Selasa, 18 Juni 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Pakpak Bharat Gelar Kerjasama Operasional

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Pakpak Bharat Gelar Kerjasama Operasional

Senin, 12 November 2018 13:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakeraan Kantor Cabang Perintis Karo  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerjasama Operasional (KSO)  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, bertempat di Ruang rapat Kantor Bupati Pakpak Bharat di Panorama Indah Sindeka Salak, Kamis (08/11/2018).
 
Sebagaimana keterangan tertulis BPJS Ketenagakerjaan Karo, kegiatan tersebut  membahas sejumlah hal, diantaranya kepesertaan non aparatur sipil negara, honorer (tenaga harian lepas) dan perangkat desa pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, pekerja jasa konstruksi, pelayanan satu atap (PTSP), Peraturan Bupati, kerjsama dengan RSUD Pakpak Bharat dan sejumlah hal.
 
Bupati Pakpak Bharat  dalam sambutan dibacakan Sekretaris Daerah, Sahat Banurea SSos MSi,  mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan  di wilayah hukum Kabupaten Pakpak Bharat .
 
“Berdasarkan Instruksi Bupati Pakpak Bharat Nomor 460/0828/DSTT/VIII/2016 tentang Jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pakpak Bharat telah diinstruksikan kepada seluruh Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Pelaku Usaha Jasa konstruksi untuk melaksanakan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
 
Ditegaskan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menginstruksikan seluruh OPD melaksanakan 6 hal penting antara lain : Pertama, agar seluruh OPD dapat menganggarkan dan mendaftarkan tenaga honorer (Tenaga Harian Lepas) yang bekerja di pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  dan menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan termasuk bagi pejabat (Bupati/Wakil, DPRD, dan tenaga honorer) dalam P-APBD 2018 dan APBD tahun 2019  yang dikoordinir BPKAD.
 
Kedua, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di OPD dan ULP, yang melaksanakan proyek pembangunan Jasa Konstruksi agar mewajibkan para penyedia jasa, kontraktor/pemborong dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. 
 
Ketiga, agar menjadikan BPJS Ketengakerjaan sebagai salah satu persyaratan pengurusan penerbitan izin  termasuk untuk IMB di Dinas Perizinan.
 
Keempat, agar seluruh Kepala Desa, perangkat desa dan aparatur desa lainnya untuk di anggarkan dan didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
 
Kelima, meneruskan program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat khususnya pekera di Kabupaten Pakpak Bharat. 
Keenam, mengeluarkan Produk Hukum (Perbup, Instruksi, Edaran) sebagai dasar untuk dapat ditindaklanjuti di OPD.
 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga meminta agar Rumah Sakit Negeri Salak segera melaksanakan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami harapkan agar Rumah Sakit Salak dapat segera melayani seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan di Pakpak Bharat,” pungkas Sekda.
 
Sementara itu Kepala Seksi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Dairi Zulkarnain Harahap menyambut baik kegiatan kerjasama operasional BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. “Kami siap membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja di wilayah ini,” katanya.
 
Para pemberi kerja tidak dapat lagi mengabaikan hak hak jaminan sosial pekerja seperti jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua dan pensiun.
 
“Akan segera kita mintai keterangan dan jika memang terbukti melakukan pelanggaran maka peraturan yang akan menjawab apakah perbuatan pidana atau perdata kita lihat hasil pemanggilanya,” tegas Zulkarnain.
 
Sekedar Informasi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat terkena sanksi baik perdata mapun pidana.
 
Sebagai contoh apabila pemberi kerja telah memotong gaji karyawan dan tidak menyetorkanya kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara 8 tahun atau pidana denda paling banya 1 Milyar sesuai dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 pasal 18 dan 55.
 
Dalam kegiatan ini  turut hadir para Asisten Setdakab Pakpak Bharat , para Kepala OPD  dan  dari Kejaksaan Negeri Dairi. Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan hadir Asisten Deputi Direktur Wilayah Sumbagut yang diwakili Asisten Deputi Keuangan Rakesh Sitepu , Kepala Bidang Bukan Penerima Upah Cabang Medan Kota Inggrid Mayasari Ginting, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karo Sanco Simanullang dan sejumlah staf.
 
Kegiatan KSO ini menghasilkan sejumlah rumusan  diantaranya Badan Usaha  yang tidak melaksanakan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan  akan dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, perijinan terkait usaha, ijin yang diperlukan dalam mengikuti lelang, ijin penyedia jasa  pekerja buruh dan ijin operasional lainnya.(rel)
T#g:BPJSBPJS KaroBPJS Ketenagakerjaan
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Selama Libur Lebaran, BPJS Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima

    Beritasumut.com-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Johana, memastikan akan tetap memberikan layanan yang prima terhadap pe

  • 3 minggu lalu

    Bupati Langkat Beri Dukungan Penuh dan Ajak Masyarakat Sukseskan Program JKN-KIS

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberi dukungan penuh serta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Langkat untuk menyuksekan

  • 4 bulan lalu

    Maksimalkan Kepesertaan JKN, Pemkab Pakpak Bharat Jalin Kerjasama dengan BPJS Cabang Kabanjahe

    Beritasumut.com-Guna memaksimalkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Pakpak Bharat, Pj Bupati Pakpak Bharat Dr H

  • 4 bulan lalu

    DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Lakukan Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli

    Beritasumut.com-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang

  • 5 bulan lalu

    Regulasi Kemenkes Terkait BPJS Kesehatan, Pasien Bakal Dikenai Biaya Berobat

    Beritasumut.com-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengeluarkan regulasi terbaru dalam menyambut tahun kelima Program Jaminan Kesehatan Nasio

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.