Jumat, 06 Desember 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • Bupati Karo Perintahkan Seluruh Kades Tampung Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Desa pada APBDES 2019

Bupati Karo Perintahkan Seluruh Kades Tampung Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Desa pada APBDES 2019

Jumat, 21 Desember 2018 12:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Dalam rangka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Pemerintah Kabupaten Karo memerintahkan agar seluruh Kepala Desa menampung iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Anggaran Belanja Desa tahun 2019.
 
“Seluruh Desa agar menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD pada APBD Desa tahun 2019  dimana penahapannya sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Bupati Karo dalam amanah tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Corry Sebayang, pada acara Rapat Kerjasama Operasional yang berlangsung di Pendopo Rumah Bupati Karo  Kabanjahe, Kamis (20/12/2018).
 
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Abel Tarwai Tarigan, puluhan Camat dan ratusan Kepala Desa se-Kabupaten Karo.
 
Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan tampak hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karo Kabanjahe Sanco Simanullang dan sejumlah staf.
 
Dalam amanahnya,  Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Karo mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan  di wilayah hukum Kabupaten Karo.  Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Karo dan saat ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo  telah mempersyaratkan kewajiban BPJS dalam pengurusan izin usaha sebagaimana peraturan yang berlaku.
 
“Saya minta seluruh OPD melaksanakan Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimasing masing OPD termasuk bagi perangkat desa dan secara khusus tenaga honorer,” pungkas Bupati.
 
Dikatakan, pengguna anggaran di lingkungan SKPD agar mendaftarkan seluruh tenaga kerja Non PNS  baik pekerja tidak tetap  maupun pekerja harian lepas, termasuk pekerja borongan, pekerja waktu tertentu , perangkat Desa ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian.
 
“Dalam hal melaksanakan proyek pembangunan agar mewajibkan para penyedia jasa, kontraktor/pemborong dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan termasuk proyek yang didanai APBDES(ADD),” katanya sembari menegaskan agar BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai salah satu persyaratan pengurusan penerbitan izin  termasuk untuk IMB.
 
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandangangan Nota Kesepahaman BPJS Ketenagakerjaan Karo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosia Ketenagakerjaan.
 
“Inti nota kesepahaman adalah untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sosialisasi sosialisasi edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga ke desa desa,” ungkap Sanco Simanullang.
 
Kegiatan Rapat Kerjasama Operasional dirangkai dengan penyerahan santunan kematian almarhumah Dra Emrina Lubis  yang diterima ahli waris Pihri Hasibuan, guru di Yayasan Al Jamiatul Wasliyah dan dilanjutkan dengan sosialisasi program program BPJS Ketenagakerjaan, diskusi dan penandatangan rumusan rapat.(rel)
T#g:APDES 2019BPJSBPJS KaroBPJS Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Predikat Sangat Memuaskan, Kepala BPJamsostek Karo Sanco Simanullang Raih Gelar Doktor di USU

    Beritasumut.com-Setelah berhasil mempertahankan disertasinya pada  ujian promosi (Sidang terbuka) Doktor  USU di ruang  IMTGT USU Me

  • 3 minggu lalu

    Peringatan Hari Kesehatan Nasional, Sekda Provinsi Sumut Ingatkan Prioritaskan Stunting dan Jaminan Kesehatan

    Beritaumut.com-Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R Sabrina dan Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar menghadiri acara peringatan H

  • 3 minggu lalu

    BPJS Kesehatan Menunggak Rp 19 M ke RSUD Pirngadi

    Beritasumut.com-Pemko Medan meminta agar BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan kepada RSUD Dr Pirngadi Medan sebesar Rp.19 miliar. Sebab tunggak

  • satu bulan lalu

    Inilah Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan, Berlaku 1 Januari 2020

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dankesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan pe

  • 2 bulan lalu

    Bupati Karo Minta SKPD Optimalkan Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan

    Beritasumut.com-Bupati Karo Terkelin Brahmana meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan Pelaksanaan BPJS Ketenagaker

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.