Pendidikan

Kemlu RI dan Dirjen Kerjasama ASEAN Gelar Konsultasi Publik tentang Isu Pekerja Migran Indonesia di Kampus USU


Kemlu RI dan Dirjen Kerjasama ASEAN Gelar Konsultasi Publik tentang Isu Pekerja Migran Indonesia di Kampus USU
BERITASUMUT.COM/BS02
Beritasumut.com-Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN menggelar Konsultasi Publik, bertema 'Isu Pekerja Migran Indonesia'. Hadir 5 Narasumber diantaranya, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kemlu, Riaz JP Saehu, Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Wahyuningrum, Direktur Kerja Sama Luar Negeri BNP2TKI Freddy Martin Panggabean, Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Muhammad Ali, Kepala Pusat Studi ASEAN (PSA)/Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Dr Jelly Leviza. 
 
Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Riaz JP Saehu menuturkan, konsultasi publik ini digelar selama dua hari, yaitu pada 22-23 April 2019 di Kota Medan. "Kita menggandeng Pusat Studi ASEAN Kampus USU untuk menggelar kegiatan ini. Konsultasi Publik ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman di masyarakat, dalam mewujudkan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang memperhatikan perlindungan dan pemajuan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Asia Tenggara," ujarnya kepada wartawan di Gedung Peradilan Semu FH USU, Kota Medan, Senin (22/04/2019) 
 
Riaz menjelaskan, saat ini pemahaman masyarakat Indonesia terkhusus provinsi Sumatera Utara tentang Masyarakat Sosial Budaya ASEAN ini masih rendah. "Maka dengan adanya Konsultasi Publik di USU ini, pemerintah berupaya mengimbau dan mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli dengan isu-isu yang ada di ASEAN. Salah satu yang paling banyak itu ya PMI. Karenanya, besok (Selasa, 23/04/2019) akan ada sosialisasi publik juga dengan segmen ASEAN Goes To School, yang melibatkan ratusan siswa SMA/sederajat. Terakhir ada peninjauan ke BBPLK, guna memantau secara langsung pemberian pelatihan kepada PMI," sambungnya.
 
Konsultasi Publik ini juga berperan sebagai Implementasi visi ASEAN 2025 yaitu 'Melangkah Maju Bersama', sambung Riaz. "Harapannya, pembangunan masyarakat ASEAN ini dapat meningkatkan kualitas hidup melalui kerjasama yang berorientasi pada rakyat, berpusat pada rakyat, dan digagas oleh rakyat. Sedangkan terkait peningkatan pelayanan dan keterampilan PMI, pemerintah merencanakan program Pre-departure Orientation dan reintegration program for returned migran workers," jelasnya.
 
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Luar Negeri BNP2TKI Freddy Martin Panggabean menuturkan, di hari pertama ini pihaknya telah melangsungkan Kuliah Umum di Kota Medan dengan melibatkan instansi BBPLK Medan, AICHR, dan Kampus USU. Kuliah Umum ini dibuka oleh Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu SH MHum. "Sumatera Utara ini provinsi yang cukup banyak PMI-nya di dunia, bahkan ada sampai ke 20 negara. Ada 6 kabupaten/kota terbanyak PMI dari Sumut diantaranya Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Sergai dan Kabupaten Batubara," katanya.
 
Ditambahkan Freddy, berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) per tahun 2017, Indonesia menjadi salah satu negara pengirim Pekerja Migran terbesar di ASEAN, dimana jumlahnya 1.490.768 jiwa yang mayoritas bekerja di sektor informal/domestik. "Data BNP2TKI tahun 2017, sebanyak 17.106 pekerja berasal dari Sumatera Utara, maka total PMI dari Sumut periode 2011-2017 sebanyak 97.556 pekerja," lanjutnya.
 
Freddy mengakui, sampai saat ini, jumlah PMI terbesar di ASEAN berada di negara Malaysia. "Kasus pengaduannya setiap tahun pun tercatat, mulai dari tidak adanya dokumen resmi, ingin pulang tak betah di negeri orang, gaji yang menunggak tidak dibayar majikan, gagal berangkat menuju negara tujuan, dan lain-lain. Adanya Konsultasi publik ini mengedukasi setiap elemen masyarakat untuk menyadari haknya sebagai warga negara ASEAN," pungkasnya. (BS02)

Tag:Fakultas HukumKemlu RIKonsultasi PublikMasyarakat ASEANPSA USUPekerja MigranUSU