek Vital Nasional

    Beritasumut.com-Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan PT Pertamina (Persero) menjalin dan melakukan kerja sama serta menandatangani Memorandum of Un

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.