Kamis, 21 Maret 2019
  • Home
  • Pendidikan
  • Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru

Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru

Minggu, 17 Maret 2019 15:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Upaya Pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik terus ditingkatkan. Melalui pemberian tunjangan profesi guru (TPG) yang jumlah penerimanya terus meningkat, Pemerintah berupaya serius untuk meningkatkan martabat para guru, memajukan profesi guru, serta mendorong peningkatan mutu pembelajaran.
 
Pada tahun 2017, Pemerintah melalui transfer daerah menyalurkan Rp55,1 triliun kepada 1.310,7 juta guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), meningkat menjadi Rp56,9 triliun di tahun 2019. Sedangkan besar dana yang disalurkan Pemerintah melalui mekanisme dana pusat yang ditransfer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke rekening masing-masing guru non-PNS sebesar Rp4,8 triliun di tahun 2017, meningkat menjadi Rp5,7 triliun pada tahun 2019.
 
"Ini (TPG) adalah beban tetap yang dikeluarkan pemerintah. Dan akan terus dibayar sesuai dengan jumlah perkembangan guru yang punya sertifikasi dan punya hak untuk dibayarkan tunjangan profesinya. Dan jumlah ini terus naik," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didik Suhardi, seperti dilansir dari laman kemdikbud, Minggu (17/03/2019).
 
Di samping TPG, pemerintah juga memberikan tunjangan khusus guru (TKG) sebesar 1 kali gaji pokok yang dibayarkan kepada para guru atas pengabdiannya mengajar di daerah-daerah khusus. Jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2017 TKG yang disalurkan melalui transfer daerah sebesar Rp1,67 triliun (41.599 guru), kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp2,13 triliun (51.602 guru) dengan total dana sebesar Rp5,99 triliun sejak tahun 2017. Sedangkan TKG yang disalurkan melalui mekanisme dana pusat sejak tahun 2014 sebesar Rp1,34 triliun.
 
Pemerintah juga memberikan insentif kepada guru non-PNS yang belum tersertifikasi, dengan jumlah sebesar Rp422,32 miliar (untuk 117 ribu guru) di tahun 2017, dan Rp542,32 (untuk 150 ribu guru) di tahun 2018, dan Rp591,1 miliar (untuk 164 ribu guru) di tahun 2019. Bagi guru PNS yang belum mendapatkan sertifikat profesi, pemerintah memberikan tambahan penghasilan (tamsil) sejumlah Rp833 miliar di tahun 2016, Rp 1.217 miliar di tahun 2017, dan Rp795 miliar di tahun 2018.
 
Didik menjelaskan saat ini terdapat 3.017.296 guru di Indonesia. Sebanyak 2.114.765 berada di sekolah negeri, sedangkan 902.531 berada di sekolah swasta. Sebanyak 1.174.377 guru PNS baik di sekolah negeri maupun swasta telah tersertifikasi. Kemudian, sebanyak 217.778 guru non-PNS sudah tersertifikasi. "Yang belum ini kemungkinan mereka yang belum S-1. Ini sedang kita percepat," ujar Didik.
 
Setidaknya terdapat tiga macam tujuan rekrutmen guru yang dilakukan pemerintah. Pertama, untuk mengisi kekurangan guru-guru di sekolah. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan karena penambahan akses layanan pendidikan seperti penambahan unit sekolah baru. Yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan karena guru pensiun.
 
Penyelesaian persoalan status guru honorer kategori 2 (K2) menjadi salah satu prioritas pemerintah. Saat ini pemerintah menawarkan dua mekanisme rekrutmen guru yang diharapkan menyelesaikan persoalan guru honorer K2 secara bertahap. Selain seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru honorer K2 untuk dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).
 
Skenario pemenuhan kebutuhan guru telah dibahas pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan perhitungan efisiensi, serta dengan tetap mempertimbangkan proyeksi guru yang akan pensiun dan juga guru honorer K2, kebutuhan guru dikalkulasi sebanyak 707.324 guru. Didik menjelaskan bahwa perhitungan efisiensi dengan mendorong multi-grade dan multi-subject teaching.(BS09)
 
T#g:GurujokowiPemerintah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • kemarin

    Kemendagri Tegaskan Rencana Apel Pemerintahan Desa Bukan Inisiatif Pemerintah

    Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Konferensi Pers menanggapi munculnya kabar akan ada Apel Pemerintah Desa se-Indones

  • 2 hari lalu

    Resmikan Pengembangan Pelabuhan Sibolga, Jokowi Berharap Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengembangan Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara (Sumut) yang dikelola PT Pelabuhan Indonesi

  • 2 hari lalu

    Ke Sibolga, Jokowi Beri Bantuan Warga Terdampak Bom Sibolga

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke lokasi terjadinya ledakan bom dari rumah terduga teroris di Sibolga. &quo

  • 4 hari lalu

    Hadiri Temu Kader di Lapangan Merdeka Medan, Presiden Jokowi Minta AMPI Luruskan Berita Hoaks

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kader-kader Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) agar berani meluruskan fitnah, be

  • 4 hari lalu

    Mengaku Sedih dan Prihatin, Presiden Jokowi Hormati Proses Hukum KPK Kepada Romahurmuzy

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan Operasi Tangkap Tangan

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.