Kamis, 21 November 2019

BPJPH Dibentuk, Fatwa Halal Tetap di MUI

Minggu, 20 November 2016 10:25:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Sertifikasi halal dari MUI.
Beritasumut.com-Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menjadi amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama.
 
Meski demikian, Sekjen Kemenag Nur Syam memastikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berperan penting dalam sertifikasi halal. "Peran MUI sangat besar karena fatwa datang dari MUI. Pemerintah hanya memfasilitasi pendaftaran dan fasilitasi mengeluarkan sertifikat. Itu saja," demikian penegasan Nur Syam dalam kesempatan live dialog interaktif di Radio Elshinta dilansir dari laman resmi kemenag.go.id, Minggu (20/11/2016).
 
Proses sertifikasi halal, menurut Nur Syam akan diawali dengan pemeriksaan data usulan dari industry yang dilakukan oleh BPJPH. Data usulan sertifikasi halal sebuah produk yang tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pengusul oleh BPJPH. Jika lengkap, maka usulan tersebut akan diteruskan kapada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
 
"Hasil pemeriksaan LPH, akan kita serahkan ke MUI. Dari sinilah kemudian fatwa halal didapatkan. Jika produknya dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan fatwa halal.Jadi fatwa halal tetap MUI. MUI yang mengeluarkan secara tertulis suatu produk dinyatakan halal. Dari MUI diserahkan ke BPJPH untuk kemudian dikeluarkan sertifikasi halal-nya," paparnya.
 
Selain fatwa halal, Mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini juga menegaskan bahwa MUI juga penilai petugas atau pihak yang bisa menjadi pemeriksa (penyelia) produk halal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). "MUI punya peran besar. MUI itu kan kumpulan ulama dari berbagai macam organisasi. Jadi pemerintah mempercayakan kewenagan halal pada MUI," ujarnya.
 
UU JPH memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas), perguruan tinggi keagamaan (PTK) maupun perguruan tinggi umum (PTU) untuk memiliki LPH. Lembaga ini dalam UU JPH memiliki peran penting karena perannya dalam memeriksa atau menganatomi kandungan sebuah produk guna. Namun demikian, mereka harus bekerjasama dengan MUI karena MUI lah yang berperan menentukan siap saja petugas yang berwenang memeriksa halal.
 
Mantan Dirjen Pendidikan Islam ini menambahkan, di beberapa negara, jaminan produk halal menjadi kewenangan pemerintah. Dengan BPJPH, pemerintah diharapkan hadir dalam memberi perlindungan kepada masyarakatnya terkait makanan, minuman, serta produk guna lainnya.
 
"Pemerintah harus hadir dalam JPH, karena persoalan halal ini menyangkut juga persoalan G to G (antar pemerintahan). JPH menyangkut persoalan perdagangan yang G to G sehingga pemerintah harus hadir di tengah perdagangan itu," terang Nur Syam sembari menandaskan bahwa BPJPH akan selalu bersinergi dengan MUI dalam menentukan kekhalanan sebuah produk. (BS02)
 
T#g:BPJPHHalalMUIMakananSertifikasi Halal
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Pemko Medan Apresiasi Seminar Tata Kota Islami dari MUI Medan

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengapresiasi digelarnya seminar Tata Kota Islami bertemakan Menatap Medan Islami City. Seminar yang

  • 4 minggu lalu

    Menkes Optimistis Bisa Menurunkan Angka Stunting

    Beritasumut.com-Meskipun masih harus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agusputranto optimistis

  • 4 minggu lalu

    MUI Sumut Terbaik Seluruh Indonesia, Gubernur Sebut MUI adalah Payung Umat

    Beritasumut.com-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara (Sumut) dinobatkan sebagai MUI terbaik di seluruh Indonesia. Kabar baik tersebut diinf

  • 2 bulan lalu

    Soal Regulasi Halal, Delegasi Uni Eropa Kunjungi BPJPH Kemenag RI

    Beritasumut.com-Delegasi Uni Eropa (European Union) berkunjung ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemena

  • 2 bulan lalu

    Polres Tobasa Damaikan Konflik Antara BPODT Dengan Masyarakat

    Beritasumut.com–Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo, menanggapi pemberitaan tentang adanya masyarakat yang mundur dari kesepakatan bersama BPODT

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.