Minggu, 25 Februari 2018
  • Home
  • Kolom Pilkada
  • Darwin Sipahutar: Laporan Dana Kampanye Harus Jujur dan Transparan
pilkada beritasumut.com

Darwin Sipahutar: Laporan Dana Kampanye Harus Jujur dan Transparan

Rabu, 14 Februari 2018 22:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menilai bahwa integritas pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Sumatera Utara menjadi lebih baik dapat diukur dari tingkat kejujuran dari calon Gubernur/Bupati dan Walikota saat melaporkan dana awal kampanye, sumbangan dana kampanye dan laporan pengeluaran saat kampanye berakhir nanti. 
 
"Laporan dana awal kampanye ini merupakan fokus calon kepala daerah karena diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota," ungkap Darwin Sipahutar selaku Koordinator Provinsi JPPR Sumut.
 
Oleh karenanya pasangan calon kepala daerah harus mentaati kewajiban yang mesti mereka penuhi. Yaitu, menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 jo. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 diberikan pada 14 Februari 2018 dan diumumkan oleh KPU pada 15 Februari 2018. 
 
"Kami juga meminta Bawaslu Sumut dan jajarannya agar betul-betul serius mengawasi secara ketat pelaporan dana kampanye ini, jika sampai pukul 18:00 Wib(PKPU No 5/2017) hari ini para calon kepala daerah Baik Gubernur maupun Walikota/Bupati yang melaksanakan Pilkada Serentak di delapan kab/kota belum juga melaporkan dana kampanyenya maka Bawaslu dan jajarannya harus menindak tegas calon kepala daerah tersebut," tegas Darwin.
 
Darwin menambakan, berkaitan dengan calon Bupati Kabupaten Batubara Harry Nugroho yang mau mengundurkan diri sejak dan sesudah tahapan berjalan, wajib harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 8/2015 untuk menyerahkan laporan dana awal kampanyenya. 
 
"Jangan sampai calon Gubernur/Bupati/Walikota menganggap laporan dana kampanye ini hanya sebagai syarat formal biasa saja, lalu kemudian melaporkan dana kampanyenya asal-asalan juga, transparansi, akuntabel menjadi syarat untuk mengukur kemampuan keuangan dan pengeluaran saat start awal kampanye pada 15 Februari 2018, selain itu, sumbangan dana kampenye juga menjadi sorotan jika calon kepala daerah tidak patuh maka sanksinya harus didiskualifikasi oleh KPU," pungkasnya.(Rel)
 
T#g:BawasluDana kampanyeDarwin SipahutarJPPR SumutJaringan Pendidikan Pemilih Untuk RakyatKPUPilgubsuPilkada
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 jam lalu

    Masa Kampanye di Deli Serdang Dibagi Dua Zona

    Beritasumut.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deliserdang telah menetapkan jadwal kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deliserda

  • 23 jam lalu

    Polres Deli Serdang Latihan Sispam Jelang Pilkada Serentak

    Beritasumut.com-Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

  • 20 jam lalu

    Tukang Becak di Medan Berharap ke Pasangan Djarot-Sihar

    Beritasumut.com-Calon Gubernur (Cagub) Djarot Saiful Hidayat dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) Sihar Sitorus benar-benar di

  • 21 jam lalu

    Sihar Sitorus Bertekad Penanganan Kaum Disabilitas Jadi Skala Prioritas

    Beritasumut.com-Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tak hanya masyarakat pada umumnya, namun juga masyarakat yang be

  • 24 jam lalu

    Sihar Sitorus Nongkrong di Warung Kopi Pool Bus PMTOH

    Beritasumut.com-Warung kopi memang merupakan tempat yang asik untuk nongkrong dan mengobrol. Apa saja bisa menjadi bahan obrolan, mulai dari olahra

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.