Sabtu, 20 April 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Dua Anggota DPRD Tapteng Terkait Kasus Tipikor, Masih Diburu Poldasu

Dua Anggota DPRD Tapteng Terkait Kasus Tipikor, Masih Diburu Poldasu

Selasa, 04 Desember 2018 19:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Usai menahan tiga Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) atas dugaan mark-up biaya perjalanan dinas, Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) kini memburu dua wakil rakyat lainnya berinisial AR dan SG.
 
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penyidik telah melakukan pencarian terhadap kedua anggota dewan tersebut untuk dibawa secara paksa, namun belum ditemukan. Sehingga petugas masih menyelidiki dimana tempat persembunyian AR dan SG. "Dua tersangka anggota DPRD Tapteng itu, AR dan SG sudah dua kali dipanggil, tapi tidak datang. Sudah dilakukan pencarian terhadap keduanya, tapi belum ditemukan," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (04/12/2018).
 
Tatan menjelaskan, sebelumnya, penyidik melakukan proses hukum terhadap lima anggota DPRD Tapteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan mark up atau fiktif perjalanan Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017 yang merugikan keuangan negara sekira Rp 655 juta lebih. "Sehingga, setelah sempat tidak hadir, kemudian dilakukan pemanggilan kedua kepada kelima tersangka pada Jumat (30/11/2018), dimana tiga diantaranya, yakni Julianus Simanungkalit, Jonia Silaban dan Hariono Nainggolan dibawa paksa dan dilakukan penahanan," jelasnya.
 
Tatan menyebutkan, kasus itu diselidiki Polda Sumut atas dasar laporan polisi nomor:LP/766/VI/2018/SPKT III tanggal 8 Juni 2018. Modus kelima tersangka yakni menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau dimark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis. "Kelima tersangka dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun," jelasnya. (BS04)
T#g:Biaya DinasDPRD TaptengKorupsiMark up Dinasperjalanan dinasPoldasuTipikor
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • kemarin

    Amankan Aset Kelistrikan, PLN Kerjasama dengan Polda Sumut

    Beritasumut.com–Perusahaan Listrik Negara (PLN) bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara menandatangani perjanjian pengamanan inst

  • kemarin

    Patroli Cipta Kondisi Pemilu 2019, Kapoldasu dan Pangdam I/BB Kelilingi Kota Medan dan Binjai

    Beritasumut.com–Melaksanakan Patroli Pengamanan Cipta Kondisi Pileg dan Pilpres tahun 2019 pada Rabu (17/04/2019) kemarin, Kapolda Sumut Irje

  • kemarin

    Polri dan TNI Patroli Skala Besar, Pastikan Pemilu 2019 di Sumut Aman

    Beritasumut.com–Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Agus Andrianto menyebutkan situasi Kamtibmas di Provinsi Sumatera Utara pada saa

  • 3 hari lalu

    Tiga Jenderal Pimpin Patroli Malam Pam Pemilu Kota Medan

    Beritasumut.com-Tiga jenderal, masing-masing Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah, Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto, serta Danlantamal I Belawan L

  • 7 hari lalu

    Ruko Meledak di Jalan Kruing Medan, Kapoldasu: Siapapun Pelakunya Akan Ditindak tegas

    Beritasumut.com-Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menegaskan, sudah melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab kejadian ledakan gas di Jal

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.