Jumat, 22 November 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • DPRD Medan Gelar Seminar Tentang Hukum Alas Hak Tanah

DPRD Medan Gelar Seminar Tentang Hukum Alas Hak Tanah

Senin, 23 Juli 2018 20:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS07
Beritasumut.com-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, menggelar kegiatan Seminar sehari bertema 'Kepastian Hukum Atas Alas Hak Tanah yang Dimiliki Masyarakat' di hotel Garuda Plaza Medan, Senin (23/07/2018).
 
Kegiatan tersebut mengundang 50 anggota DPRD Medan serta sejumlah narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi diantaranya Prof Dr Syafruddin Kalo, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Ahmad Budinta Rangkuti.
 
Di tengah-tengah diskusi, Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu ikut memberikan kritiknya terkait judul seminar. Dimana, dalam tema yang diusung oleh Sekretariat DPRD Medan yakni 'Kepastian Hukum Atas Alas Hak Tanah yang Dimiliki Masyarakat'. Menurutnya, kata 'Dimiliki Masyarakat' mestinya diganti dengan frasa Dikuasai. Sebab, jika dari bahasanya bahwa kata Dimiliki itu berarti telah memiliki sertifikat. "Sementara kita ketahui bahwa masih banyak tanah yang 'dikuasai' oleh oknum. Untuk itu diperlukan pemahaman yang jelass kepada masyarakat," ujarnya.
 
Anggota Komisi D DPRD Medan, Ahmad Arif menyebut ada yang aneh dari kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan ketika memperpanjang hak penggunaan lahan (HPL). Menurut Arif, berdasarkan UU pokok agraria, HPL bisa diberikan dengan masa waktu 20 tahun. Namun, hari ini perpajangan HPL diberikan hanya 5 tahun dengan dalih sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri.
 
"Mana lebih kuat UU atau Permendagri," kata Arif saat seminar sehari dengan tema kepastian hukum afas alas hak tanah yang dimiliki masyarakat, di Hotel Garuda Plaza Medan, Senin (23/07/2018). Arif khawatir kebijakan tersebut menjadi masalah dikemudian hari.
 
Sementara itu salah seorang pakar yang menjadi narasumber, Syafruddin Kalo menilai lebih baik perpanjangan HPL hanya untuk 5 tahun. "Kalau terlalu lama berpotensi hilang," ujarnya. Secara hukum, Syafruddin mengaku posisi UU lebih kuat dibandingkan sebuah Permendagri. (BS07)

 

T#g:BPN MedanDPRD MedanHak TanahPemko MedanSekretariat DPRDSeminar Tanah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 jam lalu

    IPAL Komunal di Jalan Bromo Bakal Dikerjakan Tepat Waktu

    Beritasumut.com-Tidak ada lagi protes dari warga, proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Jalan Bromo Gang Panjang, L

  • 24 jam lalu

    Ketua KPU Medan Agussyah Damanik Audiensi ke Pemko Medan

    Beritasumut.com-Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik melakukan audiensi ke Kantor Wali Kota Medan, Kamis (21/11/2019). Kedatangan Ketua KPU Medan yang

  • 2 hari lalu

    Pemko Medan Gelar Seminar Prahasil Kebutuhan dan Pemanfaatan Fasilitas Umum

    Beritasumut.com-Pemko Medan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mengadakan Seminar Prahasil Kegiatan Kajian Kebutuhan dan Pemanfa

  • 3 hari lalu

    Bagian Umum Setdako Medan Musnahkan Arsip Inaktif

    Beritasumut.com-Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Alrahman MM menghadiri acara Pemusnahan Arsip Bagian Umum Sekretariat Kota Medan Tahun 2019 di Balai Ko

  • 4 hari lalu

    Kajari Belawan Baru Dilantik, Sambangi Plt Wali Kota Medan

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menerima audiensi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belawan yang

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.