Peristiwa

Bakamla RI - KLHK Sepakati Kerjasama Tegakkan Hukum Laut


Bakamla RI - KLHK Sepakati Kerjasama Tegakkan Hukum Laut
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Bakamla RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepakat untuk bekerjasama dalam penegakan hukum di laut. Diskusi Terbatas Bakamla RI dan KLHK ini digelar di ruang rapat pimpinan Markas Besar Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No.56, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (05/04/2019) kemarin.
 
Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A Taufiq R mengatakan, laut tidak bisa dipagari dan tidak bisa diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelejen yang akurat. "Bakamla yang mengemban fungsi Indonesian Coast Guard, sebagai penjaga keselamatan laut (maritime safety), penjaga keamanan laut (maritime security), dan fungsi sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pertahanan dalam aspek maritim (maritime defence), memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanat tersebut," tegasnya melalui siaran pers Bakamla RI, Sabtu (06/04/2019).
 
Menurut Kabakamla RI, Bakamla RI memiliki satuan kerja Unit Penindakan Hukum (UPH) tetapi tidak memiliki kewenangan penyidik. Sehingga melihat dinamika hasil tangkapan Bakamla yang berhasil menggagalkan penyelundupan kayu eboni di Surabaya beberapa hari lalu, mengarahkan pihaknya untuk dapat bekerjasama dengan KLHK dalam penyelesaian perkara. "Bakamla memiliki aset kapal di laut sedangkan KLHK memiliki kewenangan penyidikan. Sinergitas dan kerjasama inilah yang menjadi komitmen bersama dalam penegakan hukum di laut," sebutnya.
 
Sementara itu, Dirjen Gakkum LHK Rasio Ridho Sani kejahatan lingkungan hidup dan Kehutanan yang ditangani meliputi illegal logging, kejahatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, perambahan hutan, pencemaran limbah laut, kebakaran hutan dan tumpahan minyak. Disampaikannya juga harapannya agar melalui Bakamla segala bentuk kejahatan di laut dapat diatasi. "Kepercayaan dan sinergi yang kita butuhkan dalam membangun kerjasama ini. Selanjutnya, kerjasama ini akan diaplikasikan secara administratif melalui Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama," harapnya.
 
Hadir Direktur Jenderal Gakkum LHK Rasio Ridho Sani yang didampingi Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK Yazid Nurhuda disambut langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A Taufiq R. Turut mendampingi Plt Sestama Laksma Bakamla Eko Jokowiyono SE MSi, Plt Deputi Inhuker Laksma Dade Ruskandar SH MH,  Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Nursyawal Embun, dan Kepala Unit Penindakan Hukum (UPH) Laksma Bakamla Hariadi. (Rel)

Tag:Bakamla RIHukum LautKLHK