Sabtu, 19 Oktober 2019
  • Home
  • Peristiwa
  • BKN Hitung Rekapitulasi Data Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu 2019 Lalu

BKN Hitung Rekapitulasi Data Pelanggaran Netralitas ASN Saat Pemilu 2019 Lalu

Jumat, 05 Juli 2019 21:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendata bahwa 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi / Kabupaten / Kota dengan 990 kasus per Januari 2018 – Maret 2019.
 
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan pelanggaran netralitas terbanyak dilakukan melalui media sosial. "Mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu,” ujarnya dilansir dari Setkab.go.id, Jumat (05/07/2019).
 
Selain aktivitas medsos, menurut Karo Humas BKN, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung Data pelanggaran ini akan terus bergerak seiring berjalannya rekapitulasi. Menindaklanjuti penyelesaian kasus netralitas tersebut, BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) mengajak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkolaborasi menuntaskan kasus netralitas ASN pasca pemilihan umum. “Kelima institusi ini akan bekerja sama merekapitulasi laporan netralitas ASN dan mengambil langkah penindakan terhadap ASN yang terbukti melanggar,” ujar Karo Humas BKN.
 
Mengawali kerja sama tersebut, BKN mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas antara laporan yang diterima oleh BKN dengan data pelanggaran yang dimiliki instansi masing-masing, khususnya pada aspek kesesuaian dengan database kepegawaian yang dikelola BKN. Rekapitulasi data pelanggaran netralitas ini berlangsung sejak 4 Juli 2019 hingga minggu kedua bulan Juli di Kantor Pusat BKN Jakarta. Sebelumnya BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran dengan KemenPANRB, Kemendagri, KASN, dan Bawaslu melalui sistem SIPENETRAL yang diluncurkan BKN untuk mempermudah sinergi kelima institusi.
 
Kasus netralitas ASN merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat. Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.
 
Penuntasan kasus pelanggaran netralitas ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang diemban Kedeputian Wasdalpeg BKN untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan kode etiknya dan menjaga netralitas dalam menjalankan perannya di Pemerintahan. “Untuk memastikan tujuan itu BKN tidak bekerja sendiri tetapi akan bersinergi dengan institusi terkait, baik di Pusat dan Daerah,” pungkas Karo Humas BKN. (BS09)
T#g:BKNHoaxnetralitas ASNPemilu 2019Pilpres 2019
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Dinas Kominfo Kota Medan Gelar FGD Penanganan Ujaran Kebencian dan Informasi Hoax

    Beritasumut.com-Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan menggelar Koordinasi Patroli Siber Focus Group Discuss

  • satu bulan lalu

    KPU Sumut Gelar Rakor Evaluasi Data Pemilih Pemilu 2019

    Beritasumut.com-Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Data Pemilih Pemilu 2019 diselenggarakan pada 12-13 September 2019 di Hotel Grand Mutiara, Berast

  • 2 bulan lalu

    Kemenkominfo RI Masih Blokir Akses Data di Papua dan Papua Barat

    Beritasumut.com-Masih tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis di Provinsi Papua dan Papua Barat,

  • 2 bulan lalu

    Berangkat dari Hoax, Sabri Gusmail dan Miyoshi Masato Pentaskan Karya Tari Filter

    Beritasumut.com-Berangkat dari kegelisahannya terhadap peredaran isu hoax yang marak terjadi, Seorang Koreografer, Seniman asal Aceh Sabri Gusmail

  • 2 bulan lalu

    Surat Edaran BKN: Plh atau Plt Dilarang Mengangkat, Memindah, dan Memberhentikan Pegawai

    Beritasumut.com-Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 30 Juli 2019 telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.