Rabu, 12 Desember 2018
  • Home
  • Peristiwa
  • Dua Anggota DPRD Tapteng Terkait Kasus Tipikor, Masih Diburu Poldasu

Dua Anggota DPRD Tapteng Terkait Kasus Tipikor, Masih Diburu Poldasu

Selasa, 04 Desember 2018 19:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Usai menahan tiga Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) atas dugaan mark-up biaya perjalanan dinas, Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) kini memburu dua wakil rakyat lainnya berinisial AR dan SG.
 
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penyidik telah melakukan pencarian terhadap kedua anggota dewan tersebut untuk dibawa secara paksa, namun belum ditemukan. Sehingga petugas masih menyelidiki dimana tempat persembunyian AR dan SG. "Dua tersangka anggota DPRD Tapteng itu, AR dan SG sudah dua kali dipanggil, tapi tidak datang. Sudah dilakukan pencarian terhadap keduanya, tapi belum ditemukan," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (04/12/2018).
 
Tatan menjelaskan, sebelumnya, penyidik melakukan proses hukum terhadap lima anggota DPRD Tapteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan mark up atau fiktif perjalanan Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017 yang merugikan keuangan negara sekira Rp 655 juta lebih. "Sehingga, setelah sempat tidak hadir, kemudian dilakukan pemanggilan kedua kepada kelima tersangka pada Jumat (30/11/2018), dimana tiga diantaranya, yakni Julianus Simanungkalit, Jonia Silaban dan Hariono Nainggolan dibawa paksa dan dilakukan penahanan," jelasnya.
 
Tatan menyebutkan, kasus itu diselidiki Polda Sumut atas dasar laporan polisi nomor:LP/766/VI/2018/SPKT III tanggal 8 Juni 2018. Modus kelima tersangka yakni menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau dimark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis. "Kelima tersangka dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun," jelasnya. (BS04)
T#g:Biaya DinasDPRD TaptengKorupsiMark up Dinasperjalanan dinasPoldasuTipikor
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Komitmen Semua Lembaga, Pendidikan Antikorupsi Akan Diterapkan di Semua Jenjang Pendidikan

    Beritasumut.com-Komitmen bersama dari segenap lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di negeri ini kembali ditunjukkan oleh pemerintah.

  • 15 jam lalu

    Wagubsu Dukung Aksi Pencegahan Korupsi Nasional

    Beritasumut.com-Wakil Gubernur Sumatera Utara, Drs H Musa Rajekshah SH MH, mendukung rencana aksi strategi nasional yang diatur dalam Peraturan Pre

  • 17 jam lalu

    KUPT Disdik Labura dan 1 Oknum Lainnya Jadi Tersangka OTT Pungli

    Beritasumut.com-Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya hanya menetapkan dua orang sebaga

  • 18 jam lalu

    Poldasu Berhasil Bekuk Bandar Togel Omzet Rp 10 Juta Perhari di Bangun Purba

    Beritasumut.com-Unit VC Subdit III/Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara (Sumut) membekuk seorang bandar Judi T

  • 19 jam lalu

    Viral Video Penangkapan Anggota TNI Bawa Sabu di Tanjung Morawa, Poldasu: Lakukan Pemeriksaan Internal

    Beritasumut.com-Pasca viralnya video penangkapan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh personel Sat Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Lint

  • http://ceritasumut.com/
    Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.