Rabu, 22 Mei 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • FGD Tugas Perbantuan TNI kepada Polri dari Perspektif HAM Dibuka Kasum TNI

FGD Tugas Perbantuan TNI kepada Polri dari Perspektif HAM Dibuka Kasum TNI

Kamis, 14 Maret 2019 23:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) Tugas Perbantuan TNI kepada Polri dari Perspektif HAM, bertempat di Hotel Santika, TMII, Jakarta Timur, Kamis (14/03/2019).
 
Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP dalam sambutannya yang diwakili oleh Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk dengan beragam suku, ras, budaya, agama, dan golongan yang tersebar di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bisa dikatakan bahwa Indonesia sebagai Negara yang rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat berkembang menjadi konflik horisontal maupun vertikal. “Hal itu bisa terjadi apabila tidak diantisipasi secara dini oleh Tentara Nasional Indoneisa (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Stakeholders lainnya, serta seluruh komponen bangsa secara bersinergi, terintegrasi dan berkesinambungan,” katanya.
 
Panglima TNI mengungkapkan bahwa tugas perbantuan TNI kepada Polri ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Rule Of Engagement atau Aturan Pelibatan TNI, mengambil referensi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHP, KUHAP, Prosedur Tetap Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia tentang Penanggulangan Anarki, Hukum Humaniter, Protokol VII PBB tentang Prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, dan Resolusi PBB tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) bagi pejabat penegak hukum,” tuturnya.
 
Lebih lanjut dikatakan bahwa aturan pelibatan ini merupakan pedoman bagi prajurit dan satuan dalam melaksanakan tindakan polisional, agar dapat dijamin legalitasnya. “Setiap tindakan, prinsip proporsionalitas dan pembatasan harus dijunjung tinggi, dipatuhi, sehingga dapat meminimalisir dampak gangguan Kamtibmas, serta tercegahnya pelanggaran hukum. Perlu diketahui bahwa dalam tugas perbantuan TNI, apabila tidak diberikan lokasi obyek pengamanan khusus, satuan TNI mem-back up satuan Polri, hal ini yang sering berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan HAM,” pungkasnya.
 
Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu Asops Kapolri yang diwakili oleh Brigjen Pol Kusharyanto, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, Dirum HAM Kejaksaan Agung RI, Sidabutar, dengan penanggap utama Bapak Sulaiman Sujono Delegasi ICRC Indonesia, Ibu Indah dari Dir Ham Kemenlu RI dan Brigjen TNI Tudi Syamsir dari Kemenkopolhukam serta diikuti 90 peserta terdiri Pati Sahli, Asisten Panglima TNI dan perwakilan satuan TNI serta Polri. (Rel)
T#g:FGD TNIpanglima TNIPerbantuan TNI
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Panglima TNI: Keanekaragaman dan Kebhinnekaan Menjadikan Indonesia Negara Kuat

    Beritasumut.com-Keberagaman dan kebhinnekaan itu seharusnya disyukuri karena akan menjadikan Indonesia negara yang kuat dan lebih dari negara lainn

  • 5 hari lalu

    Panglima TNI Tinjau Latihan Pengamanan Tahap Penghitungan Suara Pemilu 2019

    Beritasumut.com-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP, didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito SE MM, Aslog Panglima TNI Mars

  • 7 hari lalu

    Kapolri dan Panglima TNI Safari Ramadan di Sumut

    Beritasuumut.com–Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengunjungi Kota Medan, provinsi Sumater

  • 7 hari lalu

    Panglima TNI dan Kapolri Safari Ramadhan ke Sumut, Walikota Medan Lepas Rombongan ke Lanud Soewondo

    Beritasumut.com-Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH, melepas keberangkatan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Po

  • 2 minggu lalu

    Panglima TNI Ikuti Raker Komite I DPD RI

    Beritasumut.com-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP, bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Perwakilan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kapolri

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.