Jumat, 23 Februari 2018
  • Home
  • Peristiwa
  • Dipaksa Pensiun Dini dan Setor Uang, Sejumlah Kepling di Kota Medan Mengadu ke Fraksi PAN
pilkada beritasumut.com

Dipaksa Pensiun Dini dan Setor Uang, Sejumlah Kepling di Kota Medan Mengadu ke Fraksi PAN

Rabu, 03 Januari 2018 22:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Sejumlah Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan mendatangi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Medan untuk melaporkan adanya oknum Kelurahan dan Kecamatan yang memaksa mereka pensiun dini. Padahal masa kerjanya belum berakhir. Selain itu mereka juga diintimidasi untuk membayar sejumlah uang Rp 5 sampai Rp 7 juta agar diangkat kembali menjadi Kepling. 
 
"Saya datang untuk mengadukan nasib saya. Masa jabatan saya habis bulan Mei mendatang. Tapi sekarang saya disuruh mundur, karena bagi siapa yang mau maju lagi harus setor uang," ujar salah seorang Kepling, Rabu (03/01/2018).
 
Menanggapi keluhan itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, Bahrumsyah mengatakan masa kerja Kepling berdasarkan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan oleh camat setempat. Sebagai contoh, masa kerjanya sampai 2018 atau 2019, maka Kepling itu akan diberhentikan di 2018-2019, walaupun usianya sudah 55 tahun. Hal itu dikatakan Bahrum sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepling.
 
"Ada Kepling yang dipaksa mundur oleh oknum kecamatan, setelah usianya 55 tahun. Katanya itu sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017 itu. Padahal di Perda itu masa kerja Kepling sesuai SK," jelas Bahrum yang juga menjabat sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan.
 
Dijelaskannya dalam pasal 25 Perda Nomor 9 Tahun 2017, disebutkan bahwa Kepala Lingkungan yang telah diangkat dan belum habis masa jabatannya sebelum berlakukan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya. "Jadi jelas, berdasarkan Perda itu, masa kerja Kepling berdasarkan SK. Saya bicara ini sesuai badan hukumnya," paparnya.
 
Terkait kondisi ini Bahrumsyah meminta agar inspektorat Pemko Medan memeriksa oknum kecamatan yang coba mengintimidasi Kepling, dengan memaksa mundur Kepling dari jabatannya dan memaksa Kepling untuk menyetorkan sejumlah uang. "Soalnya, ada juga Kepling yang melaporkan ke Fraksi PAN. Kepling itu dipaksa untuk menyetorkan uang Rp 5 sampai 7 juta. Itu jelas tidak dibenarkan. Soalnya, pengangkatan Kepling itu tanpa uang," ungkapnya.
 
Hal itu sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Perda Nomor 9 Tahun 2017, yang menyebutkan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat oleh Camat atas usulan Lurah, dengan memperhatikan sarana atau pendapat yang berkembang dari masyarakat setempat. "Tidak ada disebutkan dalam pasal itu bahwa pengangkatan Kepling harus memakai uang," tegasnya. (BS03)
T#g:DPRD MedanFraksi PANkeplingPemko Medanpungli
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 15 jam lalu

    Di Dispenda M Husni Tinggalkan Piutang, di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Juga Sama

    Beritasumut.com-Kinerja Kepala Dinas (kadis) Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan M Husni masih belum optimal. Berdasarkan data yang diperole

  • 21 jam lalu

    Pemko Medan Terima Kunjungan Kerja Dari Komisi B DPRD Kabupaten Sambas

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima kunjungan Kerja dari Komisi B DPRD Kabupaten Sambas.    Pimpinan beserta r

  • kemarin

    Bupati Batang Hari Berkunjung ke Kantor Walikota Medan

    Beritasumut.com-Wakil Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution M.i menerima kunjungan kerja Bupati Batang Hari H Syahirsah dan rombongan, di Kantor Wali

  • 3 hari lalu

    Kota Medan Tuan Rumah The 25th ASEAN-New Zealand Dialogue

    Beritasumut.com-Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menerima audiensi perwakilan dari Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) y

  • 7 hari lalu

    Urusan Hukum Kepala Daerah, Pemerintah Tak Ikut Campur

    Beritasumut.com-Maraknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Menteri Dalam Negeri (Kem

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.