Sabtu, 14 Desember 2019
  • Home
  • Pendidikan
  • Di Luar Dana Transfer Daerah, Anggaran Urusan Pendidikan di Sumut Belum Capai 20 Persen

Di Luar Dana Transfer Daerah, Anggaran Urusan Pendidikan di Sumut Belum Capai 20 Persen

Rabu, 28 Februari 2018 21:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com-Permasalahan pendidikan hingga kini belum menunjukan ke arah yang menggembirakan. Permasalahan klasik sepanjang tahun 2017 dan awal 2018 seperti halnya persoalan karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana masih terjadi. Bahkan di Provinsi Sumut, menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi di antaranya persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD diluar transfer daerah belum mencapai 20 persen.Selain itu uji kompetensi guru SD, SMP, SMA dan SMK di bawah rata-rata nasional. 
 
Hal itu menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI Dr Ir Djoko Ujianto merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian serius. “Kunjungan kerja ini juga melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Dan salah satu tujuannya Kunker ini adalah untuk mendapat masukan yang terkait dengan pokok-pokok substansi pembangungan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan sesuai tugas dan fungsi komisi X DPR RI,” ujar Joko saat Kunker bersama rombongan Komisi X ke Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan Rabu (28/02/2018). 
 
Turut hadir dalam rombongan, anggota DPR-RI asal Sumut Sofyan Tan. Sementara itu dari pihak Pemprovsu, mewakili Gubernur Sumut hadir Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu H Zonny Waldy . 
 
Dalam kesempatan tersebut Djoko Udjianto juga menyinggung persoalan potensi pariwisata di Sumut yang mempunyai destinasi pariwisata yang mendunia yaitu Danau Toba dan telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas. 
 
Sementara itu Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu H Zonny Waldy menilai kalau pertemuan tersebut dinilai sangat penting bagi Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Salah satunya sebagai umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). 
 
“Mudah-mudahan kehadiran dan pertemuan dengan anggota DPR RI ke Provsu dapat memberikan masukan yang berarti dalam memajukan Provinsi yang memiliki 33 Kabupaten/Kota ini. Terutama di bidang pendidikan menengah atas, kebudayaan, pariwisata, olahraga dan ekonomi kreatif dan juga perpustakaan,” ujar Zonny Waldi di aula EWP Tambunan lantai 8 Kantor Gubsu.
 
Dikatakan Zonny, Provsu sedang menuntaskan program terakhir yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Selain program tersebut, ada berbagai program sebagai implementasi konsekuensi dari perubahan undang-undang maupun karena perubahan kebijakan yang telah dilakukan. Di antaranya sejak tahun 2017 tepatnya bulan Januari 2017 penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus sudah berada dibawah naungan Pemprovsu yang sebelumnya kewenangan Kabupaten/Kota. 
 
Dengan terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan di Provinsi khususnya pendidikan menengah atas menjadikan tantangan Pemprovsu semakin besar.  Salah satunya akses pendidikan menengah atas masih menjadi persoalan di berbagai Kabupaten/Kota di Provsu. 
 
Senada, Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengatakan kalau permasalahan pendidikan yakni penyaluran dana BOS di Provsu yang menjadi persoalan untuk pelaksanaan BOS untuk SMK dan SMA mengacu dan harus membuat rencana kerja anggaran (RKA) dalam menyusun penggunaan BOS.  
 
Namun tenaga yang bisa membuat RKA dinilai masih sangat minim. Begitu juga dengan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut hingga saat ini terkendala salah satunya persoalan infrastruktur yang belum terpenuhi seperti internet dan listrik. Belum lagi kondisi prasarana satuan pendidikan seperti gedung sekolah seperti di Kepulauan Nias masih dijumpai menumpang dengan Gedung SMP.
 
“Maka tidak heran penyaluran dana BOS ini agak terlambat khususnya di daerah-daerah. Seperti halnya UNBK untuk 100 persen masih sangat sulit karena masih terkendala infrastruktur. Khususnya di Kepulauan Nias sangat sulit mengakses internet. Begitu juga dengan gedung sekolah di Kepulauan Nias ada 12 sekolah SMA nya menumpang gedung di SMP,” ujarnya.(BS03)
T#g:Dana BOSPemprovsuPendidikanSekolah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 jam lalu

    Plt Walikota Medan: Tugas Berat Guru Adalah Membangun Karakter Anak Bangsa

    Beritasumut.com-Guru merupakan garda terdepan dalam mendidik anak bangsa. Ini merupakan tugas yang berat. Karena guru bukan hanya mendidik siswa me

  • 19 jam lalu

    Dengarkan Aspirasi Seniman, Wagubsu Dukung Pengembangan Kesenian di Sumut

    Beritasumut.com-Pengembangan bidang kesenian menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Aspirasi, saran dan

  • 23 jam lalu

    Jalur Prestasi Bisa 30%, Mendikbud: Penerimaan Peserta Didik Baru 2020 Tetap Gunakan Sistem Zonasi

    Beritasumut.com-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan akan tetap menggunakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik

  • 2 hari lalu

    Gubsu Harapkan Karang Taruna Bersinergi Membangun Desa Menata Kota

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengharapkan Karang Taruna Sumut dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov

  • satu minggu lalu

    Tutup Pendidikan Reguler ke-46 Sesko TNI TA 2019, Panglima TNI Sebutkan 11 Program Prioritas

    Beritasumut.com-Dalam mewujudkan postur organisasi yang adaptif (mampu menyesuaikan keadaan), TNI telah melaksanakan pengembangan organisasi sesuai

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.