Peristiwa

BAP Ramadhan Pohan Masih Tunggu Pemeriksaan Stempel


BAP Ramadhan Pohan Masih Tunggu Pemeriksaan Stempel
BERITASUMUT.COM/IST
Ramadhan Pohan.
Beritasumut.com-Pelimpahan berkas perkara tahap pertama Ramadhan Pohan (RP) belum juga dilakukan. Penyidik Subdit II/Harta Benda, Bangunan dan Tanah (Hardabangtah) Polda Sumut masih menunggu hasil laboratorium Kriminal (Labkrim) pemeriksaan stempel.
 
"Hasil pemeriksaan stempel di Labkrim belum kita terima. Sehingga pelimpahan berkas perkaranya belum dilakukan setelah dikembalikan (P-19) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata Kasubdit II/Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sumut, AKBP Frido Situmorang, Senin (19/09/2016).
 
Menurutnya, hasil pemeriksaan stempel di Labkrim itu sangat penting, mengingat salah satu rekomendasi dan petunjuk Jaksa pada P-19 nya adalah pemeriksaan stempel tersebut meskipun ada petunjuk lainnya."Petunjuk jaksa itu banyak, tetapi semuanya sudah lengkap.Tinggal menunggu hasil pemeriksaan stempel saja di Labkrim, setelah itu berkasnya akan dilimpahkan kembali ke Jaksa," ujarnya.
 
Untuk kasus lainnya, sambung Frido, hingga kini Polda masih melakukan pendalaman meskipun sudah menetapkan dua tersangka, yakni RP dan Savita Linda Hora Boru Panjaitan. "Kedua laporan itu sudah menetapkan RP dan SLH Boru P sebagai tersangka atas dua laporan dari dua orang yang berbeda," sebutnya.
 
Sebelumnya, RP dan SLH Boru P ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp4,5 miliar dan Rp10,8 miliar berdasarkan laporan pengaduan Laurenz Henri Sianipar dan ibunya RH Boru Simanjuntak.
 
Di tempat terpisah, anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan meminta agar Polda Sumut tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum."Semua warga negara Indonesia itu harus diperlakukan sama dimata hukum.Sebagaimana disebut Equality Berfore The Law (persamaan hak di mata hukum). Tidak ada disebutkan warna kulit, agama, suku, kelas, pejabat dan lainnya," katanya.
 
Karena itu, sambung politisi PDI Perjuangan itu, Polda Sumut harus berperilaku adil. "Harus adil dong, jangan orang tertentu karena berasal dari keluarga yang berpengaruh di istimewakan sedangkan yang lain menjadi dinomor duakan karena tidak memiliki akses atau tidak berasal dari keluarga pejabat dan lainnya. Itu namanya aneh tumpul ke atas dan tajam ke bawah," pungkasnya.(BS04)
 

Tag: Polda Sumut