Sabtu, 17 Agustus 2019
  • Home
  • Kesehatan
  • Regulasi Kemenkes Terkait BPJS Kesehatan, Pasien Bakal Dikenai Biaya Berobat

Regulasi Kemenkes Terkait BPJS Kesehatan, Pasien Bakal Dikenai Biaya Berobat

Jumat, 18 Januari 2019 16:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali mengeluarkan regulasi terbaru dalam menyambut tahun kelima Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dimana, regulasi tersebut tertuang dalam Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, ketentuan urun biaya itu diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dianggap dapat menimbulkan penyalahgunaan. Akan tetapi, saat ini, kata dia, urun biaya memang belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan terkait pelayanan apa saja yang akan dikenakan. "Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya Kemenkes membentuk tim yang terdiri atas pengusul (BPJS Kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi Fasilitas), serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (18/01/2019).
 
Untuk itu, Iqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Sehingga kedepan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. "Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap. Untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini masih terbilang kecil dari pada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta," jelasnya. 
 
Sedangkan untuk rawat inap, lanjutnya, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan. "Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah," tegasnya. 
 
Selain itu, Iqbal juga menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif. Ia menyatakan, Permenkes tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit, meski ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan. "Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan," terangnya. 
 
Lebih lanjut dia menuturkan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas. Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG’s kelas 1. Begitu pula untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.
 
"Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi inofrmasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan," pungkasnya. (BS04)
T#g:BPJS KesehatanJKN-KISJKN KISkemenkesRegulasi BPJS
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu bulan lalu

    Sekjen Kemenkes Minta 393 Calhaj Kloter Pertama Asal Medan Jaga Kesehatan

    Beritasumut.com-Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi meminta agar para calon jemaah haji (Calhaj) kloter 1 asal kota Medan yang

  • 2 bulan lalu

    Pantau Kesehatan Jemaah Haji, Kemenkes Gunakan Kartu Penanda

    Beritasumut.com-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan kartu penanda kesehatan jemaah haji untuk memudahkan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia

  • 3 bulan lalu

    Selama Libur Lebaran, BPJS Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima

    Beritasumut.com-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Johana, memastikan akan tetap memberikan layanan yang prima terhadap pe

  • 3 bulan lalu

    Bupati Langkat Beri Dukungan Penuh dan Ajak Masyarakat Sukseskan Program JKN-KIS

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberi dukungan penuh serta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Langkat untuk menyuksekan

  • 3 bulan lalu

    Cegah Hal Tak Diinginkan Pasca Pemilu, Kemenkes Bentuk Tim Kesehatan

    Beritasumut.com-Sebagai bentuk antisipasi terjadinya masalah kesehatan pasca pemilu, terutama saat penghitungan suara, Kementerian Kesehatan (Kemen

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.